BoP Desak Hamas Rampungkan Demiliterisasi Gaza Akhir Pekan Ini

DEWAN Perdamaian Internasional atau Board of Peace (BoP) dilaporkan mendesak Hamas untuk segera merampungkan rancangan kesepakatan demiliterisasi di Jalur Gaza. Target penyelesaian kesepakatan ini dipatok paling lambat pada akhir pekan ini.

Laporan yang dikutip dari New York Times pada Senin (6/4) menyebutkan bahwa Amerika Serikat menuntut Hamas untuk menyerahkan hampir seluruh persenjataannya. Selain itu, Hamas diminta menyerahkan peta komprehensif mengenai jaringan terowongan bawah tanah yang berada di seluruh wilayah Jalur Gaza.

Pertemuan Krusial di Mesir

Sebagai tindak lanjut dari desakan tersebut, perwakilan dari kedua belah pihak dijadwalkan akan bertemu di Mesir pada Selasa (7/4) waktu setempat. Pertemuan ini bertujuan memfinalisasi poin-poin demiliterisasi, meskipun jadwal tersebut dilaporkan masih bersifat fleksibel dan dapat berubah sewaktu-waktu.

Baca juga : Trump: Rp84 Triliun dari Dewan Perdamaian untuk Rekonstruksi Gaza

Langkah ini merupakan kelanjutan dari dinamika diplomatik yang dimulai sejak November tahun lalu, ketika Dewan Keamanan PBB mengadopsi Resolusi 2803. Resolusi tersebut memberikan legitimasi internasional terhadap implementasi rencana perdamaian Gaza yang sebelumnya disepakati oleh Hamas dan pihak Israel pada Oktober 2025.

Tahap Kedua Rencana Perdamaian Trump

Pada pertengahan Januari 2026, Steve Witkoff, selaku duta khusus Presiden AS Donald Trump, mengumumkan dimulai pelaksanaan tahap kedua dari rencana perdamaian Gaza. Tahap krusial ini mencakup beberapa poin utama:

• Penarikan penuh pasukan militer Israel dari wilayah Jalur Gaza.
• Pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) untuk menjaga keamanan transisi.
• Pembentukan struktur pemerintahan baru bagi Gaza yang berada di bawah naungan BoP.

Dewan Perdamaian (BoP) sendiri merupakan badan yang diinisiasi oleh Donald Trump pada Januari 2026 dengan mengundang sekitar 50 negara untuk berpartisipasi. Pertemuan perdana badan ini berlangsung di Washington pada 19 Januari lalu dengan kehadiran perwakilan dari 20 negara anggota awal.

Hingga berita ini diturunkan, komunitas internasional terus memantau perkembangan di Mesir, mengingat hasil kesepakatan pekan ini akan menjadi penentu stabilitas jangka panjang di kawasan tersebut di bawah kendali administratif BoP. (Ant/I-2)