Donald Trump Rayakan Keputusan Imunitas Presiden

TAK lama setelah Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan tentang klaim kekebalan presiden, Donald Trump turun ke media sosial untuk merayakannya. "Kemenangan besar untuk konstitusi dan demokrasi kita," dia menulis di Truth Social. "Bangga menjadi orang Amerika!"

Meskipun Trump tidak mendapatkan perlindungan luas yang dia dan pengacaranya inginkan, dia mendapatkan lebih dari cukup untuk mencapai tujuan langsungnya menunda persidangan lain hingga setelah pemilihan November.

Keputusan dari enam hakim konservatif memberikan pukulan serius terhadap kasus pidana federal terhadapnya, atas tuduhan berusaha membatalkan hasil pemilu 2020.

Baca juga : Mahkamah Agung Beri Imunitas Sebagian kepada Donald Trump dalam Kasus Pemalsuan Pemilu

Jaksa Khusus Jack Smith dan timnya harus merestrukturisasi kasus mereka secara signifikan terhadap mantan presiden tersebut, dan bukti yang bisa mereka andalkan untuk mendukungnya, jika mereka ingin melanjutkan. Persidangan ditunda menunggu keputusan ini.

Keputusan 6-3, Senin, menjamin setiap penuntutan yang muncul dari keputusan ini akan tertunda jauh melewati pemilihan presiden November, karena pengadilan mencoba memahami panduan Mahkamah Agung.

Secara efektif, enam hakim konservatif telah menetapkan standar yang sangat tinggi untuk dipenuhi Smith dan timnya.

Baca juga : Saham Trump Media Jatuh 9% Setelah Vonis Bersalah Donald Trump

Pengadilan memutuskan Trump memiliki kekebalan total untuk tindakan resmi sebagai presiden yang berkaitan dengan tugas konstitusional intinya. Itu termasuk komunikasi yang dia lakukan dengan pejabat Departemen Kehakiman tentang tuduhan kecurangan pemilu. Jadi, bagian dakwaan itu terhadap Trump secara efektif mati.

Selain itu, enam hakim tersebut mengatakan ada asumsi kekebalan untuk tindakan resmi lainnya. Dalam istilah praktis, ini berarti jaksa harus bekerja lebih keras untuk mengajukan kasus terhadap Trump.

Namun, pengadilan menambahkan presiden tidak memiliki kekebalan untuk tindakan non-resmi.

Baca juga : Donald Trump Ajukan Penundaan Sidang Uang Diam di New York Menunggu Putusan Mahkamah Agung

Kepala Hakim John Roberts, dalam pendapatnya, kemudian menerapkan standar ini secara spesifik pada mantan presiden.

Upaya Trump untuk menekan Wakil Presiden Mike Pence agar tidak mengesahkan kemenangan pemilu Joe Biden, adalah jenis tindakan resmi yang tunduk pada standar tinjauan hukum yang lebih tinggi itu.

Komentar mantan presiden pada 6 Januari 2021, yang diduga telah memicu serangan Capitol, juga kemungkinan akan dianggap sebagai tindakan resmi.

Baca juga : Trump Ajukan Banding ke Mahkamah Agung Terkait Imunitas Hukum

Kepala hakim juga mengatakan "kesaksian atau catatan pribadi presiden atau penasihatnya" tidak dapat diterima di pengadilan. Ini sangat membatasi jenis bukti yang bisa diperkenalkan oleh jaksa untuk mendukung kasus mereka, bahkan dalam kasus yang melibatkan tindakan non-resmi.

Sementara itu, kontak Trump dengan warga negara harus dipertimbangkan pengadilan apakah mereka merupakan tindakan tidak resmi.

Hakim Roberts menjelaskan presiden membutuhkan kekebalan yang luas untuk tindakan resmi karena ancaman penuntutan pidana bisa “merusak” pengambilan keputusan presiden.

“Presiden tidak berada di atas hukum,” tulisnya. “Tapi Kongres tidak boleh mengkriminalisasi tindakan presiden dalam menjalankan tanggung jawab cabang eksekutif di bawah Konstitusi.”

Jika mantan presiden dan timnya merayakan keputusan tersebut sebagai kemenangan untuk demokrasi Amerika, tiga hakim liberal di pengadilan memiliki pandangan yang sangat berbeda.

"Dalam setiap penggunaan kekuasaan resmi, presiden sekarang adalah raja di atas hukum," Hakim Sonia Sotomayor memperingatkan dalam pendapatnya yang tidak setuju dengan keputusan pengadilan.

Dia melanjutkan untuk membuat daftar berbagai tindakan yang tidak bisa dituntut oleh presiden, seperti memerintahkan pembunuhan saingan politik, menerima suap sebagai imbalan untuk pengampunan, dan mengatur kudeta untuk mempertahankan kekuasaan.

"Kebal," tulisnya. "Kebal, kebal, kebal."

"Dengan ketakutan untuk demokrasi kita," dia menyimpulkan, "saya tidak setuju."

Mahkamah Agung sekarang menyerahkan kasus gangguan pemilu kepada hakim pengadilan rendah, yang harus menerapkan rincian keputusan tersebut. Keputusan tersebut juga akan dikenai banding dan tinjauan – proses yang bisa memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun.

Dan jika Trump memenangkan pemilihan presiden pada bulan November, orang-orang yang ditunjuknya di departemen kehakiman bisa membatalkan kasus tersebut sepenuhnya. (BBC/Z-3)