Pemerintah Tegaskan Kabar Normalisasi dengan Israel Hoaks

PEMERINTAH menegaskan kabar mengenai rencana normalisasi hubungan bilateral dan ekonomi Indonesia dengan Israel sepenuhnya tidak benar. Terlebih langkah tersebut juga belum dibutuhkan dan bertentangan dengan komitmen Indonesia untuk memastikan kemerdekaan Palestina.

"Betul (kabar itu sepenuhnya hoaks)," kata Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Bagus Hendraning Kobarsyih kepada Media Indonesia, Jumat (1/3).

Menurut Bagus Israel dengan segala sumber dayanya akan menggunakan isu kontroversial untuk mengalihkan perhatian publik atas kebiadabannya di Gaza. Terlebih Indonesia sangat tegas dan konsisten melawan setiap pelanggaran hukum internasional oleh Israel dalam invasinya di Gaza.

Baca juga : Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

"Saya kira ini bagian dari media frame up dari pihak Israel yang selalu dilakukan jika ada kesempatan," tegasnya.

Kabar itu dibuat oleh media Israel Jewish Insider, yang melaporkan Israel dan Indonesia berencana mengumumkan pembentukan hubungan diplomatik pada Oktober 2023. Media itu menyebutkan rencana itu tertunda karena serangan Hamas terhadap Israel dan invasi di Gaza.

Jewish Inider juga menyebutkan, Menteri Luar Negeri Israel saat itu Eli Cohen dan Presiden Jokowi menyetujui rancangan akhir perjanjian bagi negara Yahudi dan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia untuk bertukar kantor perdagangan. Itu sebagai langkah pertama menuju hubungan diplomatik penuh.

Baca juga : Proses Evakuasi WNI di Gaza Menuju Mesir Masih Terhambat

Namun tidak ada pihak yang secara jelas menjelaskannya. Media itu hanya mendasarkannya pada sumber yang disebut terlibat dalam pembicaraan tersebut.

Dalam berita itu disebutkan Oktober 2023 menjadi kemungkinan tanggal pengumuman resminya. Namun, hingga Februari 2024, tidak ada pengumuman resmi tentang hal tersebut, baik dari Israel maupun pemerintah Indonesia.

Berita itu juga menyebutkan, Jakarta memantau kemajuan menuju normalisasi Israel-Saudi, dan berpikir dampak buruknya akan lebih kecil jika keduanya terjadi dalam waktu singkat, kata salah satu sumber.

Baca juga : Xi Jinping Tolak Konfrontasi Blok dan Paksaan Ekonomi

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menegaskan pemberitaan Jewish Insider itu tidak benar. "Informasi yang disampaikan itu sama sekali tidak benar," kata Ari.

Menurut Ari, tidak benar Presiden Jokowi sampai mengirim utusan khusus untuk berbicara dengan Israel. Dia menjelaskan untuk urusan luar negeri Presiden Jokowi menugaskan pada menteri luar negeri (Menlu) Retno Marsudi.

"Posisi resmi presiden diwakili oleh pernyataan dan sikap menlu," tegas Ari Dwipayana.

Baca juga : Kemlu: Evakuasi WNI di Jalur Gaza Harus Tunggu Gencatan Senjata

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Lalu M Iqbal juga memperkuat pernyataan Ari tersebut. Menurut Lalu semua yang dilakukan Menlu Retno Marsudi menjalankan tugas diplomasi selalu sesuai arahan Presiden Jokowi.

"Menlu (Retno) juga selalu melaporkan setiap selesai kegiatan yang beliau hadiri atau kejadian-kejadian penting di dunia yang perlu menjadi perhatian presiden (Jokowi)," tegasnya.

Terpisah, Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal mengatakan Indonesia belum perlu menormalisasi hubungan dengan Israel atas legalitas pendudukan Israel di Palestina.

Baca juga : Sektor Wisata Bali Rugi Puluhan Miliar Jika Piala Dunia U-20 Batal Digelar

“Belum perlu dulu ya, yang jelas kalau kita masuk lingkaran itu ada negara yang mempunyai hubungan dengan Israel. Amerika jelas punya, Jerman punya, Turki juga punya, sementara kita mungkin lebih mendorong palestinanya masuk gitu ya, jadi tidak mutlak harus punya,” ujar Dino saat ditemui di Kantor FPCI, Jakarta pada Rabu (28/2).

Menurutnya, sudah ada banyak negara yang mengusung solusi dua arah mengenai legalitas kependudukan Israel. Namun, hanya sebatas retorika saja, termasuk Indonesia.

“Amerika, Indonesia negara-negara Arab, tapi belum ada yang berangkat lebih jauh dari retorika kan kuncinya apa Kalau ada solusi dua negara Israel dan Palestina harus duduk sama-sama,” ujarnya.

Baca juga : Lebih dari 110 Warga Palestina Tewas Mencoba Mendapatkan Bantuan di Gaza Utara

Dino menambahkan, dengan posisi Indonesia yang terletak di Asia Tenggara juga menjadi alasan Indonesia bukanlah sebagai pemain inti dalam permasalahan Palestina.

“Kita juga cukup realistis ya Asia Tenggara itu kan bukan pemain inti dalam masalah Palestina, realitanya begitu kita bukan pemain lini 1 untuk masalah Palestina,” tutur Dino.

Arab Saudi, katanya, merupakan negara yang terlihat aktif menyuarakan solusi dua negara atas pendudukan Israel di Palestina. Menurut Dino, Arab Saudi dinilai mempunyai kredibilitas soal permasalahan Israel dan Palestina.

“Dan Arab Saudi juga posisinya jelas, kita bikin deal dulu dan kalau udah ada deal nanti normalisasi itu bagian dari deal. Saya kira posisi kita (Indonesia) tidak terlalu jauh dari posisi Arab Saudi,” pungkas Dinno. (Z-3)