Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
COP28, yang merujuk pada sesi ke-28 Konferensi Para Pihak Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Perubahan Iklim, dimulai di Dubai, Uni Emirat Arab, Kamis (30/11).
Konferensi iklim tahunan itu menyita perhatian dunia karena menandai berakhirnya Global Stocktake, penilaian dua tahun perdana terkait kemajuan kolektif dunia menuju pencapaian tujuan Perjanjian Paris 2015.
"Jalan baru dimulai dengan keputusan perihal Global Stocktake, sebuah keputusan yang ambisius, mengoreksi arah, dan mempercepat aksi menuju 2030," kata Presiden COP28 Sultan Ahmed Al Jaber.
Baca juga : COP-28 Berakhir, Negara Maju Mangkir
Al Jaber pun menyampaikan seruan kepada para pemimpin dunia serta mendesak aksi segera dan ambisius terkait Global Stocktake; konsensus cepat perihal agenda itu; dan bergerak cepat untuk mengirim pesan tersebut.
Dia menyerukan pihak-pihak terkait agar bertanggung jawab untuk melakukan percepatan dan bersikap transparan dalam aksi dan keputusan yang diambil bersama.
"Presidensi ini berkomitmen untuk membuka pendanaan (hijau) guna memastikan Global South tidak harus memilih antara pembangunan dan aksi iklim," kata Al Jaber sembari menyerukan kepada semua pihak agar mencari titik temu, mengajukan solusi, dan mencapai konsensus.
Baca juga : Menteri LHK dan Presiden IUCN Bahas Kerja Sama Pelestarian Keanekaragaman Hayati
Dalam upacara pembukaan, Sekretaris Eksekutif Perubahan Iklim PBB Simon Stiell menjelaskan pihaknya mengambil berbagai langkah kecil dan mengupayakan yang terbaik terhadap dampak perubahan iklim.
"Kami mengambil langkah-langkah yang kecil. Melangkah terlalu lambat dari sebuah dunia yang tidak stabil dan kurang tangguh untuk mengupayakan respons terbaik terhadap dampak kompleks (dari perubahan iklim) yang sedang kita hadapi," kata Simon.
Saat menyampaikan seruan untuk transisi dari bahan bakar fosil ke energi hijau, Simon menekankan perlunya keadilan di antara negara-negara terkait hal itu.
"Kita memiliki waktu sekitar enam tahun sebelum kita menguras kemampuan planet ini untuk mengatasi emisi kita, sebelum kita melampaui ambang batas 1,5 derajat Celsius," ujar Simon.
Konferensi yang berlangsung mulai 30 November hingga 12 Desember 2023 itu menyambut lebih dari 70.000 delegasi dari seluruh dunia, dalam upaya mencari solusi terhadap isu iklim yang sedang dihadapi Bumi dan umat manusia. (Xinhua/Ant/Z-4)
Menurut Kementan tidak ada cara lain menghindari krisisi pangan selain mengebut program pompanisasi dan oplah.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyoroti bahaya fenomena cuaca panas ekstrem yang semakin meningkat di banyak negara.
Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB, mendesak negara-negara untuk bertindak menanggapi dampak panas ekstrem yang dipicu oleh perubahan iklim.
Suhu baru tertinggi yang tercatat sebesar 17,09 derajat Celcius, sedikit melampaui rekor sebelumnya sebesar 17,08 derajat Celcius yang terjadi pada 6 Juli 2023.
Untuk menghadapi tantangan ini, dibutuhkan generasi muda yang peduli pada lingkungan dan memiliki pengetahuan serta keahlian membangun masa depan berkelanjutan.
Langkah nyata ini juga sebagai bentuk dukungan BMKG untuk memberikan data yang lebih akurat dalam mewujudkan target Net Zero Emission tahun 2060.
Menteri Negara Bangladesh untuk Informasi dan Penyiaran, Mohammad Arafat, membela penanganan pemerintah terhadap protes massal, meskipun para ahli PBB serukan investigasi.
SEKITAR 150 ribu warga sipil telah meninggalkan Khan Younis di Jalur Gaza menyusul perintah evakuasi dari Israel. Ini dikatakan juru bicara PBB pada Selasa (23/7).
Parlemen Israel meloloskan tiga RUU dalam pembacaan pertama menutup Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) dan menetapkannya sebagai "organisasi teroris".
Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi menegaskan fatwa ICJ mendukung perjuangan Palestina dan meminta semua negara serta PBB, tidak mengakui keberadaan ilegal Israel.
Sekjen PBB Antonio Guterres akan menyerahkan opini hukum Mahkamah Internasional (ICJ) kepada Majelis Umum yang menganggap pendudukan Israel di wilayah Palestina sejak 1967 melanggar hukum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved