Trump Perpanjang Gencatan Senjata Iran, Pakistan dan PBB Merespons

PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump resmi menyetujui perpanjangan gencatan senjata dengan Iran selama dua minggu terakhir. Keputusan ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan maritim dan ketidakpastian diplomatik yang menyelimuti rencana pembicaraan damai di Islamabad, Pakistan.

Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, menyampaikan apresiasi langsung kepada Trump melalui unggahan di platform X. Sharif berterima kasih karena Trump mengabulkan permintaannya untuk memperpanjang masa tenang yang hampir berakhir tersebut. Ia berharap semua pihak dapat menghormati kesepakatan ini guna menuju perdamaian komprehensif.

Dukungan PBB dan Pengawasan Nuklir

Langkah Trump ini mendapat sambutan positif dari para pemimpin dunia. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyatakan bahwa perpanjangan ini menciptakan ruang kritis bagi negosiasi dan mendesak semua pihak untuk menahan diri dari tindakan provokatif.

Baca juga : Trump Perpanjang Gencatan Senjata, Iran: Tidak Ada Artinya

Sementara itu, Kepala IAEA Rafael Grossi menekankan bahwa proses diplomasi ini sangat kompleks. Ia menegaskan bahwa setiap kesepakatan di masa depan wajib menyertakan pengawasan nuklir yang ketat untuk menjaga kredibilitas perjanjian di mata internasional.

Kontroversi Penutupan Selat Hormuz

Meski menyetujui gencatan senjata, Trump tetap bersikap keras terkait jalur pelayaran strategis. Melalui Truth Social, Trump menyatakan keinginannya agar Selat Hormuz tetap ditutup guna mencegah Iran memungut pajak dari kapal-kapal yang melintas.

"Mereka ingin selat itu dibuka agar bisa menghasilkan US$500 juta per hari," tulis Trump. Ia mengeklaim bahwa blokade total yang dilakukannya memutus pendapatan rezim Iran dan peringatan Iran tentang penutupan selat hanyalah upaya untuk menyelamatkan muka.

Baca juga : Trump Perpanjang Gencatan Senjata Iran sambil Ancam Bom dan Blokade

Upaya Stabilisasi Harga Minyak

Untuk mengantisipasi gangguan pasokan akibat konflik ini, Trump dilaporkan sedang mempertimbangkan perpanjangan pengecualian Jones Act (Undang-Undang Jones). Langkah ini akan memungkinkan kapal berbendera asing mengangkut bahan bakar antarpelabuhan domestik AS guna menstabilkan harga bahan bakar di dalam negeri.

Diplomasi yang Tertunda

Di sisi lain, kunjungan Wakil Presiden AS JD Vance ke Islamabad masih mengalami penundaan. Hal ini disebabkan oleh belum ada tanggapan resmi dari Teheran terhadap proposal yang diajukan Amerika Serikat. Ketidakhadiran respons dari Iran ini terus menyelimuti putaran pembicaraan selanjutnya dengan ketidakpastian tinggi.

Hingga saat ini, dunia internasional terus memantau apakah masa tambahan dua minggu ini akan membuahkan hasil nyata atau justru menjadi persiapan bagi eskalasi baru di kawasan Teluk. (Moneycontrol/I-2)