Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
UNI Eropa (UE) berjanji untuk meningkatkan pengurangan emisi karbon pada pembicaraan iklim PBB. Sebab, sejumlah negara berkembang memperingatkan negara kaya yang gagal berkontribusi dalam upaya mengatasi pemanasan global.
Konferensi COP27 Mesir didominasi oleh seruan bagi negara-negara kaya untuk memenuhi janji. Dalam hal ini, mendanai transisi hijau negara-negara miskin, yang paling tidak bertanggung jawab atas emisi global.
Serta, membangun ketahanan keuangan mereka dan memberi kompensasi atas kerugian terkait perubahan iklim. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah emisi global yang diperkirakan mencapai titik tertinggi sepanjang tahun ini.
Baca juga: Zelensky: Penanganan Perubahan Iklim Butuh Perdamaian
Berikut, membuat tujuan untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat Celcius dibandingkan dengan tingkat praindustri, yang menjadi semakin sulit dilakukan.
Kepada para delegasi, Wakil Presiden Komisi Eropa Frans Timmermans mengatakan bahwa pihaknya akan memperbarui komitmen iklim. Mereka berkeyakinan dapat melampaui rencana awal untuk mengurangi emisi sebesar 55% pada 2030.
Blok 27 negara itu akan mampu mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 57% dari tingkat 1990. "Uni Eropa ada di sini untuk bergerak maju, bukan mundur," tegas Timmermans kepada delegasi COP27.
Baca juga: B20 Summit 2022 di Bali, Siapkan 4 Legacy Penting
Invasi Ukraina oleh pengekspor bahan bakar fosil Rusia telah membayangi pembicaraan di Mesir. Para aktivis menuduh bangsa Eropa berusaha memanfaatkan Afrika untuk gas alam, setelah adanya pemotongan pasokan dari Rusia.
Namun, Timmermans membantah bahwa Uni Eropa sedang mengalami krisis energi di tengah konflik Ukraina dan Rusia. Sementara itu, kalangan aktivis menyatakan pernyataan Uni Eropa tidak mengalami kemajuan signifikan.
"Peningkatan kecil yang diumumkan di COP27 tidak sesuai dengan seruan dari negara-negara paling rentan di garis depan," cetus Chiara Martinelli, perwakilan Climate Action Network Europe.(AFP/OL-11)
Menurut Kementan tidak ada cara lain menghindari krisisi pangan selain mengebut program pompanisasi dan oplah.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyoroti bahaya fenomena cuaca panas ekstrem yang semakin meningkat di banyak negara.
Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB, mendesak negara-negara untuk bertindak menanggapi dampak panas ekstrem yang dipicu oleh perubahan iklim.
Suhu baru tertinggi yang tercatat sebesar 17,09 derajat Celcius, sedikit melampaui rekor sebelumnya sebesar 17,08 derajat Celcius yang terjadi pada 6 Juli 2023.
Untuk menghadapi tantangan ini, dibutuhkan generasi muda yang peduli pada lingkungan dan memiliki pengetahuan serta keahlian membangun masa depan berkelanjutan.
Langkah nyata ini juga sebagai bentuk dukungan BMKG untuk memberikan data yang lebih akurat dalam mewujudkan target Net Zero Emission tahun 2060.
Menteri Negara Bangladesh untuk Informasi dan Penyiaran, Mohammad Arafat, membela penanganan pemerintah terhadap protes massal, meskipun para ahli PBB serukan investigasi.
SEKITAR 150 ribu warga sipil telah meninggalkan Khan Younis di Jalur Gaza menyusul perintah evakuasi dari Israel. Ini dikatakan juru bicara PBB pada Selasa (23/7).
Parlemen Israel meloloskan tiga RUU dalam pembacaan pertama menutup Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) dan menetapkannya sebagai "organisasi teroris".
Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi menegaskan fatwa ICJ mendukung perjuangan Palestina dan meminta semua negara serta PBB, tidak mengakui keberadaan ilegal Israel.
Sekjen PBB Antonio Guterres akan menyerahkan opini hukum Mahkamah Internasional (ICJ) kepada Majelis Umum yang menganggap pendudukan Israel di wilayah Palestina sejak 1967 melanggar hukum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved