Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DATA yang mengungkapkan lebih dari satu juta orang etnis Uyghur yang ditahan Tiongkok mencuat. Salah satunya diungkap Nursimangul Abdureshid yang mengaku anggota keluarganya hingga kini belum kembali ke kampung halaman di Xinjiang.
Para peneliti memperkirakan lebih dari satu juta orang Uyghur dan sebagian besar minoritas muslim lainnya, ditahan di jaringan rahasia pusat penahanan dan penjara. Hal itu dikesankan seolah-olah sebagai bagian dari kampanye antiterorisme Tiongkok setelah serangkaian serangan.
Namun informasi tentang tindakan keras di wilayah Xinjiang ditutupi oleh otoritas Komunis Tiongkok. Itu membuat kerabat korban penahanan tanpa dalil itu tidak dapat menghubungi tahanan atau mencari jawaban dari polisi.
Abdureshid, yang kini tinggal di Turki, kehilangan kontak dengan keluarganya lima tahun lalu. Butuh waktu hingga 2020 bagi kedutaan Tiongkok di Ankara mengonfirmasi bahwa adik laki-lakinya Memetili, serta orang tuanya, telah dipenjara karena pelanggaran terkait dengan tuduhan terorisme.
Tapi daftar polisi yang diduga bocor ke aktivis Uyghur di luar Tiongkok telah menemukan Memetili di sebuah penjara di luar kota Aksu, sekitar 600 kilometer (375 mil) dari rumah mereka. Dia dijatuhi hukuman 15 tahun 11 bulan penjara, dokumen menunjukkan, angka itu dikonfirmasi oleh kedutaan Beijing di Ankara.
"Ini jauh lebih baik daripada tidak tahu apa-apa tentang di mana dia berada. Ada sedikit kebahagiaan," kata Abdureshid, 33, kepada AFP dari Istanbul, tempat dia tinggal sejak 2015. "Kadang-kadang saya memeriksa cuaca di sana, untuk melihat apakah dingin atau hangat."
Tak Bisa Bernapas
Data yang diterima AFP mencantumkan lebih dari 10.000 orang Uyghur yang dipenjara dari daerah Konasheher Xinjiang, termasuk lebih dari 100 orang lainnya berasal dari desa tempat Abdureshid tinggal.
Abdureshid mengenali nama tujuh warga desa dalam daftar tahanan tersebut. Semuanya merupakan pedagang kecil dan buruh tani yang dapat dipastikan tidak memiliki hubungan dengan jaringan terorisme. "Ketika saya mencari daftar ini, saya merasa seperti tidak bisa bernapas," katanya.
Informasi yang bocor merinci setiap nama tahanan, tanggal lahir, etnis, nomor ID, biaya, alamat, lama hukuman, dan lokasi penjaranya. Tidak mungkin untuk memverifikasi keaslian database secara independen.
Tetapi AFP telah mewawancarai lima orang Uyghur yang tinggal di luar Tiongkok yang mengidentifikasi kerabat dan kenalan yang ditahan dalam daftar tersebut. Bagi sebagian orang, ini adalah informasi pertama yang dapat mereka akses tentang kerabat mereka selama bertahun-tahun.
Ratusan orang ditahan dari setiap kotapraja dan desa, menurut database, seringkali banyak dari rumah tangga yang sama. "Ini bukan antiterorisme yang ditargetkan dengan jelas," kata David Tobin, dosen Studi Asia Timur di Universitas Sheffield di Inggris.
"Itu menuju ke setiap pintu dan membawa sejumlah orang pergi. Ini benar-benar menunjukkan bahwa mereka secara sewenang-wenang menargetkan komunitas dan menyebarkannya ke seluruh wilayah."
Orang-orang dipenjara karena tuduhan luas termasuk mengumpulkan kelompok untuk mengganggu ketertiban sosial, mempromosikan ekstremisme, menimbulkan pertengkaran dan memprovokasi masalah.
Data pemerintah menunjukkan jumlah orang yang dihukum oleh pengadilan Xinjiang melonjak dari sekitar 21.000 pada 2014 menjadi lebih dari 133.000 pada 2018. Banyak orang Uyghur lainnya, yang tidak pernah didakwa dengan kejahatan apa pun, dikirim ke rehabilitasi di Xinjiang.
Di kamp-kamp ini, yang disebut Beijing sebagai pusat pelatihan kejuruan, pemerintah asing dan kelompok hak asasi manusia telah menemukan bukti kerja paksa, indoktrinasi politik, penyiksaan dan sterilisasi paksa.
Amerika Serikat dan anggota parlemen di sejumlah negara Barat lainnya telah menggambarkan perlakuan Beijing terhadap Uyghur sebagai genosida. Kepala hak asasi manusia PBB Michelle Bachelet akan melakukan kunjungan yang telah lama ditunggu-tunggu ke Tiongkok termasuk Xinjiang bulan ini.
Tetapi para aktivis memperingatkan akses kemungkinan akan gagal untuk penyelidikan independen atas dugaan pelanggaran Tiongkok. Aktivis Uighur yang berbasis di Norwegia, Abduweli Ayup, mengatakan kepada AFP bahwa dia mengenali nama sekitar 30 kerabat dan tetangga dalam daftar yang bocor.
"Di Oghusaq, kampung halaman ayah saya, dan Opal, kampung halaman ibu saya, Anda dapat melihat bahwa setiap rumah memiliki seseorang yang ditahan," kata Ayup, seraya menambahkan bahwa mereka sebagian besar adalah pedagang dan petani yang buta huruf.
"Sepupu saya hanya seorang petani. Jika Anda bertanya kepadanya apa itu 'terorisme', dia bahkan tidak bisa membaca kata itu, apalagi memahaminya."
Basis data polisi kedua yang dicurigai bocor yang dilihat oleh AFP mengidentifikasi 18.000 warga Uyghur lainnya, sebagian besar dari prefektur Kashgar dan Aksu, ditahan antara 2008 dan 2015.
Dari jumlah tersebut sebagian besar didakwa dengan pelanggaran terkait terorisme yang tidak jelas. Beberapa ratus terkait dengan kerusuhan Urumqi 2009 di mana hampir 200 orang tewas. Lebih dari 900 orang dituduh membuat bahan peledak.
Hampir 300 kasus disebutkan menonton atau memiliki video ilegal. Seorang Uyghur yang tinggal di Eropa yang ingin tetap anonim mengatakan kepada AFP bahwa dia mengenali enam teman di daftar kedua, termasuk satu yang berusia 16 tahun pada saat penahanan.
"Saya sangat terpukul melihat begitu banyak orang yang saya kenal," katanya kepada AFP.
Sebaliknya, ia menggambarkan perlakuannya terhadap Uyghur sebagai tanggapan yang sah terhadap ekstremisme, dan mengatakan telah menghabiskan miliaran dolar untuk pembaruan ekonomi wilayah miskin tersebut. “Kami telah membantah kebohongan beberapa organisasi dan individu yang dibuat-buat tentang Xinjiang,” tulis kementerian luar negeri China dalam menanggapi pertanyaan AFP tentang daftar yang bocor.
"Masyarakat Xinjiang harmonis dan stabil dan semua etnis minoritas sepenuhnya menikmati berbagai hak." Namun dari apartemennya yang kecil dan dipenuhi tanaman di Istanbul, Abdureshid mencoba menyatukan kemiripan kehidupan normal dari dislokasi, ketakutan, dan kehilangan yang sekarang melekat pada menjadi Uyghur.
Dia baru-baru ini memberi tahu putrinya yang masih kecil tentang kerabatnya yang hilang dan mengatakan daftar yang bocor itu adalah pengingat yang tajam tentang perjuangan rakyatnya. "Rasa sakit saya ini dua kali lipat," katanya. (France24/OL-13)
Baca Juga: Tiongkok Peringatkan AS Terkait Sanksi Pelanggaran HAM di Xinjiang
DENG Yawen, 18, merebut emas Olimpiade BMX pertama bagi Tiongkok di nomor putri. Perenang Pan Zhanle memecahkan rekor dunia untuk memenangkan gelar gaya bebas 100 meter putra.
IHSG Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (31/7) sore ditutup menguat di tengah pelaku pasar bersikap wait and see terhadap kebijakan suku bunga acuan The Federal Reserve (The Fed).
TIONGKOK dan Indonesia akan terus mendorong transformasi ke low industry dan green industry di sektor semen dan pelabuhan (port).
Taiwan dan Tiongkok mencapai kesepakatan mengenai tanggapan terhadap kematian dua nelayan Tiongkok setelah pengejaran oleh penjaga pantai Taiwan.
Pedoman itu menetapkan bahwa perilaku separatis kemerdekaan Taiwan termasuk dalam tindak pidana melakukan dan menghasut pemisahan diri.
Sekitar 5.000 orang diselamatkan dari banjir yang melanda wilayah perbatasan Korea Utara dengan Tiongkok selama akhir pekan.
KASUS penganiayaan yang diduga dilakukan oleh polisi dari Sabhara Polda Sumbar menyebabkan AM, pelajar, 13, tewas. Kasus ini diadukan LBH Padang ke Komnas HAM, Selasa (25/6) sore.
Masalah pelanggaran HAM di Korea Utara menjadi sorotan dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB (DK-PBB) yang dipimpin Duta Besar Korea Selatan, Hwang Joon-kook.
Mantan pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab hari ini dinyatakan bebas murni oleh BP Kelas Satu Jakarta Pusat. Rizieq Shihab menuntut penyelesaian kasus KM 50 yang menewaskan enam aggotanya.
Sementara rakyat Iran dan pemimpin dunia berdoa untuk keselamatan Ebrahim Raisi, beberapa tokoh AS menyambut berita ini dengan kegembiraan.
Komnas HAM saat ini sedang menyelidiki dua kasus dugaan pelanggaran HAM berat yakni pembunuhan aktivis Munir Said Thalib dan salah peristiwa di Aceh saat berstatus Daerah Operasi Militer
PENGADILAN Rakyat atau Mahkamah Rakyat perlu dikaji dilakukan untuk mengungkap kejahatan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved