Irlandia Kecam Israel Aneksasi Tanah Palestina Secara Ilegal

PARLEMEN Irlandia telah memilih untuk mengutuk aneksasi de facto Israel atas tanah Palestina dalam penggunaan pertama ungkapan oleh pemerintah Uni Eropa dalam kaitannya dengan Israel.

Pemerintah dan partai oposisi bersatu pada Rabu (26/5) malam untuk mendukung mosi yang mengecam perlakuan Israel terhadap Palestina.

Menteri Luar Negeri  (Menlu) Irlandia Simon Coveney, menyebut pemungutan suara di Dail, majelis rendah parlemen, sebagai sinyal jelas dari hati terdalam di seluruh Irlandia.

Anggota parlemen dari partai oposisi Sinn Féin yang mensponsori mosi tersebut, John Brady menyebut hasil tersebut sebagai kemenangan untuk keadilan.

Dail menolak amandemen dari People Before Profit, sebuah partai sayap kiri kecil, untuk mengusir duta besar Israel. Tidak ada tanggapan segera dari pemerintah atau kedutaan Israel di Dublin.

Coveney mengatakan. pemerintah kanan-tengah telah mendukung mosi tersebut karena perlakuan Israel yang sangat tidak setara terhadap rakyat Palestina.

"Skala, kecepatan, dan sifat strategis tindakan Israel pada perluasan pemukiman dan maksud di baliknya telah membawa kami ke titik di mana kami harus jujur tentang apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Ini adalah aneksasi de facto," kata Coveney kepada parlemen.

“Ini bukanlah sesuatu yang saya, atau dalam pandangan saya, majelis ini, katakan dengan enteng. Kami adalah negara Uni Eropa pertama yang melakukannya. Tapi itu mencerminkan keprihatinan besar yang kami miliki tentang maksud dari tindakan tersebut dan, tentu saja, dampaknya,” lanjutnya.

Coveney juga bersikeras menambahkan kecaman atas serangan roket baru-baru ini di Israel oleh kelompok militan Palestina Hamas sebelum dia menyetujui dukungan pemerintah untuk mosi tersebut, yang telah diajukan oleh partai oposisi Sinn Féin.

"Tindakan teror oleh Hamas dan kelompok militan lainnya, seharusnya tidak pernah dibenarkan," kata Coveney.

Selama lebih dari 50 tahun, Israel telah mempertahankan pendudukan atas wilayah Palestina. Dalam beberapa tahun terakhir, pejabat pemerintah Israel telah mengumumkan niat untuk mengklaim, atau mencaplok tanah secara permanen.

Perbedaan antara pendudukan dan aneksasi sangat penting karena warga Palestina yang tinggal di tanah yang dianeksasi secara teknis akan tinggal di dalam Israel tanpa hak kewarganegaraan.

Pejabat Palestina dan beberapa kelompok hak asasi berpendapat bahwa situasi sudah ada di bawah aneksasi "de facto".

Sekitar 450.000 pemukim Israel tinggal di Tepi Barat yang didudukinya di antara sekitar 3 juta orang Palestina. Sebagian besar negara memandang pemukiman sebagai ilegal. Israel mengklaim pecaplokan wilayah Palestina dengan hubungan historis dan alkitabiah.

Ada kesibukan langkah diplomatik sejak gencatan senjata Jumat yang mengakhiri 11 hari pertempuran terburuk antara militan Palestina di Gaza dan Israel dalam beberapa tahun. Pertumpahan darah itu merenggut lebih dari 250 nyawa di Gaza, termasuk 66 anak, dan 12 warga di Israel, termasuk dua anak.

Sementara posisi AS dan Inggris sejalan dengan kebijakan jangka panjang, Irlandia termasuk di antara beberapa negara yang tampaknya mengubah posisi mereka di tengah perdebatan global yang berkembang.

Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Yves Le Drian, mengatakan pada hari Minggu (23/5) bahwa aspirasi yang telah lama dipegang bagi Palestina untuk mendapatkan negara mereka sendiri "mulai menghilang".

Dia mengatakan situasi saat ini memiliki peluang tinggi untuk mengarah ke apartheid, tuduhan yang sebagian besar dilontarkan oleh aktivis dan kelompok hak asasi daripada pemerintah.

“Risiko apartheid kuat jika kita terus mengadopsi logika satu negara atau status quo,” kata Le Drian. Israel membantah keras tuduhan apartheid.

Di Dublin, pertumpahan darah Gaza baru-baru ini memicu protes untuk mendukung Palestina. (Aiw/The Guardian/OL-09)