Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
JURU bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Hua Chunying mengatakan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dijadikan sebagai platform oleh sejumlah negara untuk acara virtual yang membahas tentang penindasan terhadap Muslim Uighur dan minoritas lainnya di Xinjiang, merupakan penghinaan terhadap institusi tersebut.
Tiongkok telah mendesak negara-negara anggota PBB untuk tidak menghadiri acara virtual yang direncanakan oleh Jerman, Amerika Serikat, dan Inggris itu.
"AS telah bekerja sama dengan beberapa negara, menyalahgunakan sumber daya dan platform PBB, serta mencoreng dan menyerang Tiongkok untuk melayani kepentingannya sendiri," katanya pada konferensi pers harian di Beijing, Senin (10/5).
"Ini adalah penghujatan total terhadap PBB," imbuhnya.
baca juga: Xinjiang
Tiongkok mengatakan, penyelenggara acara virtual di PBB yang akan diadakan pada Rabu, menggunakan masalah hak asasi manusia untuk ikut campur dalam urusan internal Tiongkok.
"Kami percaya negara-negara anggota akan melihat melalui skema politik ini dan memilih untuk menolaknya," kata misi PBB di Tiongkok dalam sebuah pernyataan Senin malam.
"AS dan sponsor bersama lainnya terobsesi dengan memalsukan kebohongan dan berencana menggunakan masalah terkait Xinjiang untuk menahan Tiongkok dan membuat kekacauan di Tiongkok," imbuhnya.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, menjelang pertemuan para menteri luar negeri G7 pekan lalu, mengatakan bahwa Washington tidak berusaha untuk menahan atau menekan Tiongkok. Beberapa negara bagian Barat dan kelompok hak asasi menuduh pihak berwenang di Xinjiang menahan dan menyiksa kaum Uighur di kamp-kamp, yang oleh Amerika Serikat disebut sebagai genosida. Pada Januari, Washington melarang impor kapas dan produk tomat dari Xinjiang atas tuduhan kerja paksa.
Beijing menyangkal tuduhan tersebut dan menggambarkan kamp tersebut sebagai pusat pelatihan kejuruan untuk memerangi ekstremisme agama. (Straitstimes/OL-3)
DENG Yawen, 18, merebut emas Olimpiade BMX pertama bagi Tiongkok di nomor putri. Perenang Pan Zhanle memecahkan rekor dunia untuk memenangkan gelar gaya bebas 100 meter putra.
IHSG Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (31/7) sore ditutup menguat di tengah pelaku pasar bersikap wait and see terhadap kebijakan suku bunga acuan The Federal Reserve (The Fed).
TIONGKOK dan Indonesia akan terus mendorong transformasi ke low industry dan green industry di sektor semen dan pelabuhan (port).
Taiwan dan Tiongkok mencapai kesepakatan mengenai tanggapan terhadap kematian dua nelayan Tiongkok setelah pengejaran oleh penjaga pantai Taiwan.
Pedoman itu menetapkan bahwa perilaku separatis kemerdekaan Taiwan termasuk dalam tindak pidana melakukan dan menghasut pemisahan diri.
Sekitar 5.000 orang diselamatkan dari banjir yang melanda wilayah perbatasan Korea Utara dengan Tiongkok selama akhir pekan.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyoroti bahaya fenomena cuaca panas ekstrem yang semakin meningkat di banyak negara.
Menteri Negara Bangladesh untuk Informasi dan Penyiaran, Mohammad Arafat, membela penanganan pemerintah terhadap protes massal, meskipun para ahli PBB serukan investigasi.
SEKITAR 150 ribu warga sipil telah meninggalkan Khan Younis di Jalur Gaza menyusul perintah evakuasi dari Israel. Ini dikatakan juru bicara PBB pada Selasa (23/7).
Parlemen Israel meloloskan tiga RUU dalam pembacaan pertama menutup Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) dan menetapkannya sebagai "organisasi teroris".
Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi menegaskan fatwa ICJ mendukung perjuangan Palestina dan meminta semua negara serta PBB, tidak mengakui keberadaan ilegal Israel.
Sekjen PBB Antonio Guterres akan menyerahkan opini hukum Mahkamah Internasional (ICJ) kepada Majelis Umum yang menganggap pendudukan Israel di wilayah Palestina sejak 1967 melanggar hukum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved