10 Kebijakan Biden terhadap Israel, Palestina, dan Iran

KEBIJAKAN Amerika Serikat di Timur Tengah, terutama konflik Israel-Palestina dan Iran, kemungkinan akan mengalami perubahan besar yang dramatis. Pasalnya, calon presiden dari Partai Demokrat, Joe Biden, tampaknya akan memasuki Gedung Putih pada 20 Januari, bukan Donald Trump. Menurut Jerusalem Post, setidaknya ada 10 kebijakan Biden yang sama dan berbeda dari Trump.

1. Kesepakatan Abad Ini Trump ditangguhkan

Kemenangan Biden mengakhiri rencana Trump menyelesaikan konflik Israel-Palestina yang dikenal sebagai Damai untuk Kesejahteraan atau Kesepakatan Abad Ini. Rencana tersebut menawarkan terobosan radikal dari inisiatif masa lalu, yang memungkinkan Israel pada akhirnya mencaplok hingga 30% Tepi Barat dan mengakui kedaulatan Israel atas sebagian besar Yerusalem timur.

Sebagai bagian dari rencana tersebut, Trump juga memasukkan peta perbatasan untuk resolusi dua negara yang pertama kali diterbitkan. Rencana itu hanya terungkap pada Januari 2020, dengan undangan ke Palestina untuk bernegosiasi yang ditolak.

Pemerintahan Trump mengesampingkan inisiatif musim panas itu karena memprioritaskan kesepakatan normalisasi Israel-Arab. Gagasannya, penyelesaian konflik Israel-Palestina akan dilakukan pada tahap selanjutnya. Sekarang Trump tidak akan punya kesempatan untuk menyelesaikan rencana tersebut dan Biden diperkirakan tidak akan mengadopsinya.

2. Aneksasi Tepi Barat batal

Kemenangan Biden menghilangkan kemungkinan aneksasi Tepi Barat sepihak. Biden tidak akan mendukungnya. Pemerintahan Trump kemungkinan tidak akan melanjutkannya karena berjanji untuk penangguhannya dengan imbalan kesepakatan normalisasi Uni Emirat Arab dan Bahrain.

Biden ingin setiap gerakan kedaulatan menunggu sampai kesepakatan status akhir dicapai dengan Palestina. Petanya tentang solusi dua negara tidak mungkin mencakup semua permukiman.

Akibatnya, muncul ketakutan terhadap evakuasi permukiman di masa depan dan kemungkinan pembekuan permukiman sekarang. Para pemukim dan kaum kanan Israel telah memperingatkan bahwa 10 bulan pertama tahun ini merupakan jendela peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mencaplok permukiman. Jendela itu sekarang ditutup.

3. Israel bertanggung jawab menyelesaikan konflik dengan Palestina

Pemerintahan Obama sebelumnya meminta pertanggungjawaban Israel atas konflik berkelanjutan. Alasannya, aktivitas permukiman yang terus berlanjut merupakan batu sandungan menuju perdamaian.

Pemerintahan Trump membalik perhitungan itu. Ini menempatkan tanggung jawab untuk konflik pada Otoritas Palestina karena gagal bernegosiasi dan dianggap selalu menghasut.

Secara khusus ditetapkan bahwa terorisme menjadi batu sandungan menuju perdamaian. Tapi, Otoritas Palestina terus mendukung aktivitas teroris karena memberikan bantuan kepada individu yang dipenjara dan anggota keluarganya.

4. Permukiman kembali dianggap ilegal

Biden kemungkinan akan membalikkan kebijakan AS yang telah berlangsung lama dari pemerintahan Trump. Ia berprinsip bahwa aktivitas Israel selama garis pra-1967 di Tepi Barat dan Yerusalem Timur tergolong tidak sah.

Pemerintahan Trump telah mengakui hak sejarah dan agama Israel atas wilayah itu. Meskipun tidak pernah mengakui kedaulatan Israel di sana, mereka menyatakan bahwa aktivitas permukiman tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional dan diperbolehkan untuk pembangunan dan perluasan permukiman Yahudi.

Untuk menggarisbawahi akar Yahudi dalam wilayah itu, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dan Duta Besar AS untuk Israel David Friedman menyebut daerah itu sebagai Yudea dan Samaria. Konsep-konsep yang dihilangkan sebagai bagian dari dukungan AS untuk semua permukiman, seperti blok permukiman, permukiman terisolasi, dan garis pra-1967, akan dihidupkan kembali.

5. Kedutaan besar Yerusalem akan tetap ada

Biden merupakan salah satu penanda tangan Undang-Undang Kedutaan Besar AS pada 1995 yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan mengamanatkan kedutaannya dipindahkan dari Tel Aviv ke Yerusalem. Kedutaan baru dipindahkan pada 2018 di bawah pemerintahan Trump.

Selama kampanye, Biden mengatakan dia tidak berniat membalikkan langkah itu. Sampai saat ini, hanya AS dan Guatemala yang memiliki kedutaan besar di Yerusalem.

Pemerintahan Trump secara aktif berkampanye dan membujuk sejumlah kecil negara lain untuk mengikutinya. Kekalahannya mengakhiri kampanye itu. Sekarang tidak mungkin negara lain, bahkan negara yang telah berjanji untuk melakukannya, akan memindahkan kedutaan mereka ke Yerusalem.

6. Menghidupkan kembali Otoritas Palestina

Kemenangan Biden menghembuskan kehidupan baru ke dalam Otoritas Palestina yang berada di ambang kehancuran finansial. Pemerintah Biden diharapkan memulihkan hubungan dengan PA yang telah terputus selama pemerintahan Trump.

Hal itu termasuk membuka kembali misi PLO di Washington dan Konsulat Jenderal AS di Yerusalem yang melayani Palestina. Biden diharapkan dapat mengembalikan besaran bantuan keuangan untuk Palestina dan United Nations Relief and Works Agency yang melayani pengungsi Palestina yang dipangkas pemerintahan Trump.

Ketiadaan dana itu menciptakan krisis keuangan yang diperparah oleh pandemi covid-19 serta keputusan Otoritas Palestina yang menolak inisiatif perdamaian Trump untuk menerima pendapatan pajak yang dikumpulkan Israel atas namanya. Ini juga telah memutuskan hubungan keamanan. Biden akan memulihkan hubungan keamanan Palestina dengan Israel dan menerima pendapatan pajak.

7. Negosiasi Israel-Palestina kemungkinan akan dilanjutkan

Pemerintahan Biden kemungkinan akan dapat menghidupkan kembali pembicaraan Israel-Palestina yang dibekukan dengan memanfaatkan penangguhan rencana perdamaian pemerintahan Trump dan segala kemungkinan aneksasi Tepi Barat untuk menarik Otoritas Palestina kembali ke meja perundingan. Akan sulit bagi Otoritas Palestina untuk menolak Biden setelah mengambil langkah keras terhadap Trump.

Usia Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas juga akan menjadi faktor. Dia berusia 85 tahun dan tidak dapat menunggu pemerintahan Biden berlalu, seperti yang dia lakukan pada pemerintahan Obama dan Trump.

8. Normalisasi Israel-Arab tetap ada

Biden mendukung kesepakatan normalisasi Israel dengan Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Sudan. Ia diharapkan bekerja untuk memajukannya.

Namun, Biden lebih kecil kemungkinannya daripada Trump untuk dapat memberikan kemajuan yang baru. Ini karena beberapa dorongan untuk kesepakatan itu yaitu pembentukan aliansi regional melawan Iran. Tapi, perubahan paradigma dasar yang memisahkan hubungan Israel-Arab dari nasib konflik Israel dengan Palestina akan tetap ada.

9. AS masih mendukung Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa

Di bawah pemerintahan Biden, Amerika Serikat masih bersama Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pertunjukan solidaritas ini telah menjadi ciri utama kebijakan AS, setidaknya untuk tiga pemerintahan terakhir.

Pemerintahan Obama dan Bush mendukung Israel di PBB karena badan tersebut bias terhadap Israel, meskipun mereka secara filosofis setuju dengan banyak penentang Israel. Pemerintahan Trump berdiri dengan Israel, baik atas dasar bias maupun secara filosofis mendukung Israel dalam banyak isu.

Biden lebih cenderung mengikuti jalan pemerintahan Obama dan Bush. Diprediksi Biden menghapus paradigma pemerintahan Trump tentang konflik Israel-Palestina, kemungkinan akan melemahkan dampak dukungan pemerintahannya untuk Israel di PBB.

10. Menghidupkan kesepakatan Iran pada 2015

Kemenangan Biden menghancurkan kebijakan pemerintahan Trump di Iran. Ia akan mengembalikannya sesuai arah pemerintahan Obama yang menengahi kesepakatan pada 2015 untuk mengekang program nuklir Teheran.

Trump menarik AS dari kesepakatan itu, yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama, antara Iran dan enam kekuatan dunia. Ia memberlakukan kembali sanksi AS terhadap Iran dan berjuang--meskipun tidak berhasil--untuk memulihkan sanksi internasional, termasuk embargo senjata. Sekarang Biden akan bekerja untuk menghidupkan kembali kesepakatan, yang masih mendapat dukungan dari lima kekuatan dunia lain. (OL-14)