Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengatakan kepada Dewan Keamanan pada Sabtu (19/9) bahwa dia tidak dapat mengambil tindakan apa pun atas deklarasi Amerika Serikat (AS) yang memberlakukan kembali semua sanksi PBB terhadap Iran.
Menurut Gutteres, akan ada ketidakpastian tentang masalah tersebut.‘Tampaknya ada ketidakpas-tian apakah proses tersebut ... benar-benar dimulai dan secara bersamaan apakah penghentian (sanksi) ... terus berlaku’, tulis Guterres dalam sebuah surat kepada dewan, yang dilihat Reuters.
Pejabat PBB memberikan dukungan administratif dan teknis kepada Dewan Keamanan untuk menerapkan sanksi dan Guterres menunjuk ahli independen untuk memantau implementasi.
Dia menunggu klarifikasi dari status sanksi Iran.Guterres tidak akan mengambil tindakan apa pun untuk memberikan dukungan itu. Washington berargumen hal itu memicu kembalinya sanksi yang dikenal sebagai snap-back karena resolusi PBB yang mengabadikan pakta tersebut masih menyebut AS sebagai peserta.
Dalam sebuah pernyataan, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengumumkan kembalinya hampir semua sanksi PBB yang sebelumnya dihentikan dan, pada dasarnya, me-nyatakan kesepakatan nuklir 2015 dengan Iran tidak lagi berlaku.
“Akibatnya, dunia akan lebih aman,” kata Pompeo.Dia juga memperingatkan Amerika Serikat siap menggunakan otoritas domestik mereka untuk memberlakukan konsekuensi bagi negara lain yang tidak memberlakukan sanksi.
Beberapa menit setelah pernyataan Pompeo, Duta Besar Iran untuk PBB Majid Takht Ravanchi mengatakan sanksi itu ‘batal demi hukum’.“Batas waktu ‘ilegal dan palsu’ AS telah datang dan pergi,” kata Ravanchi di Twitter.
Dia memperingatkan, “Berenang melawan arus internasional hanya akan membuat Amerika Serikat semakin terisolasi.
”Di Iran, Presiden Hassan Rouhani mendeklarasikan Sabtu dan Minggu sebagai ‘hari kemenangan’ sesuai dengan apa yang dia gambarkan sebagai upaya AS yang ompong untuk menghukum negaranya.“Ini kemenangan bersejarah bagi Iran,” katanya, menambah-kan, “AS terisolasi dan malu.
”Sehari sebelumnya, Inggris, Prancis, dan Jerman mengata-kan dalam sebuah surat sanksi--yang telah ditangguhkan PBB setelah penandatanganan perjanjian nuklir 2015--tidak akan memiliki efek hukum.
Sanksi PBB itu telah ada sebelum era Barack Obama menegosiasikan perjanjian nuklir Iran 2015.
Untuk menggarisbawahi oposisi mendasar mereka, surat itu mengatakan ketiga negara akan bekerja untuk mempertahankan perjanjian nuklir 2015, yang mereka negosiasikan bersama dengan AS, Tiongkok, dan Rusia, bahkan ketika Washington berusaha untuk menghancurkan sisa-sisanya.
Pemerintahan Trump menarik diri dari perjanjian lebih dari dua tahun lalu. (Hym/Straits Times/I-1)
Militer AS melalui USS Rafael Peralta mencegat kapal tanker M/T Stream menuju Iran. Ketegangan di Selat Hormuz meningkat di tengah kebuntuan diplomasi.
Presiden AS Donald Trump memilih strategi blokade ekonomi berkepanjangan terhadap Iran untuk menekan ekspor minyak dan menghindari risiko perang terbuka.
Arab Saudi mendesak Dewan Keamanan PBB secara eksplisit mengecam serangan Iran sejak awal krisis, sembari menyoroti pentingnya keamanan Selat Hormuz bagi ekonomi global.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres memperingatkan bahwa kebuntuan ini berpotensi memicu krisis pangan global.
Pertemuan mungkin masih berlangsung, serta menegaskan proposal tersebut sedang dibahas. Meski demikian, Leavitt menolak berspekulasi lebih jauh.
HARGA minyak dunia terus menunjukkan tren kenaikan meskipun Iran mengajukan proposal untuk mengakhiri blokade di Selat Hormuz.
Rusia memveto rancangan resolusi DK PBB terkait Selat Hormuz yang diajukan negara Timur Tengah. Moskow dan Tiongkok siapkan draf tandingan yang lebih seimbang.
Sumber diplomatik juga menyebutkan bahwa perbedaan pandangan tidak hanya terjadi di antara anggota tetap, tetapi juga di antara 10 anggota tidak tetap Dewan Keamanan.
Dewan Keamanan PBB dijadwalkan melakukan voting resolusi Selat Hormuz guna mengamankan jalur navigasi internasional dari ancaman blokade dan serangan.
Mereka juga menyerukan agar semua pihak menahan diri dari tindakan yang dapat membahayakan penjaga perdamaian.
INDONESIA menyerukan pertemuan darurat DK PBB dan mendesak penyelidikan yang cepat, menyeluruh, serta transparan terkait gugurnya anggota asal Indonesia di UNIFIL.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved