DK PBB Siap Voting Resolusi Selat Hormuz 3 April 2026

DEWAN Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dijadwalkan akan melakukan pemungutan suara terkait rancangan resolusi mengenai situasi di Selat Hormuz paling cepat pada Jumat, 3 April 2026. Langkah diplomatik ini diambil menyusul meningkatnya ketegangan militer di kawasan tersebut yang mengancam stabilitas pasokan energi global.

Menteri Luar Negeri Bahrain, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, menyatakan bahwa resolusi yang diusulkan bertujuan memberikan wewenang kepada negara-negara anggota dalam menggunakan segala cara pertahanan yang diperlukan. Hal ini mencakup tindakan di Selat Hormuz dan perairan sekitarnya, termasuk wilayah perairan teritorial negara-negara pesisir yang berbatasan langsung dengan selat tersebut.

Fokus Utama Resolusi: Keamanan Jalur Transit

Menurut Al Zayani, urgensi dari resolusi ini yaitu mengamankan jalur transit internasional dan mencegah segala bentuk upaya penutupan, penghalangan, atau gangguan terhadap navigasi kapal-kapal komersial.

Baca juga : Indonesia Sambut Adopsi Resolusi DK PBB 2735 untuk Gencatan Senjata di Gaza

"Kami berharap posisi yang bersatu dari Dewan yang terhormat ini selama pemungutan suara yang akan berlangsung pada rancangan resolusi besok," ujar Al Zayani dalam pertemuan DK PBB pada Kamis (2/4). Ia juga menegaskan bahwa dokumen rancangan tersebut telah disusun sepenuhnya sesuai dengan koridor hukum internasional.

Selain mandat pertahanan, resolusi tersebut secara spesifik menuntut agar Iran segera menghentikan seluruh serangan terhadap kapal dagang dan komersial yang melintasi selat strategis tersebut.

Latar Belakang Konflik dan Dampak Ekonomi

Ketegangan di kawasan ini mencapai titik kritis setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran, termasuk Teheran, pada 28 Februari lalu. Serangan tersebut dilaporkan menyebabkan kerusakan infrastruktur dan korban sipil. Sebagai respons, Iran melakukan serangan balasan terhadap wilayah Israel dan fasilitas militer AS di Timur Tengah dengan dalih pertahanan diri.

Eskalasi militer ini memicu blokade de facto di Selat Hormuz, yang merupakan urat nadi utama pengiriman minyak mentah dan gas alam cair (LNG) dari negara-negara Teluk Persia ke pasar global. Akibat gangguan navigasi ini, harga energi dunia dilaporkan mengalami lonjakan signifikan dalam beberapa pekan terakhir.

Situasi di Selat Hormuz tetap menjadi perhatian utama komunitas internasional, mengingat perannya yang vital dalam perdagangan global. Keberhasilan resolusi ini di DK PBB akan sangat bergantung pada dukungan negara-negara anggota tetap yang memiliki hak veto. (Sputnik/RIA Novosti-OANA/Ant/I-2)