Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTORAT Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM sedang menunggu informasi dari otoritas Singapura tentang kepastian keberadaan tersangka korupsi, Harun Masiku (HAR).
Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie mengatakan sebelum ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), HAR, menurut catatan perlintasan sudah ke luar negeri sejak 6 Januari. Politikus PDIP itu terlacak melintas ke Singapura.
"Tentang keberadaan terakhir, yang bersangkutan apakah masih berada di Singapura atau sudah pindah ke negara lain tentu kita koordinasikan dengan otoritas negara tempat yang bersangkutan berada," ujar Ronny di sela-sela acara Festival Keimigrasian di Gedung BRI, Jakarta Pusat, Sabtu (18/1).
Pihaknya masih memerlukan informasi dari otoritas Singapura tentang keberadaan HAR.
"Kalau koordinasi dengan perwakilan tentu sudah, karena kita juga punya atase di Singapura. Namun demikian, tentu kita juga harus mengikuti aturan yang berlaku di Singapura," terangnya.
Baca juga: Polri Gandeng Interpol Buru Harun di Singapura
Pihak Imigrasi sudah memasukkan HAR ke daftar cekal sesuai dengan permintaan dari KPK. Ketika dia masuk kembali ke Tanah Air, pihaknya bisa tahu sehingga bisa diserahkan ke KPK.
Untuk bisa memudahkan kembalinya HAR ke Indonesia, lanjut Ronny, membutuhkan kerja sama baik dengan Kementerian Luar Negeri, perwakilan maupun jalur kepolisian (Interpol).
"Namun semua itu tentu menjadi bagian yang harus kita lakukan secara bekerja sama," tukasnya.
KPK menetapkan Harun Masiku (HAR) sebagai salah satu tersangka suap terkait dengan penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dari Fraksi PDIP periode 2019-2024.(OL-5)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Target utama partai ini adalah mengulang kemenangan besar yang pernah diraih di Bandung
Temuan BPK soal lemahnya cadangan BBM dan LPG memicu respons DPR. Legislator PDIP mendesak pemerintah segera bertindak demi ketahanan energi nasional.
PDI Perjuangan (PDIP) resmi menetapkan Syaifudin Zuhri sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya. Penetapan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan pasca wafatnya almarhum Adi Sutarwiyono.
Megawati memberikan perhatian khusus agar kesejahteraan hewan tidak menjadi korban dari sengketa manajemen.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved