Luas Kebakaran Tembus 52 Ribu Hektare, Riau & Kalbar Jadi Sorotan

Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, mengungkapkan bahwa luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia sepanjang tahun 2026 telah mencapai 52 ribu hektare. Angka ini menunjukkan lonjakan signifikan hingga berkali-kali lipat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Lonjakan drastis tersebut terdeteksi dalam beberapa hari terakhir, dengan sebaran titik api utama terkonsentrasi di wilayah Riau dan Kalimantan Barat. Data ini merujuk pada Sistem Informasi Peringatan dan Deteksi Dini Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi).

“Dalam dua hingga tiga hari terakhir, luasnya sudah menyentuh 52 ribu hektare. Ini jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2025,” ujar Hanif usai memimpin apel kesiapsiagaan pengendalian karhutla di Lapangan PT Pertamina Hulu Rokan, Pekanbaru, Riau, Sabtu (25/4).

Baca juga : Godzilla El Nino 2026 di Depan Mata, Pemerintah Siaga Karhutla

Pemicu dan Strategi Mitigasi

Hanif menjelaskan bahwa musim kemarau yang lebih panjang serta penurunan tinggi muka air gambut menjadi pemicu utama lahan menjadi sangat mudah terbakar. Kondisi gambut yang kering mempercepat perambatan api di bawah permukaan.

Sebagai langkah antisipasi, pemerintah telah menyiapkan dua strategi utama guna menekan perluasan area terdampak:

• Operasi Modifikasi Cuaca (OMC): Kolaborasi antara BNPB dan BMKG untuk memicu hujan buatan di wilayah rawan.
• Pembangunan Sekat Kanal: Upaya teknis untuk menjaga kelembapan lahan gambut agar tetap basah.

Efisiensi Anggaran dan Kolaborasi

Selain ancaman ekologi, pemerintah menyoroti potensi membengkaknya biaya operasional pemadaman. Hal ini dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akibat situasi geopolitik global yang tidak menentu.

Baca juga : Menteri LH Resmikan Sekretariat ACC THPC di Jakarta, Perkuat Komando Asap ASEAN

“Jika tidak siap sejak awal, biaya pemadaman akan sangat tinggi. Di tengah harga BBM yang naik, efisiensi hanya bisa dicapai dengan kesiapsiagaan,” tegas Hanif.

Ia menambahkan bahwa penanganan karhutla merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan BPBD. “Kebakaran ini tanggung jawab bersama. Tanpa operasi terpadu, dampaknya akan jauh lebih besar,” imbuhnya.

Menteri LH dijadwalkan akan melanjutkan kunjungan kerja ke Kalimantan Barat pada pekan depan. Kunjungan tersebut bertujuan untuk memastikan kesiapan pemerintah daerah setempat dalam menghadapi potensi kebakaran lanjutan di wilayah tersebut. (Z-10)