IDAI Ingatkan Bahaya Reemerging Disease: Imunisasi Campak dan Polio Harus Masif

IKATAN Dokter Anak Indonesia (IDAI) memberikan peringatan keras terkait fenomena reemerging disease atau munculnya kembali penyakit menular yang sebelumnya telah terkendali, seperti campak dan polio. Untuk mengentaskan ancaman ini, diperlukan program imunisasi yang gencar, merata, dan konsisten di seluruh wilayah Indonesia.

Ketua Pengurus Pusat IDAI, DR. Dr. Piprim Basarah Yanuarso, Sp.A, Subsp. Kardio (K), menjelaskan bahwa sejarah telah membuktikan efektivitas vaksinasi dalam menekan angka penyakit menular. Ia mencontohkan bagaimana polio berhasil ditekan secara signifikan sejak tahun 1960-an berkat pengembangan dan pemberian vaksin secara masif.

"Ini namanya re-emerging disease, artinya satu penyakit yang sudah pernah dalam satu periode dikendalikan. Dari catatan sejarah, dikendalikannya penyakit menular itu karena ditemukannya imunisasi atau vaksinasi. Itu tidak bisa dipungkiri," ujar Piprim dalam temu media di Jakarta, dikutip Minggu (19/4).

Baca juga : IDAI Sebut KLB Polio di Jawa Bakal Jadi Bom Waktu

Ancaman Campak dan Target Herd Immunity

Piprim menyoroti penurunan cakupan vaksinasi campak yang memicu terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) di beberapa daerah. Campak dikenal sebagai penyakit dengan tingkat penularan yang sangat tinggi. Untuk menghentikan transmisinya, dibutuhkan cakupan imunisasi yang sangat tinggi guna mencapai kekebalan kelompok (herd immunity).

"Ketika KLB itu muncul, artinya cakupan imunisasi jeblok. Semakin menular suatu penyakit seperti campak, cakupan imunisasinya harus di atas 95 persen," tegasnya.

Tantangan Edukasi dan Penguatan Layanan Primer

Selain masalah teknis distribusi vaksin, IDAI juga menyoroti tantangan sosial berupa gerakan anti-vaksin di media sosial. Banyak pihak yang mengunggah informasi menyesatkan yang menghasut masyarakat untuk meragukan kebijakan imunisasi pemerintah.

Baca juga : Imunisasi Polio di Daerah Harus Dikebut

Di sisi lain, Piprim mengkritik fokus pemerintah yang saat ini dinilai lebih condong ke layanan kesehatan tersier, seperti pembangunan rumah sakit besar, dibandingkan memperkuat layanan primer. Ia menyarankan agar pemerintah melakukan langkah-langkah berikut:

• Revitalisasi Posyandu: Memperkuat peran kader dengan fasilitas dan insentif yang memadai.
• Optimalisasi Puskesmas: Mengembalikan fungsi Puskesmas pada upaya promotif-preventif, bukan sekadar sibuk dengan urusan kuratif dan laporan administrasi.
• Pengawasan Ketat: Memperketat laporan administrasi imunisasi agar data di lapangan sesuai dengan realita dan tidak ada kesenjangan.

Sebagai penutup, Piprim mengajak seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk menjadikan situasi ini sebagai wake up call.

"Ayo sama-sama kita fokuskan ke promotif-preventif. Supaya jangan lagi ada anak yang mati karena campak. Jika layanan primernya bagus, insya Allah itu terdeteksi dari awal," pungkasnya. (Ant/Z-1)