Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH, khususnya Kementerian Agama (Kemenag) menghormati penetapan awal Ramadan 1447 Hijriah oleh Muhammadiyah pada 18 Februari 2026. Secara objektif kemungkinan perbedaan terbuka dan dapat dipahami secara ilmiah maupun fikih.
Namun, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Kemenag Profesor Abu Rochmad mengatakan, berdasarkan data hisab pada Selasa, 17 Februari 2026 ketinggian hilal di seluruh Indonesia di bawah ufuk berkisar antara minus 2 derajat 24 menit 42 detik hingga minus 0 derajat 58 menit 47 detik dan sudut elongasi 0 derajat 56 menit 23 detik hingga 1 derajat 53 menit 36 detik.
"Ya, data-data hasil perhitungan astronomis atau hisab terkait dengan posisi hilal pada awal bulan Ramadan nanti, memang menunjukkan di seluruh Indonesia dari pojok timur sampai pojok barat itu masih di bawah ufuk," kata Profesor Abu eksklusif kepada Metro TV, Rabu (11/2).
Dalam konteks ini, Pemerintah melalui Kementerian Agama menggunakan pendekatan hisab dan rukyat yang terintegrasi, dengan berpedoman pada kriteria MABIMS dengan hilal minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat sebagai kesepakatan regional. Menurut Abu, kriteria tersebut tidak hanya menilai wujud bulan secara astronomis, tetapi juga mempertimbangkan kemungkinan keterlihatan hilal secara empirik.
"Oleh karena itu, apabila mengacu pada kriteria tersebut, awal Ramadan diperkirakan jatuh pada 19 Februari 2026," ujar Abu.
Namun, pemerintah tetap mengimbau kepada masyarakat untuk menunggu hasil sidang isbat yang akan diputuskan pada Selasa, 17 Februari 2026 nanti. Adapun, penetapan awal Ramadan pada 18 Februari 2026 yang telah diumumkan Muhammadiyah berangkat dari metodologi dan kriteria yang berbeda, khususnya pendekatan kalender global berbasis hisab.
Menurut Abu, perbedaan ini bukanlah hal baru dalam tradisi penanggalan Islam, melainkan konsekuensi logis dari keberagaman cara umat Islam memaknai awal waktu ibadah. Abu menyampaikan itu adalah hak ormas Islam, pemerintah mendukung dan menghormati.
Ia berharap seluruh umat Islam juga bisa menghormati dan tidak mempertentangkan, meski berbeda dalam melaksanakan awal Ramadan. Apalagi, kata Abu, Indonesia sudah ratusan kali melakukan sidang isbat dengan berbagai macam kegiatan rukyatul hilal. Perbedaan penetapan awal Ramadan sudah biasa terjadi.
"Tapi Alhamdulillah selama ini meskipun berbeda kita tetap bersatu, kitq tetap rukun, damai, dan saling hormat-menghormati. Tapi kalau boleh diizinkan menghimbau, saya kira akan jauh lebih baik kalau kita memulai awal Ramadan nanti, kita mengakhiri bulan Ramadan, melaksanakan Idul Fitri itu semuanya kompak, semua umat Islam bareng bersama-sama itu jauh akan lebih baik, karena itu tampak betul siar Islamnya luar biasa terlihat," pungkas Abu. (Yon/P-3)
KEMENTERIAN Agama mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ) tahun 2026 dengan menekankan prinsip integritas, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik.
Ia menambahkan, Kemenag tengah melakukan pembenahan melalui kebijakan Satu Data Kemenag guna meningkatkan akurasi dan konsistensi data.
PEMERINTAH mewajibkan seluruh produk pada kategori tertentu yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2026.
Lahan hibah seluas 2.174 meter persegi tersebut berlokasi di Perumahan Villa Dago Tol Serua, Jalan Pelikan III, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat.
PEMERINTAH menegaskan bahwa seluruh produk dalam kategori tertentu yang beredar di Indonesia wajib mengantongi sertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2026.
Sebanyak saksi itu merupakan pihak swasta dengan inisial NC, MTN, MMY, perwakilan PT IBS, SI, dan WLD. KPK berharap mereka semua kooperatif.
Haedar Nashir berpesan agar UMSU di bawah kepemimpinan yang baru dapat menjalankan Catur Dharma Perguruan Tinggi dengan sebaik mungkin.
Semenjak gencatan senjata, tidak perubahan yang terjadi di Gaza, bahkan pembunuhan oleh tentara Israel masih berlanjut
KETUA PP Muhammadiyah sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhadjir Effendy menyatakan belum mendalami skema soal wacana pemerintah mengenai war tiket haji.
Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), H. Budi Setiawan, S.T., menegaskan bantuan bagi korban bencana harus disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi yang tepat.
KETUA Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan bahwa gelar akademik tidak secara otomatis menjadikan seseorang sebagai intelektual sejati.
Tantangan masa depan, baik di level lokal, nasional, maupun global, membutuhkan pemikiran yang tajam serta relevan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved