DPR: Permintaan Bantuan ke PBB oleh Aceh bukan untuk Menyudutkan Pemerintah Pusat

ANGGOTA Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, memberikan tanggapan terkait langkah Pemerintah Aceh yang menyurati dua lembaga di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni UNDP dan UNICEF, untuk meminta bantuan penanggulangan pascabencana banjir bandang dan longsor di Sumatra, khususnya Aceh.

Nasir menilai surat tersebut adalah hal yang wajar dan tidak luar biasa, mengingat kedua lembaga tersebut memang memiliki program tahunan di Aceh.

"UNDP dan UNICEF itu setiap tahunnya punya program di Aceh. Karena itu, sangat wajar kalau Pemerintah Aceh menyurati kedua lembaga yang di bawah naungan PBB itu untuk membantu menanggulangi pascabencana di Sumatera dan Aceh khususnya," ujar Nasir, melalui keterangannya, Selasa (16/12).

Baca juga : Rute Kualanamu–Rembele kembali Dibuka untuk Percepat Penyaluran Bantuan Bencana Aceh

Nasir menegaskan bahwa permintaan bantuan kepada UNDP dan UNICEF sama sekali tidak dimaksudkan untuk menyudutkan Pemerintah Pusat. Ia menekankan bahwa surat tersebut semata-mata didasari oleh misi kemanusiaan. Politisi PKS itu mengharapkan agar Pemerintah Pusat dapat memahami langkah yang diambil oleh Gubernur Aceh tersebut.

"Surat itu mengandung misi kemanusiaan. Bukan ingin mengatakan bahwa Pusat tidak sanggup menangani tiga provinsi yang mengalami banjir besar dan tanah longsor. Indonesia memiliki sila kedua dalam Pancasila yang berbunyi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," tegasnya.

Nasir juga menyoroti adanya kelompok masyarakat, baik dari dalam maupun luar negeri, yang ingin menyalurkan bantuan. Ia meminta agar birokrasi terkait penerimaan bantuan berupa barang dan orang tidak dipersulit.

"Solidaritas kemanusiaan antar warga negara tidak mungkin dicegah. Pusat harus memfasilitasi agar rakyat Aceh merasa terhibur dibantu oleh saudara-saudaranya setanah air dan juga dari luar negeri," tutupnya.
(H-3)