Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Azhar Jaya mengatakan terdapat kendala yang menyebabkan program Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) belum bisa terealisasi hingga saat ini.
"Misalnya sesuai dengan kebijakan awal bahwa KRIS hanya satu kelas, maka yang masih menjadi kendala adalah kelengkapan tempat tidur, kamar mandi, dan outlet oksigen," kata Azhar dalam rapat panja JKN Komisi IX DPR RI, Kamis (13/11).
Diketahui program KRIS memiliki 12 kriteria yang harus dilengkapi rumah sakit antara lain komponen bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi, ventilasi udara, pencahayaan ruangan, kelengkapan tempat tidur, nakas per tempat tidur, temperatur ruangan, ruang rawat dibagi berdasarkan jenis kelamin, anak atau dewasa, serta penyakit infeksi atau noninfeksi.
Kemudian maksimal 4 tempat tidur per ruang dan kualitas tempat tidur, tirai/partisi antar tempat tidur, kamar mandi dalam ruangan rawat inap, kamar mandi memenuhi standar aksesibilitas, dan tersedianya outlet oksigen.
Dari 2.769 rumah sakit (RS) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan yang sudah memenuhi 12 kriteria KRIS itu ada 1.580 RS. Kemudian yang memenuhi 9 atau 11 kriteria lagi sekitar 697 RS. Selanjutnya yang memenuhi kurang lebih dari 4-6 kriteria ada 341 RS dan yang RS yang baru memenuhi kurang dari 6 kriteria ada 62 RS.
"Ada pun tadi permasalahannya, ternyata yang paling utama ada kelengkapan tempat tidur seperti nurse call, belum ada stop kontak dan sebagainya, terus juga belum terpenuhinya outlet oksigen dan kamar mandi, itu masih menjadi momok untuk rumah sakit," ujar dia.
Selain itu ada juga 89 RS yang baru memenuhi kurang dari 4 kriteria KRIS seperti kurangnya tempat tidur, outlet oksigen, tirai/partisi, kamar mandi dan aksesibilitas. (Iam/M-3)
BPJS Kesehatan tunjuk Raffi Ahmad sebagai Duta Kehormatan untuk tingkatkan kesadaran JKN dan pola hidup sehat di kalangan generasi muda Indonesia.
BPJS Kesehatan sebut jumlah persalinan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) menunjukkan tren tinggi dalam lima tahun terakhir
Data BPJS Kesehatan 2021-2025 menunjukkan lonjakan kasus kanker payudara hingga 860 ribu kasus. Simak pentingnya deteksi dini dan layanan JKN bagi perempuan.
Hasil skrining BPJS Kesehatan menunjukkan adanya 14,4 juta peserta berisiko kanker serviks
Kegiatan BPJS Menyapa dilakukan melalui kunjungan langsung kepada peserta dan pemangku kepentingan untuk memperoleh umpan balik atas layanan JKN
Charles Honoris, mengusulkan agar pemerintah menggratiskan seluruh iuran BPJS Kesehatan
Kemenkes RI luncurkan Konsorsium 1000 HPK bersama Rabu Biru Foundation untuk mengintegrasikan intervensi kesehatan ibu dan anak demi target Indonesia Emas 2045.
KADIN, Takeda, dan Bio Farma luncurkan SIAP Lawan Dengue untuk perkuat K3 dan produktivitas perusahaan dari risiko demam berdarah di Indonesia.
YAYASAN Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menanggapi kebijakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait kewajiban pencantuman label gizi berupa label Nutri-level pada pangan siap saji.
Ada sekitar 408.661 kasus baru kanker dengan lebih dari 242.000 kematian setiap tahunnya di Indonesia.
Kemenkes meresmikan penerapan label Nutri-Level pada produk makanan dan minuman (mamin) kemasan untuk mencegah konsumsi gula, garam, lemak berlebih.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) mengatakan penyakit parkinson merupakan salah satu penyakit yang mencerminkan realitas penuaan masyarakat dan meningkatnya beban penyakit degeneratif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved