Lembaga Perempuan Dayak Nasional Gagas Penguatan Kelembagaan Masyarakat di Dalam dan di Sekitar Hutan

LEMBAGA Perempuan Dayak Nasional (LPDN) konsisten memajukan dan memberdayakan perempuan Dayak agar mandiri, produktif, dan berdaya di era modern. Komitmen ini diwujudkan dengan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III dan Lokakarya Nasional (Loknas) 2025 yang secara khusus membahas “Penguatan Kelembagaan Masyarakat di Dalam dan di Sekitar Hutan”. 

Adapun Rakernas III dan Loknas 2025 ini sekaligus merayakan HUT ke- 2 LPDN pada Jumat dan Sabtu (3 dan 4 Oktober 2025) di Auditorium Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Jakarta. 

Ketua Umum LPDN Nyelong Inga Simon, dalam sambutan pembukaan, Jumat (3/10) menjelaskan maksud dan tema rangkaian kegiatan ini adalah Penguatan Kelembagaan Masyarakat di Dalam dan di Sekitar Hutan. 

Baca juga : Respons All Eyes On Papua, DPR Minta Persoalan Alih Fungsi Lahan Libatkan Para Ketua Adat

Adapun tujuan dari seluruh agenda LPDN ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penyiapan pengembangan Sekolah Lapang untuk pemberdayaan perempuan Dayak, yang diintegrasikan dengan program Perhutanan Sosial Pemerintah. 

Menurut Nyelong Inga Simon, masyarakat adat Dayak adalah masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan, di daerah aliran sungai, yang menggantungkan hidupnya dari alam. 

"Masyarakat adat Dayak tidak bisa dipisahkan dari alam, dari hutan, dari sungai dengan memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya tetapi sekaligus menjaga dan merawatnya dengan berbagai kearifan tradisional yang dihayatinya sejak turun-temurun," tegas Nyelong.

Baca juga : Perempuan Adat Berperan Penting dalam Melestarikan Nilai-Nilai Budaya Bangsa

Kehidupan masyarakat adat Dayak yang bergantung pada alam ini, lanjutnya, belakang tergerus oleh berbagai kebijakan pemerintah pusat demi menjaga alam, lingkungan hidup sekitar, seperti larangan pola pertanian ladang berpindah, mendulang emas secara tradisional, dan pemanfaatan kayu hutan. 

"Dampaknya di lapangan menggerus sumber penghidupan masyarakat adat Dayak. Tidak heran, beberapa tahun belakangan ini, khususnya sejak 2022, berbagai media nasional dan lokal mengangkat berita miris tentang Robohnya Lumbung Pangan Dayak Kalimantan, dengan segala dampak sosial ikutannya yang memprihatinkan: stunting, gizi buruk, pernikahan dini, KDRT dan sebagainya," ungkap Nyelong.

Dengan latar belakang keprihatinan seperti itu, LPDN, di bawah naungan Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), tergerak untuk mengembangkan program nyata di lapangan guna membantu masyarakat adat Dayak, khususnya perempuan Dayak, untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan dalam berbagai aktivitas ekonomi produktif untuk mengolah lahan di sekitarnya sebagai sumber penghidupan mereka, sambil tetap merawat hutan dan alam sekitar dengan mengandalkan kearifan tradisional masyarakat adat Dayak.

"Untuk itu, LPDN sedang merancang Program Sekolah Lapang demi pemberdayaan perempuan dan anak-anak muda Dayak yang diintegrasikan dengan Program Pemerintah berupa Perhutanan Sosial," kata Nyelong. 

Melalui Sekolah Lapang, para peserta, khususnya perempuan Dayak, dilatih dan didampingi untuk pada akhirnya dapat mengolah dan memanfaatkan lahan yang dimilikinya ataupun lahan yang diperoleh melalui Program Perhutanan Sosial untuk aktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan sekaligus menjaga, merehabilitasi lahan dengan tanaman-tanaman tegakan umur panjang sebagai tanaman hutan atau perkebunan.  

“Sekolah Lapang akan mengembangkan aktivitas pemberdayaan berupa pelatihan dan pendamping oleh fasilitator; produksi berbasis teknologi tepat guna; pemasaran; sinergi antara akademisi, pengusaha, pemerintah dan komunitas; dan akses modal,” jelas Nyelong. 

Adapun rincian Rakernas dan Loknas juga diisi dengan diskusi panel bertema pemberdayaan ekonomi kreatif dan kepemimpinan perempuan dengan narasumber tokoh perempuan Dayak. Dilanjutkan pleno sinergitas  aktivitas  perempuan  Dayak  pada bidang ekonomi kreatif dan produktif.  (Z-1)