MPPDN untuk SDM Kesehatan Kemenkes Targetkan Hapus Birokrasi Rumit

KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) meluncurkan Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN), tujuan dari MPPDN yakni mengintegrasikan data perizinan tenaga kesehatan dan medis. Selain itu dengan MPPDN diharapkan dapat menghapus birokrasi yang rumit sehingga menjadi lebih cepat.

Data tenaga kesehatan dan medis yang terintegrasi antara lain Surat Tanda Registrasi (STR), Satuan Kredit Profesi (SKP), dan Surat Izin Praktik (SIP).

“Jadi izin yang pertama adalah STR dulu diberikan 5 tahun sekali, akhirnya kita bikin sekali saja seumur hidup seperti ijazah pertama kali. Jadi kita bikin STR sekali seumur hidup. Kalau nanti ada perubahan kompetensi, nah itu nanti kita catat sebagai tambahan kompetensi saja,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Jakarta, Selasa (9/9).

Baca juga : Kemenkes Kirim Tim Pantau Pengembangan Vaksin Kanker di Rusia

Budi menyebut sejak tahun lalu dan sampai sekarang sudah ada 1,8 juta data yang masuk terdiri dari dokter, perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainnya. Untuk masing-masing tenaga kesehatan harus diterbitkan STR yang juga sekarang sudah dilakukan secara digital.

Semua data-data dan proses perizinan ini, sekarang didigitalisasi dan prosesnya diotomatisasi.

“Karena dengan adanya digitalisasi ini, datanya terintegrasi jadi satu, tidak ada duplikasi data. Dengan adanya otomatisasi, ini prosesnya semua cepat, transparan, bisa di audit, traceable. Dan tidak perlu ada uang-uang tidak resmi. Itu mungkin juga yang bikin ini bisa cepat,” ujarnya.

Baca juga : Istana Pastikan Tunjangan Khusus Dokter Segera Direalisasikan

Dengan adanya otomatisasi ini, sistem verifikasinya digital, cukup dengan memasukkan NIK otomatis terverifikasi.

“Kalau dulu kan harus kasih fotocopy KTP. Kita sudah ada databasenya, jadi langsung saja diverifikasi oleh sistem. Butuh misalnya Satuan Kredit Profesi (SKP) sudah cukup apa nggak, langsung diverifikasi oleh sistem. Tempat preteknya dimana, nanti sistem yang verifikasi,”ungkapnya.

Dengan demikian MPPDN mengurangi intervensi-intervensi manual yang membuat bisa terhambat, tidak transparan prosesnya, dan kadang-kadang juga membuka peluang untuk tata kelola yang tidak baik.

“Dengan adanya digitalisasi dan otomatisasi, ini harusnya tata kelolanya menjadi baik,” pungkasnya. (H-3)