Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Koordinator Front Pemuda Indonesia Raya (FPIR), Fauzan Ohorella mengapresiasi sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian. Fauzan menilai keputusan tersebut merupakan langkah visioner dalam menjaga marwah dan profesionalisme kepolisian dari intervensi politik.
Fauzan menegaskan bahwa posisi Polri yang berada langsung di bawah otoritas Presiden adalah mandat konstitusi yang harus dipertahankan demi menjamin netralitas institusi.
“Sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sangat tepat dan visioner. Polri di bawah Presiden adalah penegasan bahwa institusi kepolisian harus berdiri netral, profesional, dan tidak terjebak dalam tarik-menarik kepentingan politik birokrasi,” ujar Fauzan melalui keterangan tertulisnya, Senin (26/1/2026).
Menurut Fauzan, wacana pembentukan kementerian khusus yang membawahi kepolisian justru berisiko menambah kerumitan birokrasi. Selain itu, langkah tersebut dikhawatirkan akan membuka celah bagi kepentingan politik tertentu untuk masuk ke dalam struktur penegakan hukum.
Ia menambahkan, saat ini Polri sedang berada dalam jalur yang benar melalui program transformasi "Presisi" yang mengedepankan transparansi dan pelayanan publik.
“Keputusan menolak wacana kementerian polisi adalah langkah strategis untuk menjaga independensi Polri. Fokus utama saat ini seharusnya adalah penguatan budaya organisasi dan kualitas SDM demi pelayanan hukum yang adil,” kata Fauzan.
Lebih lanjut, Fauzan memandang konsistensi Kapolri sebagai bentuk keberpihakan pada kepentingan rakyat dan semangat reformasi sektor keamanan. Fauzan mengajak seluruh elemen bangsa untuk mendukung sikap Kapolri guna memastikan Polri tetap menjadi institusi yang modern dan dipercaya publik.
“Ini adalah sinyal kuat bahwa Polri ingin konsisten di jalur reformasi. Kami mendorong agar sikap ini didukung luas, agar Polri benar-benar menjadi institusi yang bebas dari kepentingan elite atau wacana politik sesaat,” pungkasnya.
PELAKSANA Tugas (Plt) Kalemdiklat Polri, Irjen Andi Rian, membeberkan sejumlah hambatan krusial dalam upaya memutus siklus kekerasan di lingkungan pendidikan kepolisian, khususnya Akpol.
Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak menggunakan hukum sebagai alat untuk menyerang lawan politik.
Mayoritas publik atau sekitar 67 persen percaya bahwa penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi mengurangi independensi kepolisian.
kasus yang menimpa Hogi Minaya di Sleman, Yogyakarta serta arogansi terhadap penjual es gabus menunjukkan polisi tidak lagi menghayati perannya sebagai pelayan masyarakat.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Dudung juga membuka kemungkinan melakukan inspeksi mendadak (sidak) jika ditemukan program yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.
GUBERNUR Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi atau biasa disapa KDM mengatakan jajarannya sudah menerapkan work from home atau WFH
Presiden Prabowo Subianto disebut akan mengambil langkah tegas untuk membersihkan birokrasi dan sektor swasta dari oknum-oknum bermasalah yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi.
Pengalaman para relawan di lapangan kebencanaan menunjukkan bahwa penanganan bencana banjir Sumatra kali ini kembali memperlihatkan satu masalah mendasar.
Di tengah turbulensi sosial, geopolitik, dan perkembangan teknologi, institusi publik perlu memperbarui pendekatan tata kelola.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved