Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menanggapi terkait dengan rilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait skor indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) pendidikan tahun 2024 turun menjadi 69,5%, khususnya terkait dengan kebiasaan mencontek atau melakukan kecurangan dari para siswa yang masih tinggi.
Menurutnya, banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Jika dilihat secara akademik, kecenderungan menyontek itu berkaitan dengan bentuk atau model soal yang masih menekankan pada hafalan.
“Selain itu memang ada faktor yang berasal dari rasa tidak percaya diri murid dalam penguasaan materi itu. Kemudian juga ada hal yang berkaitan dengan orientasi pendidikan kita ini yang masih kuantitatif. Jadi keberhasilan itu diukur dari berapa nilainya, berapa rankingnya dan sebagainya yang kadang-kadang itu menjadi salah satu dari beberapa sebab kenapa menyontek itu masih cukup tinggi angkanya sesuai dengan survei yang dilakukan oleh KPK,” ungkapnya di Kantor PPSDM Kemendikdasmen, Ciputat, Depok, Selasa (29/4).
Untuk itu, ke depan Kemendikdasmen berusaha untuk menjadikan survei KPK ini sebagai landasan dalam memperbaiki sistem pembelajaran, salah satunya dengan pembelajaran mendalam atau deep learning.
“Karena dengan pembelajaran mendalam itu nanti soal-soal itu tidak berupa pertanyaan-pertanyaan yang kuantitatif yang mengandalkan pembelajaran yang mengandalkan hafalan tapi kepada berpikir tinggi dan analisis yang itu semuanya tidak mungkin mereka menyontek karena semua berasal dari pemikiran-pemikiran dan juga gagasan yang memang menjadi ukuran kemampuan mereka,” tegas Abdul Mu’ti.
Kemudian, Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa Kemendikdasmen juga berusaha untuk memperbaiki pendekatan dalam pembelajaran yang lebih berorientasi pada kualitatif.
Dia pun meminta seluruh pihak untuk tidak saling menyalahkan mengenai hasil survei ini dan lebih memikirkan tentang apa yang harus dilakukan ke depannya.
“Kita tidak perlu saling menuding, saling menyalahkan ini adalah data yang penting untuk menjadi dasar kita mengambil kebijakan untuk baik lagi di masa-masa akan datang,” pungkasnya. (H-2)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Polisi masih mendalami kasus dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer-Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK-SNBT) di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.
Pengaduan SPMB melalui Unit Layanan Terpadu (ULT) Kemendikdasmen dengan nomor pusat panggilan: 177, e-mail: pengaduan@kemendikdasmen.go.id. WA : +62 812-1804-0427
Bawaslu mengeluarkan rekomendasi untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang berdasarkan hasil pemeriksaan, analisa dan penelitian di TPS 09 Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua
Saat berita ini diturunkan, dua oknum anggota KPPS tersebut sudah dimintai keterangan oleh Bawaslu setempat.
Anggota Panitia Seleksi (Pansel) calon anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Edi Saputra Hasibuan mengatakan bahwa pihaknya mempersilahkan bila ada yang ingin mengajukan gugatan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved