Haji Tahun Depan Harus Jadi Momen Pembuktian Pemerintah dan DPR Berpihak pada Jemaah

PENGAMAT Haji dan Umroh dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Dadi Darmadi mengatakan bahwa persiapan haji tahun ini merupakan isu yang krusial, apalagi mengingat berbagai tantangan teknis dan kebijakan yang dihadapi selama beberapa tahun terakhir.  

Baca juga : Menag: Biaya Haji Rp105 Juta Masih Usulan Awal, Tunggu Hasil Panja

DPR RI dan pemerintah sendiri berencana untuk membahas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) pada 30 Desember 2025. Dadi mengatakan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. 

“Pertama soal transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah perlu secara tegas membuka rincian komponen biaya haji kepada publik. Selama ini, keterbukaan terkait bagaimana biaya tersebut dihitung belum sepenuhnya memuaskan. Misalnya, apa yang menjadi dasar kenaikan atau penurunan biaya, serta bagaimana penggunaan dana haji yang dikelola,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Jumat (27/12). 

Lebih lanjut, hal lain yang perlu diperhatikan adalah terkait efisiensi dan keadilan, di mana pemerintah sering mengklaim soal efisiensi, tetapi apakah itu tercermin dalam pelayanan di lapangan. Banyak laporan jemaah terkait akomodasi yang tidak sesuai standar atau transportasi yang tidak memadai, yang menunjukkan masih adanya ruang cukup besar untuk perbaikan ke depannya.

Baca juga : Kemenag Luruskan Kesalahan Informasi Pelunasan Biaya Haji

“Selanjutnya, DPR sejauh ini cukup kritis, dan tahun ini kita harapkan bisa lebih kritis dalam memastikan bahwa setiap komponen BPIH dan Bipih mencerminkan kepentingan jemaah, bukan sekadar memenuhi target finansial pemerintah atau pihak lain,” ujar Dadi. 

Selain itu mengenai biaya haji, dia menegaskan bahwa hal ini tidak semata-mata soal apakah biaya haji harus naik atau tidak, tetapi soal bagaimana pemerintah memastikan efisiensi sekaligus perlindungan terhadap jemaah, terutama mereka yang berlatar belakang kelompok masyarakat menengah ke bawah. 

“Kalau kenaikan biaya tidak bisa dihindari karena inflasi atau kebijakan pemerintah Arab Saudi, ini harus dijelaskan dengan rinci kepada publik. Pemerintah juga perlu menegaskan komitmen untuk meminimalkan dampaknya terhadap calon jemaah, misalnya dengan subsidi yang lebih jelas dan berkeadilan,” tegasnya. 

Baca juga : Biaya Haji Jadi Rp49,8 Juta, Ini Skemanya

Hal lain yang tak kalah penting, ujar Dadi, adalah memastikan bahwa layanan haji yang diberikan sebanding dengan biaya yang dibayarkan. Jangan sampai kita hanya fokus pada angka tanpa memperhatikan pengalaman dan kebutuhan jemaah selama di Tanah Suci.  

“Saya rasa ini momen penting bagi pemerintah dan DPR untuk membuktikan keberpihakan mereka kepada jemaah, bukan hanya pada aspek finansial, tetapi juga pada kualitas pelayanan,” tandasnya.

Dihubungi secara terpisah, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang telah memastikan bahwa rapat kerja antara DPR dan pemerintah mengenai pelaksanaan haji tahun depan akan segera dilaksanakan. Dia juga telah memastikan keputusan mengenai BPIH dan Bipih ditargetkan akan berlangsung awal tahun 2025. 

“Nanti tanggal 30 Desember (raker dengan Kemenag). (Penentuan BPIH dan Bipih) awal pertengahan Januari,” ujar Marwan. (Des/M-3)