Kelas Menengah Menyusut, Pemerintah Yakin Indonesia tak Jatuh pada Chilean Paradox

JUMLAH dan persentase penduduk kelas menengah di Indonesia mulai menurun sejak pandemi (2021) dan pascapandemi (2022-2024). Sebaliknya, jumlah dan persentase penduduk menuju kelas menengah meningkat.

Jumlah penduduk kelas menengah + menuju kelas menengah pada 2024 sebanyak 185,35 juta orang (66,35%), lebih sedikit dari tahun 2019 sebanyak 186,18 juta orang (69,64%).

Dengan indikator makro ekonomi yang baik, pemerintah berupaya agar Indonesia tidak jatuh pada fenomena Chilean Paradox (Paradoks Cile). Fenomena ekonomi itu terjadi ketika sebuah negara mencatat pertumbuhan ekonomi tinggi, stabilitas makro, dan penurunan kemiskinan. Namun secara bersamaan ia mengalami ketimpangan sosial yang tajam dan kerusuhan sosial yang dimotori ketidakpuasan kelas menengah.

Baca juga : KTT ASEAN Digelar Besok, Menlu RI: Bahas Krisis Myanmar

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso meyakini Chilean Paradox tidak akan terjadi di Indonesia. "Dengan situasi fundamental makro kita yang kuat, kita menjaga jangan sampai terjadi seperti di Chile waktu itu, yang namanya Chilean Paradox. Kita yakin Chilean Paradox tidak akan terjadi di Indonesia," ujar Susiwijono dalam acara IDE Katadata Future Forum, Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Rabu (15/4).

"Waktu itu mereka di satu sisi ekonominya tinggi naik, kemudian growth-nya tinggi, kemiskinan turun, pengangguran turun, angka ekonominya bagus semuanya. Tapi saat itu kelas menengahnya merasa mereka tidak mendapatkan perhatian pemerintah. Yang dibantu hanya di kelas miskin, dengan bantuan sosial, dan sebagainya. Akhirnya terjadi potensi kerusuhan sosial," jelasnya.

Di Indonesia, katanya, dari sekian banyak program pemerintah, baik itu stimulus, program prioritas, insentif fiskal, share yang paling besar juga adalah kelas menengah.

Baca juga : Tim DKI Dominasi Seleksi Timnas Kickboxing SEA Games 2021

"Di desil 4 sampai 7, program-program pemerintah mulai yang paling besar misalkan alokasi terkait sektor perumahan, PPN DTP (ditanggung pemerintah), itu kan yang dapat kelas menengah. Sektor otomotif, kemudian berbagai skema mulai program magang, itu kelas menengah semuanya yang menikmati," ungkap Susi.

"Dari dasar itulah saya sangat yakin seperti yang di Chile tidak akan terjadi di Indonesia. Karena memang kita sudah mengantisipasi dari awal, ini tulang punggung ekonomi sehingga program juga harus ada keberpihakan ke sana," imbuhnya.

Bukan hanya keberpihakan, katanya, negara memang sangat membutuhkan kelas menengah karena dorongan ke ekonominya akan tinggi sekali. Susi mengutip hasil surveinya Katadata bahwa kontribusi kelas menengah terhadap perekonomian RI bisa mencapai 80%.

"PDB (produk domestik bruto) kita 54% dari spending konsumsi rumah tangga, belanja. Di situlah peran kelas menengah sangat besar," ungkapnya.

Pemerintah mengakui bahwa kelas menengah juga menghadapi berbagai tantangan di dalam pekerjaan seperti disrupsi teknologi dan sebagainya. Susi menyebut kelas menengah mulai shifting dari pekerjaan formal ke informal dan secara sektoral mulai ke sektor jasa.

"Sebenarnya kalau angka-angka lapangan kerja untuk kelas menengah, berbagai lapangan kerja yang ditawarkan oleh perkembangan ekonomi kita, kelas menengah potensinya sangat besar. Angka-angka pengangguran, TPT (tingkat pengangguran terbuka) kan trennya terus turun," tuturnya.

Di luar itu, lemerintah mendorong sektor-sektor lain seperti ekonomi digital, hilirisasi, dan sebagainya sembari tetap menjaga sektor-sektor industri padat karya.

"Berbagai skema insentif, ada yang khusus untuk industri padat karya, tekstil, alas kaki, furniture, dan sebagainya. Dari pemerintah perlakuan perpajakannya ada insentif, kemudian ekspornya kita dorong. Artinya dari sisi itu pemerintah sadar betul bahwa masalah lapangan pekerjaan untuk kelas menengah itu menjadi penting," pungkasnya. (Ifa/P-3)