Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAN Agama akan membagikan kartu pintar (smart card) di Indonesia kepada jemaah haji. Smart card ini merupakan alat yang digunakan Pemerintah Arab Saudi untuk menjaga validitas data jemaah haji dari berbagai negara di dunia.
Smart card ini nantinya akan dibagikan di sejumlah embarkasi di Tanah Air. Sisanya, jemaah haji akan menerima smart card setibanya di Arab Saudi.
"10 ribu dibagikan di tanah air, di beberapa embarkasi yang terdekat, sisanya dibagikan di sini (Arab Saudi)," kata Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah, Kementerian Agama, Hilman Latief di Kantor Urusan Haji Madinah, Arab Saudi, Jumat (10/5).
Baca juga : Menag Yaqut: Masa Tinggal Jemaah Haji akan Dipersingkat
Hilman mengatakan pembagian smart card di Arab Saudi akan dilakukan di tiap kloter dan sektor. "Jadi nanti sudah dibagi per kloter, per sektor, lebih mudah. Dan tidak hilang di tanah air, yang bahaya kan," kata Ilman.
Hilman menjelaskan smart card ini merupakan inovasi yang dikeluarkan Kerajaan Saudi di tahun 2024. Namun wacana penggunaan smart card ini sudah ada sejak tahun sebelumnya.
"Jadi ini wacana tahun lalu yang diterapkan untuk tahun ini, di mana semua jemaah haji dengan QR Code yang terdapat di dalam smartcard akan sekali tembak QR Code-nya itu langsung terdeteksi pada data jamaah itu," kata Hilman.
Alasan lain pembagian smart card dilakukan di Arab Saudi karena penggunanya akan lebih banyak ketika jemaah haji memasuki puncak haji. Sehingga, untuk mengantisipasi kehilangan, smart card dibagikan saat jemaah sudah di Mekkah.
"Penggunanya untuk masuk masyair, di Arofah, Muzdalifah Mina itu harus ada kartu tersebut," kata Hilman. (Hde/P-5)
Beragama yang berkualitas adalah ketika kita bisa berdampak serta turut berkontribusi pada sebuah transformasi sosial.
MUNGKIN ada di antara kita bertanya apakah penyelenggaraan haji 1445 H/2024 M yang baru usai sukses atau tidak? Apa ukurannya?
Kasubdit Kepustakaan Islam Kemenag, Nur Rahmawati, menekankan peran strategis perpustakaan masjid dalam menyebarkan informasi dan edukasi terkait kebencanaan.
Setiap sen rupiah yang dikeluarkan oleh BPKH atas permintaan Kementerian Agama guna penyelenggaraan haji wajib atas persetujuan DPR RI dalam kapasitasnya sebagai pengawas eksternal.
Dalam menyalurkan santunan, Kemenag RI melibatkan Kanwil Kemenag se-Indonesia, BAZNAS, LAZ, BSI, serta beberapa bank syariah.
Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi potensi konflik yang mungkin terjadi pada saat Pilkada Serentak 2024.
PEMBENTUKAN Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024 membuka kembali wacana pembentukan kementerian haji.
Ke depan, harus terus dilakukan terobosan-terobosan yang mampu mengatasi persoalan yang masih ditemukan di lapangan.
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta. Pertemuan itu dilakukan di tengah isu pengawasan haji oleh Pansus Angket Haji DPR RI.
Kementerian Agama mengungkapkan penurunan angka perceraian di Indonesia pada 2023 tidak lepas dari peran fasilitator bimbingan perkawinan (bimwin).
Semangat hijriah harus diisi dengan multi kesalehan individual secara vertikal kepada Allah dan kesalehan secara horizontal kepada sesama manusia
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved