Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengatakan bahwa sampai saat ini ada 774 ribu guru PPPK yang mendapatkan penempatan.
"Sampai saat ini sebanyak 774 ribu (guru) sudah penempatan (PPPK). Masih terdapat 419 ribu kuota formasi (PPPK) di 2024," ungkap Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbud-Ristek, Temu Ismail kepada Media Indonesia, Sabtu (17/2).
Lebih lanjut, Temu Ismail menambahkan bahwa sampai dengan 31 Januari 2024 Kemendikbud-Ristek mendapatkan data bahwa sebanyak 460 instansi daerah dengan total formasi guru yang diusulkan sebanyak 170.649. "Ini terdiri dari 150.031 formasi PPPK dan 20.618 formasi CPNS. Sementara itu, 86 instansi daerah tidak mengusulkan formasi guru," tegasnya.
Baca juga : Nadiem Optimis Capai Target Pengangkatan Satu Juta Guru ASN PPPK
Secara terpisah, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menekankan bahwa para guru honorer harus diberikan kepastian soal pemenuhan hak, termasuk status dan kesejahteraan. "Janganlah mereka terkatung-katung dalam janji-janji yang tidak jelas muaranya," ujar Ubaid.
Data guru honorer yang mendapat penempatan PPPK juga harus jelas. Pasalnya, data ini dikatakan masih simpang siur dan memiliki banyak versi.
"Untuk itu perlu transparansi data. Kemendikbud belakangan ini banyak bikin aplikasi, tetapi minim transparansi. Soal data guru honorer, hasil asesmen nasional dan data KIP masih susah diakses," pungkasnya. (Z-2)
WALI Kota Bandung Muhammad Farhan meminta maaf terkait keterlambatan pencairan honorarium bagi tenaga honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) paruh waktu.
Bupati Bangka Feri Insani, meminta ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar tetap tenang dan mempercayakan kepada pemerintah daerah.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Dalam kurun waktu tersebut, imbuhnya, pemda terlihat masih gencar melakukan penambahan pegawai, baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Beban belanja pegawai pada APBD yang bertambah besar itu, lanjutnya, semakin menekan keuangan daerah pada 2025 dan 2026.
UU ASN terkait pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai menimbulkan ketidakpastian status kerja.
JPU menolak pledoi Sri Wahyuningsih dan Mulyatsyah dalam kasus korupsi Chromebook Kemendikbud. Sidang duplik dijadwalkan 27 April 2026.
Gogot menyebut harga satuan perangkat yang dibeli pemerintah sebesar Rp5,2 juta tanpa paket Chrome Device Management (CDM ).
Saksi Sutanto ungkap peran dominan Jurist Tan dalam sidang korupsi pengadaan laptop Kemendikbudristek yang menyeret nama Nadiem Makarim.
Dalam persidangan, terlihat juga istri Nadiem, Franka Franklin, serta ibunda Nadiem, Atika Algadrie, yang sudah hadir dan menyambut Nadiem sejak masuk ke ruang sidang.
KEMAMPUAN membaca bukan bawaan lahir. Otak manusia tidak dirancang untuk itu. Itu ialah penemuan budaya yang baru
Penulisan sejarah pun perlu melakukan analisis dan ditulis dengan kritis dan pemikiran yang terbuka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved