Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAN Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengatakan bahwa sampai saat ini ada 774 ribu guru PPPK yang mendapatkan penempatan.
"Sampai saat ini sebanyak 774 ribu (guru) sudah penempatan (PPPK). Masih terdapat 419 ribu kuota formasi (PPPK) di 2024," ungkap Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbud-Ristek, Temu Ismail kepada Media Indonesia, Sabtu (17/2).
Lebih lanjut, Temu Ismail menambahkan bahwa sampai dengan 31 Januari 2024 Kemendikbud-Ristek mendapatkan data bahwa sebanyak 460 instansi daerah dengan total formasi guru yang diusulkan sebanyak 170.649. "Ini terdiri dari 150.031 formasi PPPK dan 20.618 formasi CPNS. Sementara itu, 86 instansi daerah tidak mengusulkan formasi guru," tegasnya.
Baca juga : Nadiem Optimis Capai Target Pengangkatan Satu Juta Guru ASN PPPK
Secara terpisah, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menekankan bahwa para guru honorer harus diberikan kepastian soal pemenuhan hak, termasuk status dan kesejahteraan. "Janganlah mereka terkatung-katung dalam janji-janji yang tidak jelas muaranya," ujar Ubaid.
Data guru honorer yang mendapat penempatan PPPK juga harus jelas. Pasalnya, data ini dikatakan masih simpang siur dan memiliki banyak versi.
"Untuk itu perlu transparansi data. Kemendikbud belakangan ini banyak bikin aplikasi, tetapi minim transparansi. Soal data guru honorer, hasil asesmen nasional dan data KIP masih susah diakses," pungkasnya. (Z-2)
PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta belum mendapatkan gaji sejak dilantik pada awal Juni yang lalu.
MenPAN RB menyebut status kepegawaian di Indonesia hanya dua yaitu PNS dan PPPK. Jika bukan PNS atau PPPK alias honorer otomatis diberhentikan.
PERSOALAN isu cleansing guru honorer atau pemberhentian 107 orang guru honorer di sekolah negeri di Jakarta baru-baru ini sangat mengagetkan.
DINAS Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta menyalahkan kepala sekolah karena merekrut guru honorer secara maladministrasi. Pengangkatan guru honorer dilakukan tanpa sepengetahuan Disdik.
Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri mengatakan praktik kebijakan cleansing guru honorer tidak sesuai amanat UU Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005.
Seharusnya guru honorer yang sudah mengajar cukup lama harus dihargai, dihormati dan diperjuangkan untuk menjadi guru P3K, bukan justru dipecat.
Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengatakan ada sebanyak 260 orang calon peserta digugurkan pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024, tingkat SMA
Tahun 2023 menjadi titik puncak kebangkitan perfilman Indonesia. Hal ini ditandai dengan 50 judul film Indonesia yang berhasil melenggang ke 24 festival film internasional.
Alokasi anggaran KIP Kuliah tahun depan mengalami peningkatan dari sebelumnya Rp13,99 triliun untuk 985.577 penerima pada 2024 menjadi Rp14,69 triliun di 2025.
Cak Imin : Pemerintah dapat dikatakan hebat jika mampu menyediakan pendidikan murah. Hal itu merespons kenaikan uang kuliah tunggal (UKT).
Nadiem Makarim yakin program Merdeka Belajar mampu memberikan dampak positif pada dunia pendidikan
Nah, berapa besar perubahan jumlah soal dan waktu pengerjaan UTBK SNBT 2024? Simak perubahannya secara detal di bawah ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved