Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Agama Yaqut Cholil Qoumas meminta forum Mudzakarah Perhajian Indonesia 2023 yang melibatkan praktisi perhajian, alim ulama, ahli kesehatan, serta pembimbing manasik haji dapat merumuskan secara tuntas terkait dengan syarat istitha'ah kesehatan haji.
"Istitha'ah kesehatan ini penting, karena menyangkut kemaslahatan orang banyak. Saya ingin di Mudzakarah ini, syarat tentang istitha'ah ini dibahas tuntas," ungkapnya saat membuka Mudzakarah Perhajian Indonesia 2023 di Yogyakarta, dilansir dari keterangan resmi, Selasa (24/10).
Yaqut mengingatkan, untuk memutuskan istitha'ah ini harus berpegang pada fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Baca juga: Kemenag: Istitha’ah Akan Jadi Syarat Pelunasan Haji Tahun Ini
"Dan terpenting juga, harus melihat prinsip keadilan. Selanjutnya setelah diputuskan bagaimana syarat istitha'ah kesehatan, harus ada keberanian untuk mengumumkan itu kepada publik," kata Yaqut.
Sebelumnya, Yaqut telah mengusulkan agar istitha'ah kesehatan menjadi syarat pelunasan biaya jemaah haji. "Selama ini kita terbalik. Biasanya jemaah melunasi dulu, baru diperiksa kesehatannya. Akhirnya pihak Kemenkes juga tidak sampai hati mencoret jemaah yang padahal tidak memenuhi syarat kesehatan," tuturnya.
Baca juga: Indonesia Dapat Tambahan Kuota Haji Sebanyak 20 Ribu Jemaah
Di tempat yang sama, Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi yang juga hadir dalam Mudzakarah menyatakan persetujuannya atas usul Menag Yaqut.
"Komisi VIII mendukung ide Gus Men (Menag Yaqut) yang ingin mendahulukan istitha'ah kesehatan sebelum melakukan pelunasan biaya haji," kata Ashabul Kahfi.
Ia pun menyoroti pentingnya kelengkapan prasarana serta tenaga kesehatan yang mumpuni untuk menentukan istitha'ah. "Saya harap itu dapat dibahas dalam mudzakarah ini," tutur Ashabul Kahfi.
Persetujuan ini menurutnya bukan tanpa alasan. Pasalnya, ia menyaksikan sendiri bagaimana banyak jemaah haji lansia kepayahan di tanah suci karena tidak memenuhi istitha'ah haji.
"Saya sempat menemukan ada 18 jemaah haji lansia dirawat di Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI). Mereka berusia sekitar 70-80 tahun. Secara fisik mungkin mereka sehat, tapi ternyata secara mental mereka tidak memenuhi syarat istitha'ah karena demensia. Kita berharap tahun depan hal semacam ini tidak terjadi lagi," imbuhnya.
Sementara itu, Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief menyampaikan Mudzakarah Perhajian Indonesia 2023 akan berlangsung selama tiga hari mulai 23 sampai 25 Oktober 2023. "Di sini juga hadir Kabid PHU dan Kakanwil dari seluruh provinsi," tutur Hilman.
"Secara khusus, mudzakarah kali ini mengangkat tema tentang Penguatan Istitha'ah Kesehatan Haji. Pembahasan istitha'ah akan dilakukan secara komprehensif melalui mudzakarah ini, mulai dari aspek kesehatan hingga fiqhiyah," tandasnya.
(Z-9)
MENTERI Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Minggu (21/7) pagi, menyambut kedatangan jemaah haji kelompok terbang (kloter) 63 Embarkasi Jakarta (JKG 63) di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta.
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta. Pertemuan itu dilakukan di tengah isu pengawasan haji oleh Pansus Angket Haji DPR RI.
MENTERI Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan tidak ambil pusing dengan langkah DPR RI yang baru saja membentuk panitia khusus (Pansus) angket pengawasan haji
MENTERI Agama Yaqut Cholil Qoumas belum bisa menyampaikan terkait evaluasi Haji 2024. Alasannya, operasional haji masih berlangsung sampai 23 Juli 2024.
MENTERI Agama RI Yaqut Cholil Qoumas mengatakan akan mengikuti kesepakatan DPR yang menyetujui diadakannya panitia khusus (pansus) haji.
WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Muhaimin Iskandar (Gus Imin) menyebut pihaknya akan memanggil Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terkait evaluasi Haji 2024.
Munas VI AMPHURI juga telah menetapkan tim formatur berjumlah lima orang yang bertugas menyusun kepengurusan DPP AMPHURI masa bakti 1446-1450H.
Asphirasi berupaya melakukan penguatan sektor hulu industri haji dan umraH
Setiap sen rupiah yang dikeluarkan oleh BPKH atas permintaan Kementerian Agama guna penyelenggaraan haji wajib atas persetujuan DPR RI dalam kapasitasnya sebagai pengawas eksternal.
BPKH Limited selaku anak usaha Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menandatangani kontrak pengelolaan dua hotel di Arab Saudi.
Pameran Travel Haji dan Umrah Kembali digelar di berbagai Kota di Indonesia, termasuk di Jakarta
Acara yang dikemas dalam International Islamic Expo 2024 menjadi sebuah forum pertukaran ide baru antara para praktisi pariwisata muslim,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved