Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SURAT edaran dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi tentang rencana perubahan pola pelayanan haji musim 1445 H/2024 M menyatakan bahwa pelayanan haji akan terpusat pada syarikah yang sudah mendapatkan izin dari Pemerintah Arab Saudi.
Dalam meresponsnya, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) bakal mencari syarikah yang dinilai bisa menjamin keselamatan dan memberikan pelayanan haji optimal pada jemaah Indonesia.
Hal itu disampaikan Ketua Umum DPP Amphuri, Firman M Nur dalam beauty contest atau praktik pemilihan mitra penyelenggaraan ibadah haji 1445 H/2024 M di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Kamis (12/10).
Baca juga : Keputusan Kuota Haji 2024 Indonesia Diperkirakan Terbit Pekan Depan
Salah satu perubuahan yang mencolok antara lain percepatan proses pengeluaran visa haji yang harus selesai pada 20 Syawal atau 29 April 2023.
"Pengeluaran visa ini hampir lebih cepat sekitar 1 setengah bulan dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian proses administrasi dari penyelesaian kontrak-kontrak harus jelas dan sudah selesai dari jauh dari tanggal penyelenggaraan," kata Firman.
Baca juga : Haji 2024, Istithaah dari Aspek Kesehatan Harus Jadi Perhatian Serius
Amphuri mengundang syarikah dari Arab Saudi yang sudah mendapatkan izin dari Pemerintah Arab Saudi salah satunya yakni syarikah Mashariq (Motawif Pilgrims for Southeast Asian Countries Co) yang merupakan syarikah penyelenggara haji nomor 1 di Arab Saudi.
"Paparannya banyak dan bagus sekali, banyak informasi baru salah satunya pola pelayanan yang akan disentralisasikan kepada syarikah dan kami berharap siapapun syarikah yang akan bekerja sama dengan Amphuri termasuk Mashariq agar bisa membangun pelayanan agar lebih baik ke depan," ujar dia.
Syarikah Mashariq telah bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk mengirim jemaahnya dan ini juga yang bekerja sama dengan Amphuri. Karena sudah bekerja sama cukup lama sehingga pelayanan diharapakan bisa lebih detil dan lebih baik lagi.
Selain itu ia meminta kepada penyelenggara ibadah haji agar memanfaatkan kuota petugas haji untuk memaksimalkan pelayanan haji agar lebih optimal.
"Pada haji 1445 H/2024 M mari kita maksimalkan kuota petugas dan pembimbing ibadah agar pelayanan ibadah lebih optimal. Tahun kemarin menjadi hampir 100 persen kuota bisa dimanfaatkan," jelasnya.
Di kesempatan yang sama CEO Mashariq, M Amin Inderagiri menjelaskan bahwa Mashariq merupakan muassasah atau yayasan yang dulu hanya dikhususkan jemaah haji ASEAN, kini semua negara bisa.
Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan regulasi baru bahwa satu syarikah hanya bisa melayani 100 ribu jemaah haji saja.
"Regulasi saat ini dari Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi ditentukannya setiap satu syarikah melayani 100 ribu jemaah haji saja," ujar dia.
"Namun kami memiliki 3 anak perusahaan yang memiliki izin dari Pemerintah Arab Saudi untuk pelayanan haji 2024. Sehingga Mashariq bisa melayani 300 ribu jemaah haji. Ke depannya kami saling merangkul terkait masalah ini dengan ajaran kerja sama ini dapat atasi bersama," tandasnya. (Z-4)
Beragama yang berkualitas adalah ketika kita bisa berdampak serta turut berkontribusi pada sebuah transformasi sosial.
MUNGKIN ada di antara kita bertanya apakah penyelenggaraan haji 1445 H/2024 M yang baru usai sukses atau tidak? Apa ukurannya?
Kasubdit Kepustakaan Islam Kemenag, Nur Rahmawati, menekankan peran strategis perpustakaan masjid dalam menyebarkan informasi dan edukasi terkait kebencanaan.
Setiap sen rupiah yang dikeluarkan oleh BPKH atas permintaan Kementerian Agama guna penyelenggaraan haji wajib atas persetujuan DPR RI dalam kapasitasnya sebagai pengawas eksternal.
Dalam menyalurkan santunan, Kemenag RI melibatkan Kanwil Kemenag se-Indonesia, BAZNAS, LAZ, BSI, serta beberapa bank syariah.
PEMBENTUKAN Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024 membuka kembali wacana pembentukan kementerian haji.
Ke depan, harus terus dilakukan terobosan-terobosan yang mampu mengatasi persoalan yang masih ditemukan di lapangan.
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta. Pertemuan itu dilakukan di tengah isu pengawasan haji oleh Pansus Angket Haji DPR RI.
Umrah backpacker dinilai terlalu berisiko, WNI yang melakukannya dikhawatirkan tidak terdata dan tidak mendapat perlindungan maksimal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved