Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk menuntaskan tuberkulosis (TBC) saat berbicara mengenai eliminasi Tuberkulosis (TBC) di Indonesia dalam Pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) High Level Meeting on Fights against Tuberculosis (HLMTB) di New York, Amerika Serikat (AS) Jumat (22/9) lalu.
UN High Level Meeting on Fight against Tuberculosis (HLMTB) adalah proses yang berlangsung setiap lima tahun untuk memantau pencapaian target global dalam upaya eliminasi tuberkulosis di tingkat global dan nasional.
UN HLMTB pada tahun ini juga akan menghasilkan Political Declaration HLMTB 2023 sebagai outcome dan komitmen dalam lima tahun mendatang.
Baca juga: Upaya Bebas TB di Tanah Air Harus Jadi Kepedulian Bersama
“Dalam forum ini kami menyampaikan bahwa negara Indonesia berkomitmen kuat dalam mengeliminasi tuberkulosis pada tahun 2030, mengingat saat ini Indonesia menduduki peringkat kedua dunia dalam hal kasus penyakit tuberkulosis setelah India," ungkap Melkiades yang menjadi salah satu anggota Delegasi RI saat berbicara di forum tersebut.
"Untuk mempercepat tujuan ini, Indonesia telah merevisi Strategi Nasional TBC untuk 2020-2024 dan rencana interim untuk 2025-2026,” ujar Melkiades.
Lebih lanjut, Melkiades sampaikan tegaskan bahwa kolaborasi dan sinergitas sangat diperlukan untuk upaya eliminasi TB.
“Peran antara pemerintah pusat dan daerah yang sudah dituangkan di dalam beberapa regulasi harus diimplementasikan dan dikoordinasikan secara efisien. Pelibatan berbagai pemangku kepentingan juga sangat krusial,” ungkapnya.
Baca juga: Hapus Stigma dan Diskriminasi Terhadap Penderita Tuberkulosis
“Kami juga berkomitmen untuk mendukung penuh pendanaan program TB dan penyesuaian kebijakan terutama untuk mendesentralisasi layanan sampai ke tingkat faskes primer, serta memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi pasien TBC,” ujar Politisi Partai Golkar ini.
Melkiades tekankan bahwa berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan sangat esensial untuk memajukan upaya diagnostik, obat, dan vaksin TB.
Perlu Pembiayaan Inovatif
“Semua inisiatif ini tentu memerlukan mekanisme pembiayaan inovatif untuk memastikan sustainabilitas atau keberlanjutan program TB di Indonesia,” ujarnya.
Mengutip dalam keterangan Menteri Kesehatan (Menkes) RI bahwa Keseriusan Indonesia untuk akhiri TBC dilakukan mulai dari menciptakan gerakan di level akar rumput hingga kerjasama di level Internasional.
Baca juga: FKKMK UGM Terima Hibah Alat Deteksi TB Berbasis AI
Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden tentang pengendalian TBC pada tahun 2021, yang merupakan komitmen politik tertinggi untuk mengakhiri TBC. Dan melakukan koordinasi dan sinkronisasi antar 15 kementerian yang berbeda.
“Kami juga berkolaborasi dengan masyarakat dan kader kesehatan, kami melakukan investigasi kontak pada 300.000 populasi berisiko tinggi dan membentuk pasukan TBC untuk memantau pasien yang mangkir." jelas Menkes.
"Indonesia mendorong inovasi dalam diagnostik TBC, kami meningkatkan surveilans TBC, serta menggunakan 3 jenis diagnostik berbasis PCR dengan memanfaatkan lebih dari 1.000 laboratorium BSL-2 yang sebelumnya didedikasikan untuk Covid-19.” ucap Menkes Budi (RO/S-4)
Pada sesi talkshow ini, dibahas mengenai pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya DBD di Indonesia bahwa kasus DBD masih menjadi masalah kesehatan yang serius.
DIBANDING rumah sakit swasta, puskesmas di Indonesia dinilai tidak sembarangan memberikan antibiotik.
Ingin si kecil tumbuh tinggi? Pastikan ia mendapat asupan nutrisi yang lengkap, cukup tidur, dan aktif bergerak.
Kemenkes RI menerbitkan Surat Edaran Nomor HK.02.02/A/3717/2024 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Meningitis Bagi Jamaah Haji dan Umrah.
PENGURUS Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) dr Iqbal Mochtar menilai jika kesejahteraan dokter asing yang praktik di Indonesia akan sulit dipenuhi.
PENERAPAN kelas rawat inap standar (KRIS) BPJS Kesehatan akan dilaksanakan menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyoroti bahaya fenomena cuaca panas ekstrem yang semakin meningkat di banyak negara.
Menteri Negara Bangladesh untuk Informasi dan Penyiaran, Mohammad Arafat, membela penanganan pemerintah terhadap protes massal, meskipun para ahli PBB serukan investigasi.
SEKITAR 150 ribu warga sipil telah meninggalkan Khan Younis di Jalur Gaza menyusul perintah evakuasi dari Israel. Ini dikatakan juru bicara PBB pada Selasa (23/7).
Parlemen Israel meloloskan tiga RUU dalam pembacaan pertama menutup Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) dan menetapkannya sebagai "organisasi teroris".
Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi menegaskan fatwa ICJ mendukung perjuangan Palestina dan meminta semua negara serta PBB, tidak mengakui keberadaan ilegal Israel.
Sekjen PBB Antonio Guterres akan menyerahkan opini hukum Mahkamah Internasional (ICJ) kepada Majelis Umum yang menganggap pendudukan Israel di wilayah Palestina sejak 1967 melanggar hukum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved