Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KASUS kecurangan di sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) terus berulang terjadi. Kali ini kasus PPDB banyak diselewengkan oleh pihak pemerintah daerah (pemda) di mana kecurangan implementasi PPDB terjadi.
Anggota Komisi X DPR RI, Dede Yusuf mengungkapkan bahwa pihaknya sudah meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) untuk membuat satuan tugas (satgas) PPDB.
"Kalau kemarin kami sudah panggil Kemendikbud Ristek dan meminta mereka bikin satgas PPDB bersama Ombudsman untuk mengawasi dan menegur pejabat-pejabat yang melakukan pembiaran/oknum," katanya kepada Media Indonesia pada Selasa (18/7).
Baca juga: Heru Akui Masih Banyak Kekurangan, PPDB akan Dievaluasi
Ia mengaku bahwa terkait dengan pemanggilan kepala daerah yang dimana di daerahnya terjadi pelanggaran dan kecurangan PPDB harus berkomunikasi lebih lanjut terlebih dahulu dengan Komisi II DPR RI.
"Kalau pemanggilan kepala daerah domainnya di komisi II. Jadi kami harus minta izin dulu ke komisi II," ujarnya.
Baca juga: Pendaftaran 4.791 Siswa Dibatalkan karena Curang saat PPDB, Pengamat: Langkah Baik
Selain itu, Dede meminta Kemendikbud Ristek segera mengevaluasi sistem PPDB agar kejadian seperti ini tidak terulang di tahun ajaran mendatang.
"Sistem ini harus dievaluasi dan rencana Oktober ini kita sudah harus persiapkan sistem baru untuk 2024," tandasnya. (Fal/Z-7)
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
Sidang putusan kasus korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek dijadwalkan 30 April 2026. Kerugian negara disebut capai Rp2,1 triliun.
Meski demikian, jaksa penuntut umum tetap menuntut Ibrahim dengan hukuman 15 tahun penjara serta uang pengganti sebesar Rp16,9 miliar subsider 7,5 tahun penjara.
Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), sosok Ibrahim Arief alias Ibam, konsultan teknologi sekaligus CTO GovTech Edu, dituding sebagai arsitek utama di balik terpilihnya produk Google
Pendanaan ini diberikan oleh Kementerian Pendidikan, Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk mendukung peran CESGS sebagai PUI-PT Bisnis Berkelanjutan.
Saksi proyek pengadaan Chromebook Kemendikbudristek akui raup untung Rp10,2 miliar dan kembalikan Rp5,1 miliar ke Kejagung dalam sidang Tipikor Jakarta.
Nadiem menyampaikan bahwa dirinya tetap siap mengikuti persidangan, meski masih menjalani perawatan medis berdasarkan rekomendasi dokter.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved