Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin masih mencari waktu senggang Presiden untuk berdialog tentang mencabut status kedaruratan kesehatan terkait covid-19 di Indonesia, dalam merespons kebijakan WHO terbaru.
Seperti diketahui, aturan status kedaruratan covid-19 melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 dan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional. Kepres tersebut harus dicabut oleh pemerintah karena kedaruratan global sudah dicabut.
"Itu nanti presiden yang memutuskan sesudah WHO (Organisasi Kesehatan Global) nanti kita cari waktu," kata Budi di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, Senin (8/5).
Baca juga : Kasus Covid-19 di 6 Provinsi Lampaui Delta. Jakarta Tertinggi
Saat ini, sebut Menkes, konsentrasi Presiden Joko Widodo tengah fokus pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kementerian Kesehatan melaporkan, saat ini kasus konfirmasi covid-19 per 8 Mei 2023 naik sebanyak 1.149 kasus sehingga total angka kasus aktif saat ini berjumlah 17.829 kasus dengan spesimen 21.909 orang. Sementara angka kematian naik 21 kasus.
"Pandemi kan terus terkendali walau ada angka naik tetapi masih jauh lebih rendah saat pandemi sebelumnya jadi kita cukup optimis kenaikan kasus dapat ditangani dengan fasilitas layanan kesehatan yang ada," kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi.
Baca juga : Menkes Nilai Covid-19 Subvarian JN.1 Turun Lihat Kondisi Negara Lain
Meski terkendali ia juga mengimbau kepada masyarakat agar selalu tetap waspada serta segera melakukan vaksinasi booster untuk memperkuat imunitas dan menjaga kerabat anggota keluarga yang termasuk dalam kelompok rentan seperti komorbid atau lansia.
"Tetap perlu mengingatkan seperti kewaspadaan masyarakat tetap ada tugas pemerintah mengingatkan masyarakat karena saat ini tanggung jawab penanganan sudah harus diambil masyarakat sebagai tanggung jawab bukan seperti saat pandemi," pungkasnya.
Lonjakan kasus covid-19 di Indonesia terjadi bersamaan dengan keputusan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menyatakan jika fase kedaruratan Covid-19 untuk seluruh negara di dunia atau (Public health emergency of international concern/PHEIC)
resmi berakhir pada 5 Mei 2023 sejak digulirkan per 30 Januari 2020.
Baca juga : RI dan UEA Bangun Rumah Sakit Kardiologi di Surakarta
Alasan pencabutan status tersebut karena kasus global yang cenderung menurun selama lebih dari setahun terakhir, kekebalan populasi meningkat dari vaksinasi dan infeksi alami, hingga penurunan angka kematian. (Z-4)
Menteri Budi Gunadi Sadikin menegaskan pemberhentian Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (Unair) Prof dr Budi Santoso dari jabatannya tidak ada hubungannya dengan dirinya.
Sempat merasa gagal menjadi Menteri Kesehatan lantaran banyak warga yang berobat ke luar negeri.
WNA yang bisa praktik di Indonesia berlaku untuk dokter spesialis dan subspesialis serta tenaga kesehatan dengan tingkat kompetensi tertentu.
Jika performa nakes kurang baik, maka solusinya evaluasi lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan yang bertugas menghasilkan nakes yang bermutu.
Naturalisasi dokter dengan memperbandingkan dengan Timnas sepak bola tidak tepat karena di bidang tersebut tidak ada uji kompetensi.
MENTERI Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin membantah pemerintah menghapus pelayanan kelas 1, 2, dan 3 bagi pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan).
Pemerintah telah menerbitkan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
Hospital Management Asia 2024 yang akan digelar di Bali pada Agustus nanti membahas digitalisasi untuk mengatasi sejumlah tantangan dalam peningkatan layanan kesehatan.
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan akan kelar pada Agustus 2024
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai aturan pengawasan obat dan makanan sudah secara komprehensif diatur baik dalam undang-undang hingga peraturan turunan di bawahnya
Presiden Jokowi Instruksikan Menkes Budi Gunadi Sadikin untuk mencari formulasi yang tepat agar harga alat-alat kesehatan dan obat-obatan bisa lebih murah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved