Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI IX DPR RI mempertanyakan lambannya proses reaktivasi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan saat rapat kerja bersama Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Rabu (15/4). Hingga kini, jumlah peserta yang kembali aktif baru sekitar 2 juta orang dari total 11 juta yang sebelumnya dinonaktifkan.
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris menilai pelaksanaan di lapangan tidak sejalan dengan kesepakatan yang telah dibuat antara DPR dan pemerintah. Ia menekankan bahwa dalam rapat sebelumnya disepakati seluruh peserta terdampak tetap mendapatkan layanan kesehatan selama masa transisi.
"Kenapa saya katakan penegasan ini penting di awal? Supaya frekuensinya sama, semua yang ada di sini. Berarti kesepakatan rapat yang pernah dibuat di Komisi IX maupun di pimpinan DPR tanggal 9 Februari kan tidak dijalankan," kata Charles.
Ia mengingatkan bahwa kesepakatan tersebut mencakup jaminan layanan selama tiga bulan. Namun, data yang dipaparkan pemerintah menunjukkan reaktivasi baru menjangkau sebagian kecil peserta.
"Kesepakatan rapatnya adalah 11 juta yang dinonaktifkan tetap mendapatkan layanan selama 3 bulan. Sedangkan kalau dari paparan yang baru saja kita lihat, yang direaktivasi awalnya hanya 100 sekian ribu ya, yang merupakan pasien katastropik dan lain-lain sekarang menjadi 2 juta sekian," ujarnya.
Charles menilai kondisi ini berdampak pada jutaan masyarakat yang belum bisa mengakses layanan kesehatan sebagaimana mestinya.
"Artinya masih ada sekitar 9 juta orang yang tidak bisa mengakses layanan sampai hari ini. Gitu ya, kurang lebih ya. Ini biar frekuensinya sama dulu nih, ya. Ya karena interpretasi saya sesuai dengan kesepakatan rapat DPR dan pemerintah tuh ya 11 juta itu dilanjutkan," ucapnya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa layanan kesehatan tetap diberikan kepada seluruh peserta yang terdampak, meskipun proses reaktivasi masih berjalan.
"Jadi, yang 11 juta ini, kalau mereka datang ke layanan kesehatan akan dilayani. Jadi Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan surat, untuk 11 juta orang ini, sesuai dengan kesepakatan DPR, kalau mereka sakit, datang ke rumah sakit, itu akan dilayani," jelas Budi.
Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah mendorong peserta segera mengaktifkan kembali status kepesertaan mereka melalui mekanisme yang difasilitasi Kementerian Sosial.
"Dan mereka diminta mereaktivasi segera yang prosesnya sudah difasilitasi oleh Kemensos. Jadi, jadi untuk meluruskan aja bahwa yang 11 juta ini tetap dilayani," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan bahwa peserta nonaktif tetap dapat memperoleh layanan kesehatan, terutama saat membutuhkan penanganan medis.
"Semua layanan. Jadi 11 juta itu kalau sakit, semua layanannya dibuka. Kalau sakit. Kalau sakit ya, kalau tidak sakit kan tidak perlu," tutur Gus Ipul. (H-4)
BPJS Kesehatan tunjuk Raffi Ahmad sebagai Duta Kehormatan untuk tingkatkan kesadaran JKN dan pola hidup sehat di kalangan generasi muda Indonesia.
BPJS Kesehatan sebut jumlah persalinan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) menunjukkan tren tinggi dalam lima tahun terakhir
Data BPJS Kesehatan 2021-2025 menunjukkan lonjakan kasus kanker payudara hingga 860 ribu kasus. Simak pentingnya deteksi dini dan layanan JKN bagi perempuan.
Hasil skrining BPJS Kesehatan menunjukkan adanya 14,4 juta peserta berisiko kanker serviks
Kegiatan BPJS Menyapa dilakukan melalui kunjungan langsung kepada peserta dan pemangku kepentingan untuk memperoleh umpan balik atas layanan JKN
Charles Honoris, mengusulkan agar pemerintah menggratiskan seluruh iuran BPJS Kesehatan
Menkes siapkan RS rujukan seperti RSCM dan RS PON untuk korban kecelakaan KRL dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur yang tewaskan 14 orang.
Menkes Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan kelompok masyarakat terkaya justru terdaftar sebagai penerima program bantuan iuran atau penerima PBI program Jaminan Kesehatan Nasional JKN
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengapresiasi langkah cepat sektor swasta dalam membantu mempercepat pemulihan fasilitas publik di daerah bencana.
KLB campak merebak di sejumlah wilayah Indonesia. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan pentingnya imunisasi untuk mencegah penularancam
Menkes Budi Gunadi Sadikin, mengatakan kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan tidak akan memberatkan masyarakat miskin. Sebab, kelompok tersebut dibayar oleh pemerintah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved