Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Ibnu Mahmud Bilalludin menyoroti penetapan status kebencanaan yang masih bergantung pada pemerintah daerah yakni gubernur, bupati atau walikota tidak efektif.
Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggara Penanggulangan Bencana menyebutkan penentuan status keadaan darurat kebencanaan ditetapkan oleh presiden, dan di tingkat daerah oleh gubernur, bupati, atau walikota.
"Saya usulkan penetapan ini bukan diberikan bukan pada berwenang tapi ada protokol kebencanaan yang dibuat BNPB atau disepakati bersama. Jika sudah memenuhi protokol itu maka sudah ditetapkan bencana," kata Ibnu dalam Rapat Kerja dengan BNPB di Nusantara II Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/4).
Baca juga : 835 Bencana Sudah Terjadi, Didominasi Karhutla dan Hidrometeorologi Basah
Ia mengkhawatirkan jangan sampai penetapan kebencanaan malah ada unsur politik. ia mencontohkan bisa saja satu daerah tidak memilih bupati terpilih maka tidak ditetapkan bencana.
"Saya usulkan penetapan status kebencanaan bukan dari pemerintah daerah tapi dari protokol kebencanaan itu sendiri," ujarnya.
Baca juga : Realisasi Anggaran BNPB 2023 Mencapai 63,17%
Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti menilai sosialisasi pencengahan kebencanaan yang dilakukan BNPB kepada masyarakat masih perlu diperluas kembali terutama untuk masyarakat yang berdomisili di sekitar daerah yang rawan bencana seperti gunung berap aktif dan pesisir.
"Setidaknya tidak hanya dalam kesiapsiagaan peringatan dini dan mitigasi saja tetapi satu hal sosialisasi kebencanaan di tingkat grassroot di masyarakat," kata Endang
Hal tersebut dibutuhkan untuk menjaga keamanan masyarakat dan agar masing-masing daerah untuk mengenali kebencaan lebih dipahami. Ia juga menyoroti bahwa semakin kesini generasi muda masih belum paham peringatan dini dari kebencanaan di wilayah masing-masing.
"Kebanyakan program (BNPB) adalah ketahanan jadi agar supaya seimbang saya pikir akan menjadi sangat penting untuk pencegahan bencana," pungkasnya. (Z-4)
BERBAGAI langkah antisipatif dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sukabumi menghadapi ancaman potensi kekeringan dampak kemarau.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Timur mencatat selama periode 2022 hingga 2025, sekitar 92-97% kejadian bencana di Jawa Timur merupakan bencana hidrometeorologi.
BMKG peringatkan cuaca ekstrem di 7 wilayah Jawa Tengah dan ancaman banjir rob setinggi 1 meter di pesisir Pantura pada Sabtu, 25 April 2026.
BMKG peringatkan cuaca ekstrem di 22 daerah Jawa Tengah hari ini. Waspada hujan lebat, angin kencang, serta banjir rob di pesisir utara (Pantura).
MASYARAKAT di Kabupaten Bekasi diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem, meski wilayah itu diprediksi mulai memasuki musim kemarau pada April hingga Juni 2026.
BENCANA hidrometeorologi masih menjadi ancaman Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
pemerintah diminta menerima bantuan beras 30 ton dari Uni Emirat Arab (UEA) yang ternyata berasal dari Bulan Sabit Merah (Red Crescent)
Terbentuknya pengetahuan lokal memiliki sejarah panjang yang saling berkaitan dengan tradisi agama dan budaya berasal dari lingkungan setempat.
Kasubdit Kepustakaan Islam Kemenag, Nur Rahmawati, menekankan peran strategis perpustakaan masjid dalam menyebarkan informasi dan edukasi terkait kebencanaan.
Sejumlah kawasan di Pantura menaikan status mereka menjadi darurat kekeringan untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik.
PEMERINTAH Kabupaten Garut, Jawa Barat resmi memperpanjang masa tanggap darurat bencana kekeringan di 19 Kecamatan hingga 14 hari ke depan, pada 11-14 September 2023.
Api yang sudah padam timbul lagi akibat gas metan yang dihasilkan dari sampah di TPA Sarimukti.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved