Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BEBERAPA daerah di Pantura, Jawa Tengah, meningkatkan status siaga menjadi darurat kekeringan. Peningkatan status kegawatan itu diharapkan segera mendapatkan penanganan yang lebih baik.
Daerah di Pantura yang menetapkan status darurat kekeringan ialah Demak, Grobogan, Blora, Pati, dan Kabupaten Kudus. "Kita akan pertimbangan peningkatan status siaga menjadi darurat, karena jumlah wilayah kekeringan terus bertambah," ujar Penjabat Bupati Kudus Bergas Catursasi Penanggungan.
Perubahan status itu diklaim Bergas membuat Pemerintah Kabupaten Kudus akan lebih leluasa dalam melakukan penanganan dampak kekeringan, termasuk dalam mengakses beras bantuan untuk masyarakat memanfaatkan cadangan beras pemerintah (CBP).
Baca juga : BNPB Lakukan Modifikasi Cuaca Redam Bencana Hidrometeorologi di Awal 2024
Pejabat Bupati Pati Henggar Budi Anggoro mengatakan daerah ini baru saja menetapkan darurat kekeringan karena jumlah desa terlanda terus meningkat. Saat kini tercatat 70 desa tersebar di 10 kecamatan, yakni Jaken, Jakenan, Pucakwangi, Winong, Gabus, Kayen, Sukolilo, Tambakromo, Tayu, dan Batangan.
Menghadapi kekeringan ini, Pemkab Pati telah menyalurkan 501 tangki air bersih. Selain itu ada tambahan dari Polres Pati 200 tangki. "Selain itu kita juga berikan bantuan beras bagi warga terdampak kekeringan, kita siapkan 100 ton beras bagi keluarga yang belum tercover bantuan lain," imbuhnya.
Dalam penanganan kekeringan Pemerintah Kabupaten Demak menggunakan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) senilai Rp5 miliar. Pasalnya jumlah desa alami kekurangan air bersih terus meningkat. "Silahkan gunakan anggaran BTT karena sesuai dengan peraturan kekeringan termasuk kategori bencana," kata Ketua DPRD Demak Fahrudin Bisri Slamet.
Sementara itu Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, mengguyur beberapa daerah seperti Banjarnegara, Purwodadi, Blora, Ambarawa, Wonosobo dan Temanggung.
Prakirawan Stasiun Meteorologi BMKG Ahmad Yani Semarang Gempita Icky Dzikrillah mengatakan cuaca Jawa Tengah pada pagi-siang umumnya cerah-cerah berawan, sedangkan hujan diperkirakan pada malam hari. Meski begitu daerah harus waspada dampak kekeringan yang masih akan berlangsung hingga akhir bulan mendatang. (Z-3)
Pindah ke Pulau Jawa, di wilayah Yogyakarta diprakirakan akan berawan. Sedangkan untuk wilayah Serang, Jakarta, Bandung, Semarang dan Surabaya berpotensi hujan ringan.
STASIUN Meteorologi Maritim Belawan, Sumatra Utara (Sumut), menyebutkan gelombang setinggi 2,0 meter hingga 2,5 meter diprakirakan berpeluang terjadi perairan Sumatra.
Suhu udara umumnya berkisar antara 16 hingga 35 derajat Celcius dan kelembaban berkisar antara 47% hingga 99%.
Dalam tiga hari ke depan, mulai Rabu (31/7), tinggi gelombang laut terutama di perairan selatan Bali berpotensi mencapai 3 meter.
Pengamatan cuaca pukul 05.30 WIB melihat adanya perubahan cuaca Rabu (31/7) ini, yakni potensi hujan ringan hingga sedang terjadi di sebagian besar daerah daerah di kawasan pegunungan
BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan.
Terbentuknya pengetahuan lokal memiliki sejarah panjang yang saling berkaitan dengan tradisi agama dan budaya berasal dari lingkungan setempat.
Kasubdit Kepustakaan Islam Kemenag, Nur Rahmawati, menekankan peran strategis perpustakaan masjid dalam menyebarkan informasi dan edukasi terkait kebencanaan.
PEMERINTAH Kabupaten Garut, Jawa Barat resmi memperpanjang masa tanggap darurat bencana kekeringan di 19 Kecamatan hingga 14 hari ke depan, pada 11-14 September 2023.
Api yang sudah padam timbul lagi akibat gas metan yang dihasilkan dari sampah di TPA Sarimukti.
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Ibnu Mahmud Bilalludin menyoroti penetapan status kebencanaan yang masih bergantung pada pemerintah daerah yakni gubernur, bupati atau walikota tidak efektif.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved