Pengamat: Kedaulatan Seharusnya tidak Jadi Alasan Penolakan Bantuan dari Negara Lain

MENYOAL bantuan beras sebesar 30 ton dari Uni Emirat Arab (UEA) yang ternyata berasal dari Bulan Sabit Merah (Red Crescent) yang merupakan non-government organization (NGO), pengamat hubungan internasional sekaligus Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, meminta pemerintah untuk menerima bantuan tersebut. 

“Menurut saya kita terima karena ini masalah kemanusiaan. Terlebih lagi dari Bulan Sabit Merah yang bukan negara tapi keberadaannya didasarkan pada misi kemanusiaan,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Minggu (21/12). 

Lebih lanjut, menurutnya penolakan bantuan oleh suatu negara dari negara lain merupakan hal yang wajar. Pasalnya tiap negara memiliki kedaulatannya masing-masing. 

Baca juga : Muhammadiyah Siap Salurkan 30 Ton Bantuan Beras UEA

Namun demikian, bencana yang terjadi di Sumatra menurutnya harus dipandang dari sisi kemanusiaan, sehingga bantuan semacam ini seharusnya tidak menjadi permasalahan. 

“Menurut saya wajar saja (penolakan bantuan) karena setiap negara memiliki kedaulatan. Namun demi kemanusian seharusnya kedaulatan tidak dijadikan alasan,” tegas Hikmahanto. 

Muhammadiyah

Secara terpisah, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatra Utara dan mitra kemanusiaan dari UEA kepada Muhammadiyah dalam menyalurkan bantuan tersebut.

Baca juga : Bantuan 30 Ton Beras dari UEA Batal Dikembalikan, Mendagri: Dialihkan ke Muhammadiyah

Haedar menegaskan bahwa Muhammadiyah terus berkomitmen membantu masyarakat terdampak bencana di berbagai wilayah, tanpa mempermasalahkan status kebencanaan.

“Dalam kerja-kerja kemanusiaan, Muhammadiyah tidak mempermasalahkan status kebencanaan. Ketika masyarakat membutuhkan pertolongan, di situlah Muhammadiyah bergerak,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa prinsip gerakan Muhammadiyah dalam merespons bencana adalah sedikit bicara, banyak bekerja, dengan mengedepankan aksi nyata, cepat, dan tepat sasaran.

“Bantuan ini akan segera disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai wujud komitmen Muhammadiyah untuk terus berkhidmat bagi kemanusiaan dan kebangsaan,” ujar Haedar.

Sementara itu, Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution, memastikan bantuan kemanusiaan berupa beras sebanyak 30 ton dari UEA tetap disalurkan kepada para korban banjir.

Bantuan tersebut dipastikan tidak dikembalikan ke negara asalnya, melainkan akan diteruskan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui Muhammadiyah.

Bobby menjelaskan bahwa bantuan tersebut bukan bersifat government to government (G2G), melainkan berasal dari organisasi nonpemerintah atau NGO di UEA.

“Ini bukan bantuan G2G. Jadi bukan dari negara Uni Emirat Arab, melainkan dari NGO,” kata Bobby. 

Karena bersumber dari NGO, lanjut Bobby, Pemerintah Kota Medan kemudian menyerahkan dan mempercayakan penyaluran bantuan tersebut kepada Muhammadiyah sebagai organisasi kemanusiaan yang memiliki jejaring dan pengalaman dalam penanganan bencana.

“Sebenarnya bukan dipulangkan, tetapi karena ini bantuan dari NGO, maka diserahkan kepada NGO yang ada di Indonesia, yaitu Muhammadiyah. Nanti Muhammadiyah yang akan menyalurkan kepada para korban,” pungkasnya. (Des/M-3)