Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SELEKSI Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) PPPK Tenaga Teknis Kemendikbudristek 2022 dibuka untuk 7.561 formasi.
Wakil Sekretaris Jenderal PB Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Dudung Abdul Kodir mengatakan saat ini animo peminat untuk pendaftaran seleksi PPPK masih tinggi.
"Kalau yang saya lihat dari pendaftaran animo untuk guru-guru mendaftar PPPK masih tinggi karena mereka rata-rata usia yang sekarang menjadi guru honor adalah usia rawan tidak bisa mengikuti tes PNS," ucap Dudung saat dihubungi, Minggu (25/12).
"Kemudian finansial untuk penggajian pun saya lihat salary-nya lumayan tinggi ketika DAU dari pemerintah ditambah dengan kekurangan dari daerah. Kurang lebih dari Pemerintah Pusat 2,8 juta ditambah 1,6-1,8 juta. Jadi kalau menurut saya itu cukup untuk teman-teman guru honor yang ingin menjadi PPPK," lanjutnya.
Menurutnya, dari 2 hal itu teman-teman para guru ingin mendaftar PPPK, walaupun berbeda dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Baca juga: Belum Diangkat dan Tak Terima Gaji, Guru PPPK Mengadu ke Ketua KPK Firli
Tahun ini, PPPK diserahkan ke pemerintah daerah dengan format P1 adalah kategori guru yang lulus passing grade, P2 adalah yang tidak memenuhi passing grade atau yang tertinggal, P3 adalah mereka guru yang sudah honor minimal 5 tahun dan P4 adalah umum.
"Persoalannya kadang-kadang ada beberapa daerah yang usulan PPPK-nya tidak sesuai dengan kuota yang lulus passing grade. Padahal di 2022 ini pemerintah pusat berharap bahwa daerah minimal mengusulkan kuota calon PPPK yang lulus passing grade," tutur dia.
Dudung berpesan pemerintah harus fokus menyelesaikan kekurangan guru melalui penyelesaian guru honor menjadi PPPK yang usianya di atas 35 tahun, sedangkan yang dibawah 35 tahun harus bisa menjadi ASN masa depan.(OL-5)
WALI Kota Bandung Muhammad Farhan meminta maaf terkait keterlambatan pencairan honorarium bagi tenaga honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) paruh waktu.
Bupati Bangka Feri Insani, meminta ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar tetap tenang dan mempercayakan kepada pemerintah daerah.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Dalam kurun waktu tersebut, imbuhnya, pemda terlihat masih gencar melakukan penambahan pegawai, baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Beban belanja pegawai pada APBD yang bertambah besar itu, lanjutnya, semakin menekan keuangan daerah pada 2025 dan 2026.
UU ASN terkait pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai menimbulkan ketidakpastian status kerja.
Kemendikdasmen kini tengah berusaha meningkatkan kualifikasi guru melalui program D4 atau S1 dengan sistem Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), bagi 150 ribu guru.
SEKRETARIS Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Dudung Abdul Qodir mengapresiasi keputusan pemerintah untuk tetap menerapkan pembelajaran tatap muka.
PGRI mendesak pemerintah dan DPR untuk memasukkan Perlindungan Guru secara eksplisit dalam rancangan peraturan perundang-undangan.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sedang menjalankan revolusi.
Sejumlah guru membeli makanan tradisional jenang saat aksi borong dagangan di Pasar Bawang, Kota Kediri, Jawa Timur.
PGRI mengapresiasi sikap Presiden Prabowo Subianto yang memberikan rehabilitasi kepada dua tenaga pendidikan Abdul Muis dan Rasnal asal Luwu Utara, Sulawesi Selatan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved