Mendikdasmen Abdul Mu'ti: PGRI Mitra Strategis Genjot Mutu Pendidikan Nasional

Keberadaan dan kiprah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) merupakan mitra strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional, mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua, baik melalui sekolah-sekolah yang dikelola oleh PGRI, maupun tentu saja melalui peran para guru yang berhimpun di dalam PGRI.

"Tentu sebagai organisasi profesi guru yang paling besar di Indonesia, PGRI telah memberikan peran yang sangat signifikan dalam memajukan pendidikan nasional dan khususnya dalam mendukung program kami, yaitu mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua," kata Mendikdasmen Abdul Mu'ti dalam sambutannya secara daring pada pembukaan Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) II PB PGRI di Jakarta, Kamis malam (16/4). Acara tersebut dihadiri secara luring oleh Wamendikdasmen Prof. Atip, Ketua Umum PB PGRI Prof. Unifah Rosyidi, sambutan dan apresiasi Kepala Kejaksaan Agung secara daring, serta ratusan perwakilan PGRI se-Indonesia.

Dikatakan Abdul Mu'ti, berbicara tentang guru terkait peran mereka tidak terbatas pada peran sebagai agent of learning atau agen pembelajaran, tapi mereka adalah agent of civilization. Mereka adalah aktor-aktor, teladan, sentral figur yang mendidik dengan keteladanan, dengan kepribadian, dan dengan sikap-sikap yang utama yang menjadi kunci bagi keberhasilan pendidikan kita.

Baca juga : PGRI: Ujian Nasional Petakan Kualitas Pendidikan di Indonesia

Kemendikdasmen kini tengah berusaha meningkatkan kualifikasi guru melalui program D4 atau S1 dengan sistem Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), bagi 150 ribu guru di seluruh Indonesia di semua jenjang dan jenis pendidikan. Pihaknya juga berupaya meningkatkan kompetensi guru melalui berbagai macam pelatihan. Terdapat lima pelatihan yakni: pertama, pelatihan pembelajaran mendalam untuk semua guru; kedua, pelatihan kebijakan di semua guru guna memiliki kemampuan kebijakan melaksanakan tugas guru sebagai guru wali mendampingi murid untuk bisa mencapai cita-cita dan membangun komunikasi antara murid dengan orang tua juga dengan masyarakat; ketiga, pelatihan STEM; keempat, pelatihan AI dan Coding; kelima, program pendidikan bahasa Inggris untuk guru-guru SD karena tahun depan, 2027, bahasa Inggris akan menjadi mata pelajaran wajib mulai dari kelas 3 sekolah dasar.

Menurut Mu'ti, hal ini semua sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo yang memberikan perhatian sangat tinggi terhadap peningkatan kompetensi guru dan kesejahteraan para guru. "Itu semua bermuara bagaimana kita memiliki pendidikan bermutu untuk semua dalam rangka mewujudkan Asta Cita keempat dan dalam rangka mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045. Saya yakin PGRI memiliki peran-peran sangat signifikan dan peran yang sangat menentukan agar kita bersama-sama dapat bergandeng tangan, bergotong royong, mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua menuju Indonesia Emas 2045," pungkas Abdul Mu'ti.

Perkuat SDM

Ketua Umum PB PGRI Prof. Unifah Rosyidi pada sambutannya mengutarakan di antara Asta Cita Pemerintah Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan berkualitas. Pendidikan berperan sentral dalam pembangunan SDM karena melalui pendidikan, mobilitas sosial manusia dapat meningkat. PGRI memandang penguatan SDM merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan bangsa.

Baca juga : PGRI Berharap Sertifikasi Guru Dapat Dituntaskan dengan Model Sederhana

"PGRI mendukung dan siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada masa depan generasi bangsa," tegas Unifah. Dikatakannya, sebagai organisasi profesi, perjuangan, dan ketenagakerjaan, PGRI berkomitmen terus berkontribusi dalam mewujudkan cita-cita bangsa melalui peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Dalam semangat tersebut, lanjut Unifah, serta memperhatikan dinamika nasional dan global yang berdampak pada dunia pendidikan dan kemanusiaan, Konferensi Kerja Nasional II PGRI menyampaikan pernyataan sebagai berikut:

Pertama, PGRI menyerukan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam konflik di kawasan Timur Tengah segera menghentikan peperangan, termasuk konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel. PGRI menegaskan bahwa setiap bentuk kekerasan dan peperangan yang menimbulkan korban sipil merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. PGRI mengutuk keras segala tindakan pembunuhan terhadap warga sipil, termasuk anak-anak sekolah, guru, serta tenaga kependidikan yang tidak berdosa. Pendidikan seharusnya menjadi ruang aman bagi tumbuhnya harapan dan masa depan warga dunia. Oleh karena itu, PGRI menyerukan perdamaian dan dialog sebagai jalan utama penyelesaian konflik demi kemanusiaan dan kedamaian dunia.

Kedua, PGRI mendorong pemerintah untuk membuka kembali rekrutmen guru melalui jalur Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagai kebijakan utama dalam pemenuhan kebutuhan guru nasional. PGRI menilai bahwa keberadaan guru sebagai Aparatur Sipil Negara yang memiliki kepastian karier dan perlindungan profesi merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas dan kualitas pendidikan nasional. Oleh karena itu, PGRI mendorong penyelesaian permasalahan dalam perekrutan PPPK paruh waktu terutama dalam pemberian gaji dan tunjangan. PGRI mengusulkan agar pemerintah secara bertahap menghentikan skema perekrutan guru melalui mekanisme Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan kembali menjadikan jalur CPNS sebagai mekanisme utama pengangkatan guru.

Ketiga, PGRI menyarankan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola guru dan tenaga kependidikan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Keempat, PGRI mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berkeadilan, transparan, dan tepat sasaran. Program ini diharapkan benar-benar menyasar anak-anak yang membutuhkan peningkatan dan perbaikan gizi, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerentanan gizi tinggi. PGRI memandang bahwa pemenuhan gizi yang baik merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, karena kondisi kesehatan dan gizi anak sangat berpengaruh terhadap kemampuan belajar dan perkembangan mereka di sekolah.

Kelima, PGRI mendorong pemerintah dan pemerintah daerah melakukan transformasi dunia pendidikan yang berkualitas melalui optimalisasi pemenuhan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN dan APBD.

Keenam, PGRI mendesak pemerintah menjamin kesejahteraan guru non-ASN di sekolah negeri dan sekolah swasta sesuai amanah Undang-Undang Guru dan Dosen. Sertifikasi guru diselesaikan secepatnya sehingga mereka mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG). Dengan demikian para guru bisa fokus mengajar dan meningkatkan kapasitas serta kualitas hidup mereka. Kecuali itu, guru juga memiliki kebanggaan atas profesi mereka.

Ketujuh, PGRI meminta pemerintah menjamin keamanan dan kenyamanan guru dalam menjalankan profesinya. Guru tidak khawatir dan takut dipidana saat melaksanakan tugas mengajar dan mendidik murid di sekolah. Maka guru akan senang dan bebas berkreasi dalam proses pembelajaran dan pendidikan.

"Melalui pernyataan ini, PGRI menegaskan kembali komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun pendidikan nasional yang bermutu, berkeadilan, dan berorientasi pada penguatan sumber daya manusia Indonesia. PGRI juga mengajak seluruh pemangku kepentingan pendidikan, masyarakat, serta pemerintah untuk bersama-sama menjaga dunia pendidikan sebagai ruang yang aman, damai, dan penuh harapan bagi masa depan generasi bangsa," pungkas Unifah. (H-2)