Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENGHASILKAN lulusan yang berkualitas dan berkompeten di berbagai bidang merupakan misi Universitas Tarunagara untuk berkontribusi memajukan Indonesia melalui pendidikan. Bukan hanya mahasiswa dan lulusan, Untar juga fokus mencetak dosen berkualitas agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan.
Untar mengukuhkan Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum. sebagai Profesor Tetap Bidang Ilmu Hukum, pada Sabtu (2/7).
Melalui pidato pengukuhannya, Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum. menekankan pentingnya tekad dan semangat dalam mewujudkan tujuan negara berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 di jaman modern ini.
"Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Indonesia memiliki berbagai kekayaan dan sejarah yang luar biasa. Menghadapi modernisasi dan kehidupan serba digital, nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 tidak boleh lepas dari kehidupan sebagai masyarakat Indonesia. Kemajuan teknologi yang ada tentu memiliki dampak positif dan negatif.
Baca juga : Program MBKM Untar Sukses Dorong Mahasiswa dan Alumnus ...
Namun, dampak negatif tidak boleh dibiarkan menguasai kehidupan masyarakat. Nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 harus hadir berdampingan dalam perkembangan teknologi yang telah mempengaruhi kehidupan masyarakat di segala aspek,” tegasnya.
Rektor Untar, Prof. Agustinus Purna Irawan menyampaikan, kehadiran professor baru menjadi sebuah energi baru bagi pendidikan dan kehidupan masyarakat Indonesia.
“Hadirnya professor baru, seperti Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum. diharapkan dapat menghasilkan karya-karya bermanfaat yang luar biasa bagi masyarakat dan negara Indonesia,” ujarnya.
“Pencapaian ini bukanlah akhir, melainkan sebuah babak baru untuk terus belajar dan berkarya bagi kepentingan sesama. Tetaplah rendah hati dan berkarya untuk masyarakat, serta membangun generasi baru yang lebih baik,” pesan Ketua Pengurus Yayasan Tarumanagara Ariawan Gunadi kepada professor baru untuk terus berkarya, belajar, dan tidak cepat puas akan pencapaian yang telah dicapai.
Sidang Terbuka dalam rangka pengukuhan profesor ini juga dihadiri oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman Datuak Rajo Alam Batuah, Karaeng Makulle Galesong, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Dr. Ahmad Basarah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Prof. Dr. Mohammad Mahfud, Menteri Hukum dan Hak Asasi (Menkumham) Prof. Yasonna Hamonangan Laoly, Ketua Dewan Ideologi DPP PA GMNI Mohammad Guntur Soekarno Putera, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Aswanto Karaeng Sitaba Galesong, Hasto, Kristiyanto, Terawan Agus Putranto, Sp.Rad(K). serta beberapa undangan lainnya. (RO/OL-7)
PRESIDEN terpilih Prabowo Subianto (PS) peduli terhadap berbagai faktor yang mengancam keutuhan bangsa.
Meraih gelar profesor bukanlah perkara mudah. Perjalanan panjang dan komitmen tinggi diperlukan untuk memenuhi kualifikasinya.
Belasan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Kalimantan Selatan, melanggar integritas akademik serius dan terancam dicopot gelarnya.
Universitas Mercu Buana (UMB) melahirkan dua guru besar baru di bidang Ilmu Manajemen yaitu Ahmad Badawi Saluy dan Indra Siswanti.
Perubahan iklim dapat menjadi ancaman besar bagi ketahanan pangan nasional.
Buku yang berjudul Garuda & Trisula: Hubungan Indonesia-Ukraina 1946-2022 menggambarkan hubungan bilateral Indonesia-Ukraina.
Secara singkat, syariah merupakan sistem hukum agama yang diambil dari Al-Qur'an sebagai kalam Allah dan Hadis atau perkataan atau tindakan Nabi Muhammad SAW.
Betapa kekuasaan saat itu telah menjadikan hukum sebagai alat untuk menindas lawan politik.
Polres Sukabumi digugat ke praperadilan
KETUA Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung mengakui bahwa pihaknya menerima tawaran untuk mengelola tambang dari pemerintah.
Pemberitaan tentang keputusan Presiden Biden untuk mundur dari kampanye 2024 dan mendukung Wakil Presiden Kamala Harris sebagai penggantinya telah mengejutkan banyak pihak
Pemerintah juga memberikan insentif berupa penghargaan publikasi untuk kinerja yang baik dalam pengelolaan sampah plastik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved