Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PERSYARATAN haji bagi jemaah 65 tahun hanya diperuntukkan untuk penyelenggaraan haji 1443H/2022M namun syarat tersebut bisa diperpanjang untuk haji selanjutnya atau diubah seperti semula, yakni tanpa batasan umur.
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menceritakan saat bertemu dengan Menteri Urusan Haji Arab Saudi, dirinya bertanya terkait hal tersebut karena jika syarat ini diperpanjang tentunya akan merugikan jemaah asal Indonesia.
Jemaah haji Indonesia banyak yang berusia lanjut, jadi kalau pembatasan umur diberlakukan maka jemaah Indonesia paling banyak yang dirugikan.
"Menteri Urusan Haji Arab Saudi menjawab aturan yang dibuat tahun ini maka untuk tahun ini dan tentu kita juga berharap ketentuan pembatasan umur ini akan berubah," ucap Yaqut dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (30/5).
Selain itu, Gus Yaqut, sapaan Menag, berharap pelaksanaan haji tahun ini berjalan lancar sehingga menjadi patokan dan pembuktian untuk tahun-tahun selanjutnya bahwa Pemerintah Indonesia mampu dalam membina jemaah.
Baca juga : Ada Tambahan Biaya Haji Rp1,4 Triliun, DPR: Perlu Konsolidasi Lanjutan
"Kita ingin pelaksanaan haji tahun ini menjadi benchmark (tolok ukur) pelaksanaan haji tahun depan," katanya.
Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengatakan, misi haji tahun 1443H/2022M sangat krusial karena akan menjadi tonggak untuk meyakinkan Pemerintah Arab Saudi bahwa Indonesia mampu dan berhasil dalam membina, melayani, dan melindungi para jemaah haji pada tahun ini.
Sehingga keberhasilan haji tahun ini akan sangat menentukan pada penyelenggaraan haji pada tahun-tahun akan datang.
"Oleh karena itu persiapan menjadi sangat penting. Selain itu sesuai RPH akan dilakukan pemberangkatan awal kloter I dari Tanah Air menuju Madinah Arab Saudi maka perlu mendengar dari Kementerian Agama terkait, aspek perlindungan, pelayanan, persiapan jemaah haji," ujar Yandri.
Kementerian Agama mencatat jemaah haji reguler yang sudah melunasi biaya haji sebanyak 89.715 jemaah dan yang belum melunasi 3.110 jemaah atau 96,65%. Sementara dari jemaah khusus yang sudah melunasi sebanyak 6.092 jemaah dan yang belum melunasi 572 jemaah atau hanya sekitar 91,42%. Sehingga jemaah yang sudah melunasi sebanyak 9.807 jemaah atau 96,30%. (OL-7)
Pameran Travel Haji dan Umrah Kembali digelar di berbagai Kota di Indonesia, termasuk di Jakarta
Dalam kesempatan ini, Kepala Kanwil Kemenag Jabar H Ajam Mustajam juga memberikan santunan kepada 25 anak yatim.
BPKH telah membukukan nilai manfaat sebesar Rp10,93 triliun di tahun 2023. Nilai tersebut telah melampaui nilai manfaat yang di tahun 2022 yaitu sebesar Rp10,13 triliun
PKB dorong Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka ketuai pansus angket haji
Fase pemulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci memasuki babak akhir. Ini ditandai dengan dipulangkannya 316 jemaah haji kelompok terbang (kloter) 30 asal embarkasi Kertajati.
Sebanyak 1.308 jemaah di antaranya dirujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi (RSAS) untuk penanganan lebih lanjut.
PANITIA Khusus (Pansus) Angket Haji 2024 terus mendorong pimpinan DPR untuk segera merespon pansus agar bisa secepatnya menggelar rapat bersama pemerintah
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta. Pertemuan itu dilakukan di tengah isu pengawasan haji oleh Pansus Angket Haji DPR RI.
ADA anggapan Pansus Angket Haji tidak akan efektif bahkan gimik. Anggota Pansus Angket Haji Wisnu Wijaya dalam keterangan tertulisnya mengatakan anggapan tersebut wajar dan harus dihormati.
Panitia Khusus (pansus) Angket Haji menunda rapat perdana yang awalnya dijadwalkan hari ini, Rabu, 17 Juli 2024, pukul 13.00 WIB. Rapat diundur dan dipastikan bakal digelar pekan depan.
Pansus Haji akan memanggil perwakilan dari Kementerian Agama (Kemenag) untuk membahas dugaan malapraktik yang menjurus pada tindak pidana korupsi pada proses penyelenggaraan haji.
ANGGOTA Pansus Angket Haji dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Wisnu Wijaya membeberkan tiga masalah utama yang menjadi sorotan DPR RI terkait evaluasi penyelenggaraan haji
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved