Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Agama Yaqut Cholil Qoumas bertemu dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F. Al-Rabiah. Pertemuan berlangsung di Kantor Kementerian Haji dan Umrah, Jeddah, Arab Saudi, Minggu (20/3).
Hadir Dubes RI di Saudi Abdul Aziz, Konjen RI di Jeddah Eko Hartono, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, Staf Khusus Menag Wibowo Prasetyo dan Ishfah Abidal Aziz, Direktur Layanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid, dan Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Jumali.
"Saya kemarin bertemu Menteri Haji dan Umrah Saudi, saya mendapat penjelasan bahwa akan ada pemberangkatan jemaah haji tahun ini dari luar Saudi," terang Menag di Jeddah, Senin (21/3).
Menag juga mendiskusikan kemungkinan jumlah kuota haji Indonesia dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F. Al-Rabiah. Menag berharap Indonesia bisa mendapatkan kuota yang ideal seiring dengan banyaknya jemaah yang sudah menunggu dan rindu ke Tanah Suci.
"Saya sampaikan bahwa mungkin kuota haji tahun ini belum normal karena pandemi, namun saya berharap Indonesia dapat alokasi ideal," jelas Menag.
"Saya tegaskan bahwa Indonesia siap melaksanakan haji dan memohon agar segera ada kepastian kuotanya," sambungnya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Tawfiq F. Al-Rabiah menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan persiapan. Hal itu dilakukan karena pemerintah Arab Saudi tahun ini akan membuka kesempatan jemaah luar Saudi untuk beribadah haji. Apalagi, saat ini, jemaah umrah dari berbagai negara juga sudah ramai berdatangan dan semua berjalan lancar.
Adapun terkait kuota, jelasnya, hal itu menurutnya bukan keputusan Kementerian Haji dan Umrah saja. Proses pengambilan keputusan tentang kuota, harus melibatkan instansi terkait lainnya di Kerajaan Arab Saudi.
baca juga: Kepastian Biaya Haji 2022 Ditargetkan Rampung pada 11 April
Tawfiq F. Al-Rabiah juga menjelaskan bahwa jumlah kuota tidak akan sama seperti sebelum pandemi. Namun, Arab Saudi tahun ini siap menerima jemaah haji luar negeri dan persiapan terus dilakukan.
Kepastian terkait kuota haji ditunggu oleh semua negara pengirim jemaah, tidak hanya Indonesia. Selain Menag Yaqut, sejumlah menteri agama dari berbagai negara juga telah bertemu Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi untuk menanyakan hal yang sama, yaitu kuota. Di antara mereka adalah Menteri Hal Ehwal Ugama Malaysia, Menteri Agama Turki, Qatar, Tunisia, Etopia, Bangladesh, Mesir, Irak, Uni Emirat Arab, dan negara lainnya.
Kunjungan kerja Menag ke Arab Saudi juga dalam rangka menghadiri Mu'tamar wa Ma'radl Khidamaatil-Hajj wal-'Umrah. Diselenggarakan Menteri Haji dan Umrah, Muktamar dan Pameran Internasional Haji dan Umrah yang berlangsung pada 21 Maret ini dihadiri para menteri agama dari berbagai negara, khususnya yang mengirim jemaah haji. (RO/N-1)
Hingga 29 April 2026, sebanyak 122 kelompok terbang (kloter) atau 47.834 jemaah telah diberangkatkan menuju Tanah Suci.
Ia memastikan bahwa kondisi para korban terus dipantau secara intensif oleh petugas, dengan seluruh kebutuhan medis maupun logistik telah terpenuhi.
Emirat Arab resmi umumkan keluar dari OPEC dan OPEC+ mulai 1 Mei. Langkah strategis ini diambil di tengah krisis energi akibat konflik di Selat Hormuz.
Arab Saudi mendesak Dewan Keamanan PBB secara eksplisit mengecam serangan Iran sejak awal krisis, sembari menyoroti pentingnya keamanan Selat Hormuz bagi ekonomi global.
Di sisi lain, layanan kesehatan di Daerah Kerja Madinah juga terus dioptimalkan. Tercatat 1.373 jemaah menjalani rawat jalan.
Arab Saudi intensifkan diplomasi di Libanon melalui Perjanjian Taif untuk melucuti senjata Hizbullah di tengah goyahnya gencatan senjata Israel-Hizbullah.
KEMENTERIAN Agama mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ) tahun 2026 dengan menekankan prinsip integritas, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik.
Ia menambahkan, Kemenag tengah melakukan pembenahan melalui kebijakan Satu Data Kemenag guna meningkatkan akurasi dan konsistensi data.
PEMERINTAH mewajibkan seluruh produk pada kategori tertentu yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2026.
Lahan hibah seluas 2.174 meter persegi tersebut berlokasi di Perumahan Villa Dago Tol Serua, Jalan Pelikan III, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat.
PEMERINTAH menegaskan bahwa seluruh produk dalam kategori tertentu yang beredar di Indonesia wajib mengantongi sertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2026.
Sebanyak saksi itu merupakan pihak swasta dengan inisial NC, MTN, MMY, perwakilan PT IBS, SI, dan WLD. KPK berharap mereka semua kooperatif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved