Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI X DPR RI menyoroti konflik antara Forum Dosen Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (SBM ITB) dan Rektor ITB akibat dicabutnya hak swakelola SBM ITB oleh Rektor ITB.
Hal itu disuarakan anggota Komisi X Himmatul Aliyah, yang meminta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Dikbudristek) Nadiem Makarim untuk segera mengambil tindakan. Sehingga, konflik internal tersebut tidak berkepanjangan.
"Menteri Dikbudristek berperan besar dalam penyelesaian masalah ini. Sebagaimana disebut dalam statuta, jika keputusan akhir penyelesaian masalah dalam ITB tidak tercapai, penyelesaian diserahkan kepada Menteri Dikbudristek," ujar Himmatul dalam keterangan resmi, Jumat (11/3).
Baca juga: Forum Ortu Mahasiswa SBM ITB Desak MWA Gunakan Otoritasnya
Himmatul pun meminta pihak yang berkonflik untuk segera damai. Dengan begitu, mahasiswa mendapatkan pelayanan pendidikan secara normal. Menurutnya, konflik tersebut menyebabkan tidak dipenuhinya pelayanan pendidikan kepada mahasiswa.
Lebih lanjut, dia menekankan hal itu bertentangan dengan statuta ITB, yakni Pasal 41 ayat (1) berbunyi, "Setiap mahasiswa mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan pendidikan. Serta, fasilitas pendukung untuk menjamin kelancaran proses pembelajaran."
Baca juga: Dorong Daya Saing, BRIN Hadirkan Pusat Kolaborasi Riset
Politisi Partai Gerindra menekankan bahwa sebagai komunitas yang memiliki tradisi ilmiah dengan mengembangkan budaya akademik, seharusnya konflik dapat segera diatasi. Asalkan, pihak yang terlibat mengedepankan nilai, norma dan tindakan yang selaras dengan asas pendidikan tinggi.
Sebelumnya, Forum Dosen SBM ITB menyatakan tidak beroperasi seperti biasa mulai Selasa (8/3) lalu. Proses belajar mengajar pun tidak dilaksanakan secara luring maupun daring. Namun, mahasiswa diminta belajar mandiri.
Perwakilan FD SBM ITB Jann Hidayat menjelaskan dengan berbagai pertimbangan, selain tidak beroperasinya perkuliahan, lalu tidak ada penerimaan mahasiswa baru sampai sistem normal kembali.(OL-11)
Sidang putusan kasus korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek dijadwalkan 30 April 2026. Kerugian negara disebut capai Rp2,1 triliun.
Meski demikian, jaksa penuntut umum tetap menuntut Ibrahim dengan hukuman 15 tahun penjara serta uang pengganti sebesar Rp16,9 miliar subsider 7,5 tahun penjara.
Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), sosok Ibrahim Arief alias Ibam, konsultan teknologi sekaligus CTO GovTech Edu, dituding sebagai arsitek utama di balik terpilihnya produk Google
Pendanaan ini diberikan oleh Kementerian Pendidikan, Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk mendukung peran CESGS sebagai PUI-PT Bisnis Berkelanjutan.
Saksi proyek pengadaan Chromebook Kemendikbudristek akui raup untung Rp10,2 miliar dan kembalikan Rp5,1 miliar ke Kejagung dalam sidang Tipikor Jakarta.
Nadiem menyampaikan bahwa dirinya tetap siap mengikuti persidangan, meski masih menjalani perawatan medis berdasarkan rekomendasi dokter.
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved