Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
TERKAIT dengan pemberitaan yang beredar, kuota jemaah haji Indonesia akan mengalami penurunan hingga 50%, Direktorat Jendral Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia, Hilman Latief menampik hal tersebut.
“Itu enggak benar, masih belum ada info resmi,” ujarnya saat dihubungi, Selasa (15/2).
Ia menjelaskan, saat ini pihak kerajaan Saudi Arabia masih dalam tahap persiapan terkait pemberian jumlah kuota bagi negara pendatang untuk melaksanakan ibadah ke tanah suci tersebut.
“Saudi juga masih menyiapkan,” imbuhnya.
Hilman mengatakan, akan segera melakukan rapat kerja dengan Komisi VIII terkait dengan keputusan dan pelaksanaan haji pada tahun 2021.
Sebelumnya, pada rapat dengan DPR RI dua hari lalu, anggota komisi VIII DPR RI M Husni mengatakan, jelang keberangkatan haji, pihaknya ersama dengan pemerintah berupaya semaksimal mungkin agar kuota jemaah haji tahun 2022 ini tidak dikurangi.
Dari jumlah 220.000 jemaah Indonesia bisa berangkat ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji tahun ini, diharapkan memiliki titik terang.
“Tentu dengan kondisi dua tahun belakangan di mana jamaah tidak dapat menunaikan ibadah ditanah suci maka jumlah antrian haji semakin bertambah. Untuk itu, agar jumlah antrian tidak terus bertambah maka kami di DPR RI terus mendorong agar kuota jamaah haji bisa secara penuh diberangkatkan,” papar Husni.
Baca juga: Kejagung Beri Sinyal Terbitkan SP3 Rasuah di BPJS Ketenagakerjaan
Selain masalah kuota haji, Husni menyampaikan masalah dana biaya haji juga menjadi fokus utama, diketahui dengan kondisi pandemi covid-19, maka biaya jamaah kian bertambah. Karena jamaah akan melakukan karantina pulang pergi, swab PCR dan lainnya. “Maka dengan begitu otomatis biaya juga akan bertambah,” tandas politisi Partai Gerindra ini.
“Namun, kami juga memohon kepada Kementerian Kesehatan agar PCR yang di dalam negeri bisa digratiskan. Paling tidak ini bisa mengurangi beban jamaah. Kami di DPR RI pun terus berupaya agar kenaikan biaya haji tidak terlalu tinggi. Bahkan kalau bisa menyamai ONH (Ongkos Naik Haji) di tahun 2020,” katanya lagi.
Lanjut Husni, sejauh ini Arab Saudi memastikan tetap membuka penyelengaraan ibadah haji. Namun pihak Saudi akan memilih negara mana saja yang boleh atau tidak mengirimkan jamaahnya.
“Indonesia sendiri sejauh ini menjadi salah satu negara yang penanganan covid-19 nya cukup baik. Tentu ini menjadi faktor penting Indonesia tetap diperbolehkan untuk mengirimkan jamaahnya untuk menjalani ibadah haji,” pungkasnya. (OL-4)
KPK resmi mencegah Asrul Azis Taba dan Ismail Adham ke luar negeri terkait dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 yang menyeret eks Menag Yaqut Cholil Qoumas.
Lebih dari 2.000 warga Nabire harus menunggu hingga 28 tahun untuk berangkat haji. Apa yang menyebabkan antrean panjang ini? Simak penjelasan lengkapnya!
KEMENTERIAN Haji dan Umrah (Kemenhaj) mulai mengkaji skema haji tanpa memerlukan antre lama di Indonesia.
Kasus ini mencuat setelah adanya dugaan manipulasi pembagian 20 ribu kuota haji tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.
KPK panggil lima saksi swasta dalam kasus dugaan korupsi kuota haji Kemenag. Pembagian kuota tambahan disorot karena diduga tak sesuai aturan.
Pertemuan itu diduga kuat menjadi pemicu lahirnya diskresi pembagian rata kuota tambahan.
KEMENTERIAN Agama mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ) tahun 2026 dengan menekankan prinsip integritas, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik.
Ia menambahkan, Kemenag tengah melakukan pembenahan melalui kebijakan Satu Data Kemenag guna meningkatkan akurasi dan konsistensi data.
PEMERINTAH mewajibkan seluruh produk pada kategori tertentu yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2026.
Lahan hibah seluas 2.174 meter persegi tersebut berlokasi di Perumahan Villa Dago Tol Serua, Jalan Pelikan III, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat.
PEMERINTAH menegaskan bahwa seluruh produk dalam kategori tertentu yang beredar di Indonesia wajib mengantongi sertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2026.
Sebanyak saksi itu merupakan pihak swasta dengan inisial NC, MTN, MMY, perwakilan PT IBS, SI, dan WLD. KPK berharap mereka semua kooperatif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved