Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi IX DPR Fraksi Partai Golkar Dewi Asmara mendesak Kementerian Sosial agar segera menyelesaikan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar segera sinkron dengan data peserta PBI BPJS Kesehatan.
Ia mendesak agar data 4 juta orang yang belum masuk dalam DTKS namun terdaftar PBI BPJS Kesehatan segera tersinkronisasi. Pasalnya, pemerintah dalam hal ini Kemenkes, mengeluarkan sebanyak Rp160 miliar untuk subsidi kesehatan ke 4 juta orang tersebut.
“Karena ini non DTKS tidak diverifikasi itu ada 4 juta [orang] berarti ini menyangkut rupiah Rp160 miliar, kok Kemensos tenang-tenang saja?” kata Dewi di Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (24/11).
Dewi juga mendesak agar Kemensos memasukkan bayi baru lahir dari ibu peserta PBI ke dalam DTKS agar padan dengan data PBI BPJS. Hal itu perlu dilakukan agar kuota PBI BPJS Kesehatan terpenuhi.
Pasalnya dalam data terbaru Kemensos per November 2021, sebanyak 84.086.585 orang terdaftar sebagai PBI BPJS dan telah padan dengan DTKS. Namun kuota PBI BPJS Kesehatan berjumlah 96,8 juta orang, artinya masih tersisa 12 juta orang posisi kosong yang bisa diisi.
“Saya mempertanyakan komitmen Kemensos karena ini tentunya untuk transisi dari PBI ke DTKS ini seperti apa? Kami minta penjelasan kapan data ini bisa segera selesai,” ucap Dewi.
Selain itu, Anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay juga mendesak Kemensos segera menetapkan kriteria PBI BPJS Kesehatan agar bisa dilakukan verifikasi dan validasi secepatnya.
Kemensos juga diminta bekerja sama dengan lintas kementerian dan lembaga untuk menyelesaikan masalah perbaikan data.
“Pertanyaan saya untuk Kemensos, ini kita menetapkan data PBI, verifikasi, validasi, dan menyampaikan hasilnya. Apakah Kemensos sudah menggandeng kementerian lembaga lain agar segera tuntas dan datanya sama? Karena ini beda-beda semua datanya,” ucap Saleh.
Sebagai informasi Kemensos menghapus sebanyak 6,8 juta peserta PBI BPJS Kesehatan karena tidak sinkron dengan data DTKS. Kemensos juga masih melakukan verifikasi 12,6 juta data DTKS.
Dari angka 12,6 juta itu, sebanyak 4 juta orang tercatat sebagai peserta PBI BPJS Kesehatan namun belum terdata dalam DTKS. Kepesertaan PBI BPJS ke-4 juta orang ini bakal ditangguhkan hingga proses verifikasi data selesai.
Total peserta PBI BPJS Kesehatan terbaru menurut data Kemensos sebanyak 84.086.585 orang. Angka itu masih kurang dari kuota PBI BPJS Kesehatan sebanyak 96,8 juta orang. (H-2)
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
Gus Ipul menegaskan bahwa kebijakan pemutakhiran data peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) bertujuan memastikan subsidi negara tepat sasaran.
Rio juga menjelaskan penonaktifan 11 juta PBI JKN secara mendadak merupakan pelajaran yang seharusnya tidak terulang.
Menkes Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan kelompok masyarakat terkaya justru terdaftar sebagai penerima program bantuan iuran atau penerima PBI program Jaminan Kesehatan Nasional JKN
masa cuti bersama dan libur lebaran pekan depan, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah kembali mengingatkan peserta JKN untuk melakukan Skrining Riwayat Kesehatan
Tulus juga meminta agar tidak ada peserta JKN yang ditolak mendapatkan pelayanan kesehatan hanya karena persoalan status kepesertaan.
Peserta JKN juga tetap dapat memperoleh pelayanan meskipun sedang berada di luar daerah domisili.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved