Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
SEJUMLAH kebijakan pengendalian penyebaran virus korona di Tanah Air harus dilaksanakan secara konsisten agar masyarakat terbiasa dengan norma-norma baru yang wajib dijalankan untuk mencegah penularan covid-19.
"Berbagai persyaratan dalam sejumlah kebijakan pengendalian covid-19 harus diterapkan dengan benar dan konsisten sehingga masyarakat bisa mematuhi kebijakan tersebut," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (14/9). Sejumlah kebijakan dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), ujar Lestari, seperti persyaratan dalam perjalanan dan berkunjung ke area publik dan mal yang ditetapkan pemerintah harus konsisten dilakukan, termasuk sanksinya bila kebijakan tersebut dilanggar.
Dalam konperensi pers secara daring, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Senin (13/9), antara lain menegaskan masyarakat yang terpapar covid-19 tetapi masih bepergian akan diisolasi secara terpusat oleh pemerintah. Menurut Lestari, kebijakan tersebut harus benar-benar dilaksanakan dengan konsisten di lapangan agar masyarakat memahami dan mematuhinya.
Lebih jauh, jelasnya, konsistensi dalam penerapan sebuah kebijakan sangat penting untuk menjaga kewibawaan para pemangku kepentingan di mata masyarakat. Apalagi, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, sejumlah kebijakan tersebut juga berkaitan dengan upaya penerapan norma-norma baru dalam keseharian masyarakat pascapandemi.
Sebelumnya, tambah Rerie, sempat terungkap bahwa sepanjang penerapan skrining lewat aplikasi Peduli Lindungi di pusat-pusat kegiatan publik seperti di mal di masa PPKM, kedapatan 3.000-an masyarakat yang terpapar covid-19 tetap berkegiatan di ruang publik. Kondisi tersebut, jelas Rerie, harus benar-benar ditelusuri penyebab terjadinya ribuan orang terpapar covid-19 masih bepergian ke ruang publik.
Para pemangku kepentingan di pusat dan daerah, tegas anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, harus benar-benar menangani kondisi tersebut dengan langkah-langkah yang tepat sehingga masyarakat bisa mematuhi aturan dan penyebaran virus korona bisa terus ditekan. Selain konsisten dalam penegakan aturan, Rerie berpendapat, program vaksinasi covid-19 secara nasional juga harus konsisten dilakukan di setiap daerah untuk secepatnya terbentuk kekebalan kelompok sesuai rencana.
Kombinasi antara konsistensi dalam penegakan aturan di masa PPKM dan pencapaian kekebalan kelompok, menurut Rerie, akan mempercepat pengendalian covid-19 di Tanah Air. (OL-14)
DPW NasDem Sulsesl ajak masyarakat SIgi menangkan AHmad Ali - Abdul Karim
KIM plus digunakan karena NasDem, PKB, dan PKS belum resmi bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo-Gibran sehingga masih ditambah embel-embel plus.
Anggota Fraksi NasDem DPRD Jakarta periode 2019-2024, M. Hariadi Anwar meninggal dunia di RS Medistra, Jakarta, Kamis (1/8) sore.
PENETAPAN hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Minggu (28/7)
Partai NasDem resmi mengusung Sekretaris Pribadi (Sespri) Iriana Jokowi yakni Sendi Fardiansyah maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bogor.
NasDem gandeng OJK dan universitas perangi judol dan pinjol di lingkungan kampuas
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
PAUD harus mendapat perhatian serius karena merupakan bagian dari proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia agar mampu menjawab berbagai tantangan di masa depan.
DORONG peningkatan penerapan ekonomi sirkular dalam keseharian demi menjaga kelestarian lingkungan yang sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi proses pembangunan dan tumbuh kembang.
Pemerintah bakal mewajibkan asuransi kendaraan bermotor berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) mulai Januari 2025.
DORONG pengembangan wisata berkonsep regeneratif dalam upaya meningkatkan kinerja pariwisata nasional yang lebih baik dan berkelanjutan.
NEGARA harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Harapannya, mereka kelak dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan nasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved