Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PARA pemangku kepentingan dan masyarakat diharapkan tidak kehilangan fokus dalam proses pengendalian covid-19 seiring dengan tren penurunan jumlah kasus positif di sejumlah daerah.
"Tren penurunan jumlah kasus positif covid-19 di Tanah Air sedang terjadi saat ini, tetapi perlu disadari bersama tujuan kita bersama yaitu mengendalikan penyebaran Covid-19, bukan sekadar berkurangnya jumlah kasus," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/8).
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Rabu (18/8), kasus baru positif covid-19 bertambah 15.768 pasien dalam sehari, menurun dibandingkan Selasa (17/8) sebanyak 20.741 kasus. Meski masih di atas 1.000 kasus, indikator angka kematian juga mulai menurun dari 1.180 kasus pada Selasa (17/8) menjadi 1.128 kasus pada Rabu (18/8).
Lestari berharap semua pihak tidak cepat puas diri terhadap capaian tersebut. Ini karena tujuan sesungguhnya sejumlah kebijakan yang diterapkan selama ini berupa terkendalinya sebaran covid-19 sesuai dengan standar yang ditetapkan WHO.
Konsep pengendalian itu, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, memerlukan kontribusi sikap dari semua pihak agar bisa berjalan sesuai rencana. Dari sisi pemangku kepentingan, ujar Rerie, berbagai upaya untuk melakukan diagnosa dengan test swab antigen atau PCR harus terus dipermudah lewat keterjangkauan harga dan akses.
Demikian juga, tambah anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, upaya penelusuran terduga covid-19 harus lebih agresif untuk mencegah meluasnya sebaran virus korona. Capaian vaksinasi covid-19 secara nasional, jelasnya, juga harus terus ditingkatkan agar target kekebalan kelompok bisa segera terwujud.
Selain itu, ujar Rerie, kesiapan fasilitas kesehatan dalam menangani kasus positif covid-19 juga harus ditingkatkan, sehingga bisa mengantisipasi bila terjadi lagi lonjakan kasus. Di sisi masyarakat, tambah Rerie, kontribusi dalam upaya pengendalian covid-19 bisa dalam bentuk konsistensi penerapan sikap disiplin menjalankan protokol kesehatan (prokes), seperti memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, hingga menghindari kerumunan.
Perkuat Disiplin Masyarakat di Bali, BNPB Luncurkan Mobil Masker
Jadi tren penurunan kasus positif covid-19, ujarnya, jangan malah disikapi dengan mengabaikan prokes atau mengendurkan upaya testing, tracing dan treatment (3T). Karena, tegas Rerie, sebelum ditemukan obat yang mampu menyembuhkan orang dari paparan covid-19 akan sulit mengendalikan penyebaran virus korona tanpa disiplin prokes masyarakat dan upaya 3T yang agresif oleh pemerintah. (OL-14)
DPW NasDem Sulsesl ajak masyarakat SIgi menangkan AHmad Ali - Abdul Karim
KIM plus digunakan karena NasDem, PKB, dan PKS belum resmi bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo-Gibran sehingga masih ditambah embel-embel plus.
Anggota Fraksi NasDem DPRD Jakarta periode 2019-2024, M. Hariadi Anwar meninggal dunia di RS Medistra, Jakarta, Kamis (1/8) sore.
PENETAPAN hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Minggu (28/7)
Partai NasDem resmi mengusung Sekretaris Pribadi (Sespri) Iriana Jokowi yakni Sendi Fardiansyah maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bogor.
NasDem gandeng OJK dan universitas perangi judol dan pinjol di lingkungan kampuas
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
PAUD harus mendapat perhatian serius karena merupakan bagian dari proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia agar mampu menjawab berbagai tantangan di masa depan.
DORONG peningkatan penerapan ekonomi sirkular dalam keseharian demi menjaga kelestarian lingkungan yang sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi proses pembangunan dan tumbuh kembang.
Pemerintah bakal mewajibkan asuransi kendaraan bermotor berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) mulai Januari 2025.
DORONG pengembangan wisata berkonsep regeneratif dalam upaya meningkatkan kinerja pariwisata nasional yang lebih baik dan berkelanjutan.
NEGARA harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Harapannya, mereka kelak dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan nasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved