Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
SEGERA evaluasi penanganan covid-19 di sejumlah daerah untuk menekan tingkat kematian akibat virus korona di tanah air. Tren peningkatan angka kematian akibat covid-19 dalam beberapa hari terakhir cukup mengkhawatirkan.
Para pemangku kepentingan harus segera mengatasi kondisi ini.
Itu dikatakan Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (29/7). Catatan Kemenkes pada Rabu (28/7), jumlah pasien positif covid-19 yang meninggal bertambah 1.824 orang. Penambahan jumlah orang meninggal akibat covid-19 sehari sebelumnya bahkan tercatat 2.069 orang.
Padahal, catatan Satgas Covid-19, sebelum pemberlakuan PPKM darurat penambahan kematian tertinggi per hari sebesar 539 orang, kemudian meningkat pada PPKM darurat (3 Juli-20 Juli 2021) menjadi menjadi 1.338 orang dan meningkat lagi pada PPKM level 1-4 (21 Juli-25 Juli 2021) menjadi 1.487 orang. Menurut Lestari, para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah harus segera mengevaluasi wilayah yang mengalami kesulitan dalam penanganan kasus positif covid-19.
Hasil evaluasi tersebut, jelas Rerie, sapaan akrab Lestari, harus segera dicarikan solusi agar tingkat kematian akibat covid-19 di sejumlah daerah bisa segera ditekan hingga titik terendah. Menurut Rerie, sejumlah upaya untuk menekan tingkat kematian akibat covid-19 yang bisa dilakukan antara lain dengan sedini mungkin mengetahui warga yang terpapar covid-19 lewat testing dan tracing yang agresif.
Dengan lebih dini mengetahui warga yang terpapar covid-19, tambah anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, tindakan segera untuk penanganannya bisa dilakukan. Diduga, ujar Rerie, sejumlah daerah tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk meningkatkan agresivitas testing dan tracing di daerahnya, sehingga terlambat menangani warga yang terpapar covid-19.
Demikian juga, tegasnya, dengan kelengkapan fasilitas kesehatan di setiap daerah yang tidak merata. Ini berpotensi menjadi faktor tidak tertanganinya dengan segera pasien covid-19.
Baca juga: 50.000 Bidan Diterjunkan Menjadi Vaksinator Covid-19 Keluarga
Selain itu, jelas Rerie, konsistensi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dalam keseharian seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas, harus tetap dijaga untuk memutus mata rantai penyebaran virus korona. Rerie berharap sejumlah kendala dalam penanganan kasus positif covid-19 di sejumlah daerah bisa segera diatasi lewat kolaborasi yang baik antara pemangku kepentingan di pusat dan daerah, agar penyebaran covid-19 segera terkendali. (OL-14)
DPW NasDem Sulsesl ajak masyarakat SIgi menangkan AHmad Ali - Abdul Karim
KIM plus digunakan karena NasDem, PKB, dan PKS belum resmi bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo-Gibran sehingga masih ditambah embel-embel plus.
Anggota Fraksi NasDem DPRD Jakarta periode 2019-2024, M. Hariadi Anwar meninggal dunia di RS Medistra, Jakarta, Kamis (1/8) sore.
PENETAPAN hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Minggu (28/7)
Partai NasDem resmi mengusung Sekretaris Pribadi (Sespri) Iriana Jokowi yakni Sendi Fardiansyah maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bogor.
NasDem gandeng OJK dan universitas perangi judol dan pinjol di lingkungan kampuas
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
PAUD harus mendapat perhatian serius karena merupakan bagian dari proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia agar mampu menjawab berbagai tantangan di masa depan.
DORONG peningkatan penerapan ekonomi sirkular dalam keseharian demi menjaga kelestarian lingkungan yang sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi proses pembangunan dan tumbuh kembang.
Pemerintah bakal mewajibkan asuransi kendaraan bermotor berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) mulai Januari 2025.
DORONG pengembangan wisata berkonsep regeneratif dalam upaya meningkatkan kinerja pariwisata nasional yang lebih baik dan berkelanjutan.
NEGARA harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Harapannya, mereka kelak dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan nasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved