Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
TENAGA Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden Rumadi Ahmad menegaskan bahwa keputusan pembatalan ibadah haji 2021 tidak ada kaitannya dengan kuat atau lemahnya lobi pemerintah Indonesia terhadap Arab Saudi.
"Pembatalan ibadah haji tidak ada kaitannya dengan kuat lemahnya lobi pemerintah. Selama ini hubungan Arab Saudi dan Indonesia sangat baik," ujar Rumadi kepada wartawan, Jumat (4/6).
Ia juga membantah isu yang menyebutkan bahwa Indonesia tidak diberikan kuota haji lantaran belum membayar utang kepada pemerintah Negeri Petro Dollar tersebut.
Arab Saudi, lanjut dia, sudah mengeluarkan keputusan resmi tentang kuota untuk berbagai negara.
Baca juga: Dirjen PHU : Masyarakat Diimbau Tidak Terprovokasi Sosmed
"Ini lebih tidak benar lagi. Hal ini sama sekali tidak benar. Masyrakat jangan terkecoh berita-berita tidak berdasar," ucapnya.
Rumadi menjelaskan alasan utama pemerintah membatalkan pemberangkatan haji adalah demi menjaga keselamatan warga negara Indonesia. Pandemi covid-19 yang belum kunjung usai merupakan pertimbangan utama.
"Keputusan untuk meniadakan ibadah haji 2021 merupakan pilihan terbaik yang bisa diambil pemerintah Indonesia meskipun tentu saja mengecewakan masyarakat, terutama calon jamaah haji," papar Rumadi.
Ia pun berharap masyarakat dapat menerima dan memahami keputusan sulit tersebut.
"Kekecewaan itu hal yang wajar dan sangat bisa dipahami karena ini tahun kedua pemerintah tidak memberangkatkan jamaah haji. Tapi saya yakin, masyarakat bisa memahami situasi sulit ini," tandasnya.(OL-4)
PANITIA Khusus (Pansus) Angket Haji 2024 terus mendorong pimpinan DPR untuk segera merespon pansus agar bisa secepatnya menggelar rapat bersama pemerintah
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta. Pertemuan itu dilakukan di tengah isu pengawasan haji oleh Pansus Angket Haji DPR RI.
ADA anggapan Pansus Angket Haji tidak akan efektif bahkan gimik. Anggota Pansus Angket Haji Wisnu Wijaya dalam keterangan tertulisnya mengatakan anggapan tersebut wajar dan harus dihormati.
Panitia Khusus (pansus) Angket Haji menunda rapat perdana yang awalnya dijadwalkan hari ini, Rabu, 17 Juli 2024, pukul 13.00 WIB. Rapat diundur dan dipastikan bakal digelar pekan depan.
Pansus Haji akan memanggil perwakilan dari Kementerian Agama (Kemenag) untuk membahas dugaan malapraktik yang menjurus pada tindak pidana korupsi pada proses penyelenggaraan haji.
ANGGOTA Pansus Angket Haji dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Wisnu Wijaya membeberkan tiga masalah utama yang menjadi sorotan DPR RI terkait evaluasi penyelenggaraan haji
Pameran Travel Haji dan Umrah Kembali digelar di berbagai Kota di Indonesia, termasuk di Jakarta
Dalam kesempatan ini, Kepala Kanwil Kemenag Jabar H Ajam Mustajam juga memberikan santunan kepada 25 anak yatim.
BPKH telah membukukan nilai manfaat sebesar Rp10,93 triliun di tahun 2023. Nilai tersebut telah melampaui nilai manfaat yang di tahun 2022 yaitu sebesar Rp10,13 triliun
PKB dorong Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka ketuai pansus angket haji
Fase pemulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci memasuki babak akhir. Ini ditandai dengan dipulangkannya 316 jemaah haji kelompok terbang (kloter) 30 asal embarkasi Kertajati.
Sebanyak 1.308 jemaah di antaranya dirujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi (RSAS) untuk penanganan lebih lanjut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved