Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
TAHAPAN vaksinasi covid-19 harus direncanakan secara matang, baik secara teknis maupun psikologis, agar tidak terjadi hambatan dalam pelaksanaannya.
"Penting untuk memastikan kesiapan secara teknis dan psikologis masyarakat dalam menerima vaksinasi covid-19, sehingga menekan hambatan dalam penerapannya," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/1).
Menurut Lestari, hambatan di tengah proses vaksinasi covid-19 harus diantisipasi dengan cermat, mengingat masih ada kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya menerima vaksinasi covid-19. Bila terjadi hambatan atau keluhan dalam proses pemberian vaksin, jelas Rerie, sapaan akrab Lestari, dikhawatirkan akan memperbesar resistensi masyarakat yang masih meragukan efektivitas vaksin covid-19.
Karena itu, jelas anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, kelancaran proses vaksinasi covid-19 sangat penting agar pengendalian penyebarannya bisa segera terwujud. Sejumlah langkah, menurut Rerie, harus dilakukan, antara lain dalam bentuk sosialisasi masif terkait manfaat dan tahap pengaplikasian vaksin covid-19.
Selain itu, tambahnya, simulasi teknis pelaksanaan vaksinasi di setiap daerah juga harus dipahami oleh masyarakat dan para tenaga kesehatan pelaksana vaksinasi agar tidak terjadi kendala dalam pelaksanaannya.
Pada kesempatan itu, Rerie mengapresiasi langkah pemerintah yang mendahulukan tenaga kesehatan dan petugas pelayanan publik untuk divaksinasi. Langkah tersebut, lanjutnya, merupakan langkah strategis di tengah belum terkendalinya penyebaran covid-19 di Tanah Air yang sangat membutuhkan bantuan tenaga kesehatan.
Lebih dari itu, ungkap Rerie, bila pasokan vaksin covid-19 sudah dalam jumlah yang memadai, pemerintah bisa membuka opsi vaksin mandiri atau langkah vaksinasi yang diupayakan secara mandiri bagi masyarakat yang memiliki kemampuan finansial lebih.
Menurut Rerie, langkah tersebut bisa dilihat sebagai upaya untuk percepatan dan perluasan pemberian vaksin covid-19 kepada masyatakat. Rerie berharap, sejumlah strategi yang diterapkan pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19 secara nasional bisa berjalan dengan baik dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. (RO/OL-14)
Rabies berbeda dari banyak infeksi lain, sebab menurut WHO perkembangan penyakit klinis rabies dapat dicegah melalui imunisasi tepat waktu bahkan setelah terpapar agen penular.
Para profesor kesehatan masyarakat Israel menyatakan gencatan senjata adalah satu-satunya cara untuk melindungi bayi di Gaza dan Israel dari epidemi polio.
Kombinasi vaksinasi pada usia muda dan deteksi dini rutin pada wanita yang sudah berhubungan seks akan mampu menurunkan kejadian kanker serviks.
Vaksin polio tidak memiliki laporan KIPI atau kejadian setelah imunisasi serius.
Kemenkes RI menerbitkan Surat Edaran Nomor HK.02.02/A/3717/2024 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Meningitis Bagi Jamaah Haji dan Umrah.
Baru 144 Pemda yang telah mengeluarkan Instruksi Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio serta Surat Keputusan (SK) untuk Tim/Satgas/Pokja PIN Polio.
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
PAUD harus mendapat perhatian serius karena merupakan bagian dari proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia agar mampu menjawab berbagai tantangan di masa depan.
DORONG peningkatan penerapan ekonomi sirkular dalam keseharian demi menjaga kelestarian lingkungan yang sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi proses pembangunan dan tumbuh kembang.
Pemerintah bakal mewajibkan asuransi kendaraan bermotor berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) mulai Januari 2025.
DORONG pengembangan wisata berkonsep regeneratif dalam upaya meningkatkan kinerja pariwisata nasional yang lebih baik dan berkelanjutan.
NEGARA harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Harapannya, mereka kelak dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan nasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved