Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BELAKANGAN Menteri Agama Fachrul Razi menjadi perbincangan akibat membahas wacana pelarangan menggunakan cadar dan celana cingkrang di instansi pemerintah.
Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Yusny Saby menilai, aturan tersebut tidak ada hubungannya dengan masalah radikalisme atau manipulator agama. Sebab, ini merupakan ketentuan berpakaian bagi para pegawai negeri.
Oleh karena itu, Yusny mengimbau masyarakat agar tidak menyalahartikan ucapan Menag tersebut.
Baca juga: Soal Cadar & Celana Cingkrang, Wamenag: Masih Dilakukan Evaluasi
"Saya kira tidak (ada hubungan dengan radikalisme). Seperti begini, kamu masuk tentara maka harus berpakaian biru atau loreng. Lalu kamu bilang, nggak mau saya mau pakaian putih, ya anda masuk instansi lain. Masalah ini kesatuan aturan sebuah kantor, sebuah unit, sebuah instansi jadi sudah ada ketentuan, bukan Pak Menteri menciptakan yang baru," kata Yusny kepada Media Indonesia, Minggu (3/11).
Yusny memandang, Menag hanya bermaksud melakukan penertiban pakaian para ASN yang bekerja di lingkungan Kementerian Agama. Selain itu, menurutnya, aturan itu dimaksudkan agar para pegawai menggunakan pakaian yang setara sebagai identitasnya sebagai ASN.
"Saya tidak merasa ada itu dan beliau saya kira sangat sadar. Kalau di luar kantor (pakai cadar dan celana cingkrang) di pasar, ya silakan, tapi bahwa di kantor kamu harus pakai pakaian sesuai aturan. Kalau nggak mau begitu, ya nggak usah ke kemari," tandasnya. (OL-1)
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Aeron Randi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.
Keterlibatan elite birokrasi yang memegang jabatan strategis di daerah berpotensi memicu pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) saat Pilkada 2024.
PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta belum mendapatkan gaji sejak dilantik pada awal Juni yang lalu.
Ada sanksi yang menanti jika ASN Kota Bandung melanggar aturan netralitas dalam Pilkada 2024.
PEMERINTAH diminta untuk memikirkan kembali wacana penaikan gaji ASN di tahun depan. Pasalnya itu akan menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah berada dalam kondisi berat.
Beragama yang berkualitas adalah ketika kita bisa berdampak serta turut berkontribusi pada sebuah transformasi sosial.
MUNGKIN ada di antara kita bertanya apakah penyelenggaraan haji 1445 H/2024 M yang baru usai sukses atau tidak? Apa ukurannya?
Kasubdit Kepustakaan Islam Kemenag, Nur Rahmawati, menekankan peran strategis perpustakaan masjid dalam menyebarkan informasi dan edukasi terkait kebencanaan.
Setiap sen rupiah yang dikeluarkan oleh BPKH atas permintaan Kementerian Agama guna penyelenggaraan haji wajib atas persetujuan DPR RI dalam kapasitasnya sebagai pengawas eksternal.
Dalam menyalurkan santunan, Kemenag RI melibatkan Kanwil Kemenag se-Indonesia, BAZNAS, LAZ, BSI, serta beberapa bank syariah.
Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi potensi konflik yang mungkin terjadi pada saat Pilkada Serentak 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved