Kemenperin Buka Suara soal Nasib Insentif Pajak Kendaraan Listrik

KEMENTERIAN Perindustrian (Kemenperin) turut buka suara terkait dengan insentif pajak kendaraan listrik yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE), Setia Diarta menyampaikan bahwa dampak dari Permendagri tersebut akan membuat biaya kepemilikan kendaraan listrik mengalami kenaikan.

“Kalau biaya kepemilikan biaya ini akan naik, artinya yang tadinya sudah tidak ada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) atau Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) setiap tahun ini kan memang akan ada, dan ini akan menambah operasional mobil,” ucap Setia di Acara ‘Lonjakan Harga Minyak Dunia, Momentum Menggenjot Adopsi Electric Vehicle (EV)’ yang digelar di Kantor Kemenperin, Jakarta, Rabu (22/4).

Baca juga : Insentif Dicabut, Masyarakat Berpotensi kian Enggan Beralih ke Mobil Listrik

Setia mengkhawatirkan apabila biaya kepemilikan kendaraan listrik mengalami kenaikan bisa menghambat transisi atau perubahan perilaku konsumen yang mengarah ke kendaraan listrik.

“Ini mudah-mudahan masih bisa stabil yang kita harapkan, walaupun secara teori pasti akan ada punya implikasi. Tapi yang ini kita harapkan tetap akan stabil karena memang fasilitas ini memang sudah dinikmati oleh kendaraan listrik selama beberapa tahun,” sebut dia.

Namun demikian, Setia berharap adopsi transisi dari kendaraan ICE (Internal Combustion Engine) ke kendaraan listrik ini masih tetap pada ke arah target pemerintah. 

“Kalau kita lihat kan saat ini BBM juga sudah naik harganya dan sedikit banyak ini juga akan mempengaruhi pola pikir pasar dan tentu saja ini juga ya kita nggak tahu ke depannya akan seperti apa tapi pilihan pasar ada kembali pada konsumen,” tandasnya.  (H-3)